Ramallah, SPNA – Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki, Senin (11/02/2019), mengatakan bahwa AS memberikan tekanan pada negara-negara Arab untuk menghentikan bantuan keuangan ke Palestina. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh stasiun radio resmi Palestina, Voice of Palestine, Al-Maliki mengatakan bahwa Palestina sedang mencari cara untuk secara hukum melanjutkan kasus-kasus melawan AS sebagai “langkah ilegal untuk memaksakan blokade keuangan pada rakyat Palestina”.
“Palestina sedang mencari sumber-sumber keuangan alternatif untuk menanggapi langkah-langkah hukuman pemerintah AS,” katanya seperti dikutip oleh kantor berita Xinhua. Dia mengatakan bahwa Palestina sedang mempertimbangkan untuk beralih ke Majelis Umum PBB dan organisasi hukum internasional guna melawan niat Israel untuk mengurangi dana yang dialokasikan untuk keluarga tahanan Palestina dan mereka yang dibunuh oleh pasukan Israel dari pendapatan pajak Palestina yang dikumpulkan oleh otoritas Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu mengatakan bahwa dalam pekan depan pemerintahnya akan menyetujui undang-undang yang akan mengurangi alokasi keuangan Palestina dari pendapatan pajaknya, menurut radio publik Israel. Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuduh Israel dan AS “memperketat blokade keuangan” terhadap negaranya, setelah Palestina menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan AS. Palestina menyatakan boikot terhadap pemerintah AS karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke kota suci.
