Jika Suriah Berdamai dengan Israel, Maka Suriah Ikut dalam Genosida Gaza, Mengapa?

Ditulis oleh: Robert Inlakesh*

Gaza, NPC – Media Israel saat ini melaporkan bahwa sedang berlangsung pembicaraan lanjutan antara pemimpin Suriah di Damaskus dan pemerintah Israel di Tel Aviv untuk mencapai kesepakatan normalisasi hubungan. Pemerintahan Trump bahkan menyatakan bahwa kesepakatan ini bisa meluas ke negara-negara Arab lainnya. Setelah gagal meraih hasil dari konflik dengan Iran, normalisasi dengan Suriah akan menjadi kemenangan besar bagi Israel.

Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya telah bernegosiasi dengan Israel mengenai isu-isu “keamanan”. Sejak minggu pertama kekuasaannya, beberapa pejabat pemerintah baru Suriah bahkan menyuarakan dukungan terhadap normalisasi hubungan, termasuk Wali Kota Damaskus yang baru, Maher Marwan, yang secara terang-terangan menyerukan kerja sama tersebut.

Seiring waktu, terungkap bahwa Israel dan Suriah telah melakukan serangkaian perundingan, salah satunya bahkan dilakukan secara langsung. Kedua delegasi dilaporkan duduk semeja dan berbagi makanan ringan. Jurnalis Israel yang sebelumnya dilarang memasuki wilayah Suriah kini diizinkan melaporkan langsung dari Damaskus.

Dalam salah satu kasus, seorang jurnalis Israel bahkan membuat film dokumenter dengan bantuan pasukan keamanan baru Suriah. Ia diperlihatkan markas militer, dokumen rahasia, dan gedung bekas kedutaan Iran yang kini ditinggalkan.

Media pemerintah Suriah, SANA, bahkan telah meluncurkan situs web dalam bahasa Ibrani. Saat hampir seluruh negara di kawasan itu mengecam serangan mendadak Israel ke Iran, Suriah justru diam dan tidak melaporkan pelanggaran wilayah udaranya ke PBB. Sebaliknya, saat Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar, Suriah langsung mengecam tindakan tersebut.

Hal yang paling mengejutkan, media Israel seperti Channel 12 menyebut bahwa pejabat Suriah bahkan menyetujui penggunaan wilayah udara mereka oleh Israel untuk menyerang Iran.

Pada hari Kamis (26/06/2025), hampir semua media Israel melaporkan bahwa pembicaraan antara Suriah dan Israel sudah memasuki tahap akhir. Surat kabar Yediot Aharonot bahkan mengabarkan bahwa kesepakatan ini mencakup pengakuan resmi Suriah atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang secara hukum internasional diduduki secara illegal oleh Israel.

Sebagai catatan, di bawah kepemimpinan sebelumnya, Bashar al-Assad, hubungan langsung dengan Israel dianggap sebagai pengkhianatan berat yang dapat dihukum mati. Kini, kebijakan Suriah telah berubah drastis di bawah Ahmed al-Sharaa.

Hal yang paling mengejutkan adalah kebijakan pro-Israel itu dilakukan di saat Israel masih terus mencaplok wilayah Suriah, membangun pangkalan militer, dan mengusir warga Suriah dari kampung halamannya di wilayah selatan negara itu.

Meskipun warga lokal mencoba melawan pendudukan dengan melempar batu dan sesekali menyerang konvoi militer Israel, seruan kepada Damaskus untuk bertindak tidak dihiraukan. Malah, pasukan keamanan baru Suriah berusaha merebut senjata dari warga sipil di wilayah seperti Dara’a dan terjadi bentrokan antara mereka.

Pemerintah baru juga menangkap para pemimpin Palestina dan menekan gerakan perlawanan di dalam negeri. Bahkan anggota partai yang berkuasa, seperti Shamel al-Ghazi, yang menyerukan pembebasan Yerusalem, ikut ditindas. Demikian pula dengan warga yang menggalang dana untuk Gaza.

Situasi ini menjadikan Suriah sebagai negara Arab yang paling mungkin menandatangani “Abraham Accords” yang digagas Donald Trump, bahkan lebih mungkin daripada Arab Saudi atau Lebanon.

Meski pemimpin Lebanon saat ini tunduk pada tekanan AS, kelompok seperti Hizbullah dan Amal tak akan pernah menerima normalisasi hubungan dengan Israel. Mereka lebih memilih perang daripada menyerah.

Arab Saudi sendiri kemungkinan hanya akan mempertimbangkan normalisasi jika ada jaminan resmi atas pembentukan negara Palestina. Namun, ini pun memerlukan kesepakatan gencatan senjata di Gaza terlebih dahulu.

Suriah sendiri tidak akan memperoleh apa-apa dari normalisasi hubungan dengan Israel. Sebaliknya, Suriah akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa.

Langkah ini akan menjadi hadiah besar bagi Israel setelah kegagalannya meraih tujuan dalam perang 12 hari melawan Republik Islam Iran. Jika Suriah menandatangani kesepakatan dan menyerahkan Dataran Tinggi Golan, maka Suriah bukan lagi Suriah yang dulu.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Suriah kembali menjadi negara yang memiliki kekuatan militer. Ia terus berusaha melemahkan kemampuan militer Suriah sejak jatuhnya pemerintahan sebelumnya.

Normalisasi ini juga dapat dilihat sebagai hadiah bagi Israel atas tindakan genosida yang mereka lakukan di Gaza. Dengan menandatangani kesepakatan ini, kepemimpinan Ahmed al-Shara akan dianggap terlibat dalam genosida.

Beberapa pendukung pemerintah Suriah mungkin mengatakan bahwa rakyat sudah lelah berperang dan ingin damai. Namun, tidak ada jaminan ekonomi Suriah akan membaik setelah normalisasi. Buktinya, Yordania dan Mesir, dua negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, masih terus mengalami krisis ekonomi.

Sudan pun mengalami hal serupa. Meski sempat menerima bantuan internasional setelah menandatangani Abraham Accords, Sudan akhirnya jatuh ke dalam perang saudara. Bahkan Israel pun dituduh ikut campur mendukung kedua belah pihak.

Jika tujuan revolusi Suriah adalah stabilitas, maka faktanya sebelum 2011 Suriah tidak memiliki utang luar negeri, memiliki universitas terbaik di Asia Barat, dan ekonomi yang cukup kuat. Saat itu, Suriah tidak menjalin hubungan dengan Israel dan tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Jadi, normalisasi hubungan dengan Israel adalah kekalahan total bagi Suriah.

Saat ini, Suriah telah terpecah, dikuasai oleh kelompok bersenjata di berbagai wilayah, membubarkan militer resminya dan menggantinya dengan milisi yang tidak berpengalaman. Banyak dari mereka berpandangan sektarian dan tidak menerima keberagaman.

Di sisi lain, Iran—yang oleh rezim baru Suriah dianggap sebagai musuh Sunni—justru terus mendukung perjuangan Palestina. Sementara Ahmed al-Sharaa justru bekerja sama dengan Israel, negara yang sedang melakukan genosida terhadap mayoritas Muslim Sunni di Gaza.

Dengan begitu, pemerintahan baru Suriah secara tidak langsung terlibat dalam genosida terhadap Muslim Sunni, meskipun hal ini jarang disebutkan karena korban di Gaza dibunuh bukan karena agama, tapi karena identitas etnis dan nasionalitas mereka.

Palestina selalu menjadi ujian moral, dan Damaskus kini telah gagal dalam ujian itu.

Ahmed al-Sharaa mungkin berbicara tentang bahaya Iran dan teori konspirasi “Syiah”, akan tetapi faktanya hanya dua negara yang masih berani melawan Israel dan mendukung Palestina: Yaman dan Iran.

Meskipun kontroversial, kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Sama seperti para penentang perubahan rezim di Irak walaupun Saddam Hussein diktator, mereka juga menolak perubahan rezim di Suriah karena memahami apa tujuan sebenarnya: menghancurkan negara-negara yang menentang dominasi Israel dan Barat.

Israel diketahui mendanai puluhan kelompok oposisi Suriah sejak 2013, memberikan senjata, bantuan medis, dan uang. Bahkan, mereka membantu kelompok bersenjata seperti Jabhat al-Nusra yang kemudian berubah menjadi Hayat Tahrir al-Sham, yang kini berkuasa di Damaskus.

Jika Suriah akhirnya menormalisasi hubungan dengan Israel, maka para anti-imperialis terbukti benar sejak awal. Seperti halnya di Libya, Irak, dan Suriah, skenarionya selalu berulang. Banyak orang seolah lupa bagaimana warga Irak dulu menyambut pasukan AS dengan bendera Amerika, dan kini negara mereka porak-poranda.

Saat ini pun banyak warga Iran yang mendukung perubahan rezim di Iran dan bermimpi mengembalikan kerajaan lama, dengan harapan mendapatkan demokrasi dan kebebasan. Namun, banyak dari mereka justru dimanfaatkan oleh Israel dan sekutu Barat untuk kepentingan mereka sendiri.

Semua orang yang mendukung perubahan rezim di negaranya memiliki alasan yang sah, tapi banyak yang akhirnya terjebak dalam permainan politik asing yang merusak negara mereka sendiri.

Apa pun pendapat kita tentang pemerintahan di negara-negara tersebut, fakta yang tidak bisa dibantah adalah: Israel, AS, Inggris, dan Uni Eropa ingin menghancurkan negara-negara yang mendukung Palestina dan melawan dominasi Barat.

Normalisasi antara Damaskus dan Tel Aviv berarti bahwa ratusan ribu orang mati sia-sia, negara yang dulu stabil hancur berkeping-keping, dan semua itu demi Israel bisa mencaplok lebih banyak tanah dan menghancurkan perlawanan rakyat Palestina. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan kenyataan ini.

___

*Robert Inlakesh adalah seorang analis politik, jurnalis, dan pembuat film dokumenter. Ia telah meliput dan tinggal di wilayah Palestina yang diduduki serta pernah bekerja di The New Arab, RT, Mint Press, MEMO, Quds News, TRT, dan Al-Mayadeen English.

(T.FJ/S: Palestine Chronicle)