Washington, SPNA – Lebih dari 120 anggota Kongres AS mengirim surat kepada Sekretaris Negara AS Mike Pompeo. Mereka mendesak Pompeo untuk meralat ucapannya pada awal pekan ini, yang menyebutkan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat adalah legal.
“Pengumuman ini, mengikuti keputusan pemerintah untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem di luar perjanjian yang dinegosiasikan … yang merusak prospek perdamaian, dan membahayakan keamanan Amerika, Israel, dan rakyat Palestina,” isi surat tersebut.
Disebutkan pula, “Pencaplokan (Tepi Barat) dan persetujuan Amerika Serikat akan menghancurkan prospek solusi dua negara dan mengarah pada konflik yang lebih mengakar dan mungkin lebih mematikan, keputusan ini mengikis keamanan Israel dan Amerika Serikat.”
Anggota Kongres yang menandatangani surat tersebut mengatakan bahwa langkah itu, yang terjadi setelah penutupan AS atas misi Palestina di Washington dan Konsulatnya di Yerusalem dan penghentian bantuan Kongres yang disesuaikan dengan Tepi Barat dan Gaza, telah memperburuk citra Amerika Serikat sebagai broker antara Israel dan Otoritas Palestina.
Anggota Kongres melanjutkan, “Kami menulis untuk menyatakan ketidaksepakatan kami yang kuat dengan keputusan Departemen Luar Negeri untuk membalikkan dekade bipartisan kebijakan AS tentang permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dengan menolak pendapat hukum Departemen Luar Negeri 1978 bahwa permukiman sipil di wilayah pendudukan” tidak sejalan dengan hukum internasional.
“Administrasi Amerika Serikat dari kedua belah pihak telah mengikuti pedoman 1978 sebab ekspansi permukiman ke Tepi Barat yang diduduki membuat negara Palestina yang berdekatan tidak dapat diganggu gugat, membahayakan masa depan Israel sebagai tanah air yang demokratis dan aman bagi rakyat Yahudi,” tambah surat itu.
Lebih lanjut Anggota Kongres mengatakan bahwa pembalikan sepihak Departemen Luar Negeri pada status permukiman, tanpa pembenaran hukum yang jelas, “telah menawarkan dukungan diam-diam dari permukiman, ekspansi mereka, dan pembongkaran terkait rumah-rumah Palestina. Selain itu, satu hari setelah keputusan Departemen, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pindah untuk mengajukan rancangan undang-undang untuk melampirkan Lembah Jordan.”
Keputusan Departemen Luar Negeri ini dengan jelas mengabaikan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, yang menegaskan bahwa kekuasaan pendudukan tidak boleh “mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya.”
Dengan mengabaikan hukum internasional, pemerintahan ini telah merusak kedudukan moral Amerika dan mengirim pesan berbahaya kepada mereka yang tidak berbagi nilai-nilai: hak asasi manusia dan hukum internasional, yang telah mengatur tatanan internasional dan melindungi pasukan AS dan warga sipil sejak 1949.
Surat itu menyimpulkan, “Jika AS secara sepihak meninggalkan hukum internasional dan hak asasi manusia, kita hanya bisa menunggu abad kedua puluh satu yang lebih kacau dan brutal untuk Amerika dan sekutu kita, termasuk orang-orang Israel.”
(T.RA/S: MEMO)
