Krisis Ekonomi Palestina: Mati Surinya Pasar Tenaga Kerja di Gaza dan Tepi Barat

Serangan militer yang melanda wilayah Palestina sejak Oktober 2023 tidak hanya menyisakan tragedi kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga memicu keruntuhan ekonomi yang masif dan melumpuhkan total seluruh sendi pasar tenaga kerja. Blokade berkepanjangan, kehancuran infrastruktur, dan pembatasan mobilitas warga telah menciptakan efek domino yang merusak tatanan sosial-ekonomi di Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Pedro Manuel Moreno, Wakil Sekretaris Jenderal Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB, menegaskan bahwa eskalasi konflik ini telah menghapus kemajuan pembangunan yang telah diperjuangkan dengan susah payah selama beberapa dekade. Saat ini, Jalur Gaza tengah mengalami fase keruntuhan ekonomi tercepat, paling agresif, dan paling merusak yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Ketika roda industri berhenti berputar dan akses modal terputus, jutaan warga Palestina terlempar ke dalam jurang pengangguran masif yang mengancam keberlangsungan hidup mereka dari hari ke hari.

Lumpuhnya Perekonomian di Jalur Gaza

Kondisi pasar tenaga kerja di Jalur Gaza telah mencapai titik nadir yang sangat kritis akibat kehancuran total seluruh sektor produktif. Berdasarkan data resmi Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS) pada kuartal keempat tahun 2025, tingkat pengangguran resmi di wilayah kantong pesisir ini melonjak drastis hingga menyentuh angka 68%. Bahkan, analisis independen dari badan-badan PBB memperkirakan bahwa angka riil pengangguran di lapangan telah menembus 80%. Lonjakan ini merepresentasikan angka yang mengerikan jika dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2023 sebelum perang genosida, di mana tingkat pengangguran masih bertahan di angka 13%.

Lumpuhnya aktivitas ekonomi ini memaksa sebagian besar angkatan kerja untuk menyerah dan keluar dari pasar kerja, yang ditandai dengan merosotnya tingkat partisipasi angkatan kerja secara drastis dari 40% menjadi hanya 25%. Secara akumulatif, sekitar 74% dari total penduduk Gaza yang sebelumnya aktif bekerja kini kehilangan mata pencaharian mereka sepenuhnya. Kelompok pemuda berusia 15 hingga 29 tahun menjadi korban paling rentan dalam krisis ini; sekitar 74% dari generasi muda Gaza kini terjebak dalam kondisi terlantar tanpa akses ke sistem pendidikan, program pelatihan, maupun kesempatan kerja.

Secara makroekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) Jalur Gaza menyusut hingga hanya tersisa 13% dari ukuran ekonomi sebelum perang. Kehancuran ini disebabkan oleh pemboman sistematis yang merusak infrastruktur vital, mulai dari sistem sanitasi, jaringan transportasi, pasokan listrik, fasilitas kesehatan, hingga lahan pertanian dan industri perikanan yang dulunya menyerap ribuan tenaga kerja. Dampak fatalnya, pada tahun 2024, PDB per kapita Gaza merosot tajam menjadi hanya $161 (£118) per tahun, sebuah angka yang menempatkan Gaza sebagai salah satu wilayah dengan pendapatan terendah di dunia. Kemerosotan ekstrem ini memaksa lebih dari 93% penduduk Gaza hidup di bawah garis kemiskinan dan menyebabkan 80% warga sangat bergantung pada pasokan bantuan kemanusiaan internasional.

Kisah Nyata di Balik Angka 

Di balik deretan angka statistik yang kritis, terdapat jutaan cerita pilu mengenai manusia yang kehilangan martabat dan kemandirian finansial mereka. Salah satu kisah nyata datang dari Mansour Mohammad Bakr (23), seorang kepala keluarga muda di Kota Gaza. Sebelum perang genosida melumat habis wilayahnya, Bakr adalah seorang nelayan mandiri yang berbagi perahu dan peralatan melaut bersama ayah dan saudara-saudaranya. Kini, realitas hidupnya berbalik total: seluruh peralatan melautnya hancur, saudara-saudaranya gugur dalam konflik, dan sang ayah sudah renta untuk menahan beban kerja fisik.

“Uang adalah sarana utama untuk bertahan hidup di Gaza. Tanpanya, seseorang tidak dapat melakukan apa pun,” ujar Bakr dengan getir.

“Bantuan terbatas yang sampai kepada kami sama sekali tidak menggantikan kebutuhan kami akan uang tunai, dan bahkan tidak mencukupi kebutuhan hidup paling mendasar.”

Meskipun perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani pada Oktober 2025 dan lembaga internasional seperti PBB serta World Central Kitchen telah meningkatkan pasokan bantuan hingga menyajikan 1 juta makanan panas per hari, upaya tersebut hanya mampu menyentuh kebutuhan pangan darurat. Dan hanya merupakan solusi jangka pendek. Masalah baru muncul ketika sektor swasta mulai mendatangkan komoditas komersial seperti buah-buahan segar, sayuran, daging, dan pakaian ke pasar lokal. Barang-barang tersebut tersedia, namun harganya melonjak sangat tinggi karena kelangkaan barang, sehingga warga lokal yang tidak memegang uang tunai sama sekali tidak mampu membelinya.

Krisis daya beli ini juga mencekik Mohammed al-Far (55), seorang mantan pedagang yang kini terpaksa tinggal di perkemahan tenda pengungsi di al-Mawasi. Al-Far telah mencoba bertahan dengan membuka usaha falafel dan pembuatan makanan manis, namun usahanya gulung tikar hingga menyisakan tumpukan utang yang besar. Faktor usia juga menjadi tembok penghalang besar baginya; pasar kerja yang sangat kompetitif dan terbatas lebih memprioritaskan tenaga kerja berusia muda. Al-Far mengeluhkan bahwa meski bantuan pangan gratis bisa didapatkan sesekali, aktivitas penting lainnya seperti biaya transportasi, memotong rambut, pengisian daya ponsel, hingga pembelian nutrisi pelengkap tetap menuntut kepemilikan uang tunai.

Ratapan serupa disuarakan oleh kelompok terpelajar yang kehilangan masa depan mereka di tengah puing-puing reruntuhan. Bisan Mohammad (23) berhasil lulus dari jurusan ilmu laboratorium medis hanya beberapa bulan sebelum perang pecah. Setelah suaminya tewas di awal konflik, ia kini harus berjuang sendirian menghidupi putri kecilnya di dalam tenda pengungsian di Nuseirat, Gaza Tengah.

Nasib serupa dialami oleh Rawan al-Jabali, seorang lulusan bahasa dan sastra Inggris spesialisasi penerjemahan dari Universitas Islam Gaza. Impiannya hancur karena seluruh instansi dan lembaga yang membutuhkan keahliannya telah lenyap akibat perang. Sementara itu, Mohammed al-Khudari, seorang sarjana teknik dari universitas yang sama, terpaksa membuang idealisme gelarnya. Demi menyambung hidup keluarganya, ia kini melamar pekerjaan apa saja yang tersedia, mulai dari pelayan kafe, pramusaji restoran, hingga petugas kebersihan.

Di tengah situasi yang serbaterbatas ini, muncul secercah harapan melalui inisiatif komunitas seperti Ruang Kerja Perdamaian Deir el-Balah yang diinisiasi oleh Mohammed al-Buheisi. Pusat kegiatan ini didirikan untuk memfasilitasi mahasiswa dan lulusan baru agar tetap terhubung dengan dunia luar melalui penyediaan akses listrik dan internet stabil yang disokong oleh panel surya. Meskipun biaya operasional dan harga perangkat panel surya melonjak dua kali lipat akibat perang, tempat ini berhasil memperluas kapasitas tampungnya dari 10 orang menjadi 80 orang. Al-Buheisi menegaskan bahwa di tengah matinya pasar kerja domestik, investasi pada keterampilan teknis berbasis digital (remote working) adalah satu-satunya jalan keluar yang paling logis dan berkelanjutan bagi pemuda Gaza untuk memperoleh penghasilan secara daring.

Krisis Tenaga Kerja yang Meluas ke Tepi Barat

Dampak destruktif dari perang ini tidak hanya mengisolasi Jalur Gaza, melainkan juga menular secara agresif ke wilayah Tepi Barat. Data dari Biro Pusat Statistik Palestina menunjukkan tren penurunan jumlah tenaga kerja yang sangat signifikan secara konsisten. Pada kuartal ketiga tahun 2023, jumlah penduduk Tepi Barat yang bekerja berada di angka 868.000 orang. Jumlah tersebut merosot menjadi 736.000 orang pada kuartal keempat tahun 2025, dan terus menyusut hingga menyisakan 700.000 orang pada kuartal pertama tahun 2026. Kontraksi pasar tenaga kerja lokal ini terutama dipicu oleh penurunan drastis penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, yang kemudian diikuti secara beruntun oleh sektor pertanian, pertambangan, penggalian, dan industri manufaktur.

Sejalan dengan menyusutnya lapangan pekerjaan, angka pengangguran di Tepi Barat melonjak tajam. Dari 129.000 orang pada kuartal ketiga tahun 2023, jumlah pengangguran meningkat menjadi 280.000 orang (27,5%) pada kuartal keempat tahun 2025, dan terus merangkak naik hingga menyentuh 294.000 orang (29,5%) pada kuartal pertama tahun 2026. Secara agregat, total tenaga kerja yang mengalami pemanfaatan kurang optimal (underutilized labor) telah mencapai angka 330.000 orang atau setara dengan 32,3% dari total angkatan kerja yang ada. Jika dibedah berdasarkan gender, tingkat pengangguran pada kuartal pertama tahun 2026 mencakup 29,8% di kalangan laki-laki dan 28,5% di kalangan perempuan.

Anomali paling mengkhawatirkan di Tepi Barat terjadi pada kelompok terpelajar. Tingkat pengangguran tertinggi justru terkonsentrasi pada lulusan muda berusia 19 hingga 29 tahun yang memiliki sertifikat diploma menengah maupun pendidikan tinggi (sarjana), dengan angka kelumpuhan mencapai 41,3%. Secara spesifik, angka ini mencakup 31,7% di kalangan pemuda laki-laki dan mencapai puncaknya di angka 49,2% di kalangan pemudi perempuan. Data ini mengonfirmasi adanya jurang pemisah yang sangat lebar antara kompetensi akademis akademisi muda dan ketersediaan lapangan kerja yang kian mengkerut.

Pemutusan Akses Kerja di Israel dan Krisis Kesejahteraan Pekerja Tepi Barat

Faktor utama yang mengakselerasi ledakan pengangguran di Tepi Barat adalah pemutusan akses kerja secara sepihak oleh otoritas Israel melalui pembatalan masif izin kerja di wilayah Israel dan permukiman ilegal. Sebelum meletusnya konflik pada kuartal ketiga tahun 2023, sektor ini merupakan salah satu penopang ekonomi utama dengan menyerap sekitar 172.000 pekerja dari Tepi Barat. Jumlah ini langsung anjlok secara drastis menjadi hanya 25.000 pekerja pada kuartal keempat tahun yang sama. Meskipun sempat terjadi pemulihan bertahap hingga mencapai 51.000 pekerja pada akhir tahun 2025, angka tersebut kembali melemah menjadi 48.000 pekerja pada kuartal pertama tahun 2026, yang terbagi atas 30.000 pekerja di wilayah Israel dan 17.600 pekerja di area permukiman ilegal.

Di sisi lain, kondisi kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para pekerja yang masih bertahan di pasar domestik Tepi Barat berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan:

• Dominasi Sektor Informal dan Ketiadaan Kontrak: Proporsi ketergantungan pada sektor informal tetap tinggi di angka 60%. Lebih dari sepertiga atau sekitar 40,6% karyawan sektor swasta dipekerjakan secara rentan tanpa adanya kontrak kerja resmi yang mengikat. Selain itu, hanya 37,2% pekerja yang mendapatkan jaminan kontribusi dana pensiun atau kompensasi akhir masa jabatan, meskipun 54,5% pekerja perempuan tercatat masih menerima hak cuti melahirkan berbayar.
• Tren Upah Harian yang Fluktuatif: Upah harian riil rata-rata untuk karyawan sektor swasta domestik sempat tertekan dari 126 shekel ($42,48) menjadi 120 shekel ($40,46) pada akhir tahun 2025. Namun, pada kuartal pertama tahun 2026, nilai nominal upah harian rata-rata tercatat sebesar 135,1 NIS dengan rata-rata jam kerja 41 jam per minggu dan durasi kerja 22,4 hari per bulan. Sebagai perbandingan, pekerja yang beruntung mempertahankan akses di wilayah Israel dan permukiman mendapatkan upah harian yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 278,1 NIS.
• Pelanggaran Ketentuan Upah Minimum: Ketidakberdayaan pasar tenaga kerja diperparah oleh maraknya pelanggaran regulasi pengupahan. Sebanyak 14,5% dari total karyawan sektor swasta (sekitar 37.000 orang) terpaksa menerima upah bulanan di bawah standar upah minimum resmi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 1.880 NIS (berlaku sejak awal 2022). Rata-rata upah yang diterima oleh kelompok pekerja yang dieksploitasi ini hanya berkisar sebesar 1.457 NIS per bulan.

Rekonstruksi yang Terhambat dan Masa Depan yang Belum Pasti

Pakar ekonomi Palestina, Mohammed Abu Jeiab, memaparkan analisis bahwa krisis ketenagakerjaan yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari masalah struktural menahun yang telah menjangkiti pasar kerja sejak pemberlakuan blokade total Israel pada tahun 2007.

Perang genosida yang terjadi sejak akhir 2023 bertindak sebagai katalis yang mempercepat kehancuran tersebut. Dampak jangka panjang yang paling berbahaya adalah terjadinya pengikisan modal manusia secara permanen (erosion of human capital) akibat fenomena pengangguran jangka panjang yang memicu hilangnya keterampilan teknis para pekerja, tingginya ketergantungan pada bantuan sosial, dan gelombang emigrasi massal tenaga kerja terampil keluar negeri.

Untuk memulihkan perekonomian Palestina dari kelumpuhan total, diperlukan cetak biru rencana komprehensif yang menempatkan program rekonstruksi fisik berskala besar sebagai motor penggerak utama penciptaan lapangan kerja baru. Langkah taktis ini harus dibarengi dengan penyuntikan stimulus modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investasi masif pada infrastruktur teknologi digital, serta restrukturisasi kurikulum perguruan tinggi agar selaras dengan kebutuhan pasar.

Namun, implementasi solusi tersebut di lapangan masih membentur dinding tebal realitas politik. Walaupun kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025 telah membuka wacana pembentukan pasukan stabilisasi internasional, termasuk komitmen Indonesia yang tengah mempersiapkan ribuan personel untuk misi kemanusiaan dan rekonstruksi, proses pemulihan ekonomi berjalan mandek.

Pemblokiran pembentukan pemerintahan teknokrat baru oleh Israel, penutupan pos perbatasan utama secara sepihak. Akibatnya, jutaan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat dipaksa untuk terus bertahan hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global yang sangat mencekam.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Palestinian Central Bureau of Statistics, “Press Release on the Results of the Labour Force Survey, in the West Bank Third Quarter (January – March, 2026)  Round”, PCBS, May 14, 2026. https://www.pcbs.gov.ps/en/post-details/?postId=25981

Qais Abu Samra, “Gaza unemployment surges to 68%, West Bank hits 28% since Israeli war, official figures show”, Anadolu Agency, April 30, 2026. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-unemployment-surges-to-68-west-bank-hits-28-since-israeli-war-official-figures-show/3923379

Jason Burke, and Seham Tantesh in Gaza, “Life requires cash: Gaza’s jobs crisis leaves people struggling to afford basics”, The Guardian, February 16, 2026. https://www.theguardian.com/world/2026/feb/16/gaza-jobs-unemployment-crisis-aid-food-basics

Eman Abu Zayed, “Degree but no job: The battle against unemployment in Gaza”, Al Jazeera, July 10, 2026. https://www.aljazeera.com/features/2026/7/10/degree-but-no-job-the-battle-against-unemployment-in-gaza