Amsterdam, SPNA – Pemerintah Belanda dilaporkan menangguhkan bantuan rutin kepada Otoritas Palestina. Belanda juga menolak patuh terhadap keputusan Uni Eropa untuk memboikot produk permukiman Israel.
Dikutip dari Maannews (21/11/2019) Pemerintah Belanda menghentikan bantuan yang mencapai 1.5 Juta Euro perbulan yang dialokasikan kepada Kementerian Keadilan Palestina. Hal ini karena Amsterdam melihat bantuan tersebut diberikan kepada keluarga tahanan Palestina.
Sementara itu, Israel menilai keputusan Belanda merupakan pencapaian penting yang menguntungkan Tel Aviv.
Kisruh permukiman Israel kembali muncul beberapa hari terakhir menyusul pernyataan Washington yang menghalalkan pembangunan hunian ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Mike Pompeo menyatakan Senin lalu bahwa permukiman Israel tidak melanggar hukum internasional. Hal disampaikan Menlu AS tersebut meskipun Dewan Keamanan PBB sudah menetapkan permukiman Israel sebagai proyek ilegal.
Pernyataan Pompeo dikritik 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB kecuali AS. DK PBB tegas menolak deklarasi Geudng Putih yang melegitimasi hunian ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Di saat yang sama 5 negara Eropa juga melayangkan kritikan terhadap keputusan AS yang menghalalkan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Lebih dari 600.000 warga Israel tinggal di Al-Quds dan Tepi Barat berdampingan dengan lebih dari 3 juta warga Palestina.
Sampai saat ini isu pembangunan hunian Israel menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam konflik Israel-Palestina.
Liga Arab baru-baru ini menyatakan akan mengadakan pertemuan darurat tingkat menteri luar negeri Senin mendatang di Kairo untuk membahas keputusan pemerintah AS.
(T.RS/S:youm7)
