Ramallah,SPNA – Uni Eropa menegaskan bahwa pembangunan hunian baru oleh pemerintah Israel di Tepi Barat bertentangan dengan hukum Internasional.
Hal ini disampaikan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Politik Luar Negeri dan Keamanan, Federica Mogherini menanggapi rencana Netanyahu terkait pembangunan 4000 hunian ilegal di Tepi Barat.
“Sikap Uni Eropa dalam hal ini sangat jelas menentang pembangunan hunian ilegal di wilayah Palestina yang diduduki. Langkah Netanyahu akan merusak solusi dua Negara. “
Sabtu lalu, Perdana Menteri Israel tersebut berjanjiakan “menganeksasi Tepi Barat ke wilayah Israel” jika memenangkan pemilu.
Berdasarkan keterangan NGO Israel, ‘’Peace Now’’, jumlah permukiman ilegal di Tepi Barat yang telah dibangun Israel mencapai 630 unit, dimana 132.000 warga Yahudi hidup disana.
Rabu lalu, Yisrael Katz, mengatakan bahwa pemerintahan baru Netanyahu akan meningkatkanokupasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina.
Langkah ini akan dilakukan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat.
Anggota Partai Likud tersebut menambahkan pemerintah Israel baru akan berafiliasi kepada sayap kanan, bukan pemerintahan bersatu.
Untuk kelima kalinya Netanyahu dinobatkan menjadi Perdana Menteri setelah Partai Likud yang dipimpinnya berhasil memperoleh 37 kursi di Parlemen.
Likud berhasil menang tipis dari Aliansi Biru Putih yang dipimpin Mantan Jenderal Israel, Benny Gantz yang memperoleh 36 kursi.
Meskipun menang tipis namun hal ini tidak menghalangi Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru.
Netanyahu berhasil memenangkan pemilu meskipun menghadapi tuduhan korupsi dan suap dalam tiga kasus. Dia juga menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel.
PM Israel tersebut menegaskan akan mendirikan pemerintahan sayap kanan yang melibatkan Avigdor Lieberman, Menhan Israel yang undur diri.
Surat kabar Israel Kan, melaporkan bahwa sejak Selasa malam Netanyahu telah menghubungi Pemimpin Partai “Yisrael Beiteinu”, Avigdor Lieberman untuk mendirikan koalisi sayap kanan.
“Pemerintah Israel saat ini akan bekerja cepat untuk membangun pemerintahan kebangsaan Yahudi sayap kanan bersama koalisi. Lieberman adalah bagian dari meeka,” terang Katz.
Pertengahan Juli lalu, pemerintah Israel mengesahkan UU kebangsaan Yahudi yang memberikan hak eksklusif bagi warga Yahudi untuk menentukan nasib mereka sendiri dan menghapus bahasa Arab dari bahasa nasional. UU tersebut menuai gelombang protes karena menjadikan komunitas Arab warga kelas dua.
(T.RS/S:Palinfo)
