The Economist: Israel Terancam Runtuh Akibat Perpecahan

Tel Aviv, NPC – Majalah The Economist menyebutkan bahwa Israel menghadapi ancaman serius baik dari luar atau dalam tubuh pemerintahan.

Dikutip Aljazera, surat kabar Inggris tersebut menyoroti bahaya yang dihadapi Israel pada peringatan 76 tahun Nakba Palestina di tengah ancaman internal dan eksternal.

Bahaya eksternal terlihat jelas di sepanjang perbatasan, di mana Israel terjebak dalam “perang dahsyat” di Gaza yang telah merenggut nyawa puluhan ribu warga Palestina dan memicu aksi protes di Tel Aviv, ditambah dugaan pelanggaran hukum internasional. Situasi ini juga memicu kebangkitan anti-Semitisme global.

Presiden AS Joe Biden telah membatasi pasokan senjata ke Israel untuk mencegah invasi penuh ke Rafah di selatan Jalur Gaza, sekaligus meredam kritik terhadap Israel di Amerika Serikat.

Situasi di Israel semakin suram dengan perang yang dilancarkan Hizbullah dari Lebanon selatan, memaksa puluhan ribu penduduk di kedua sisi perbatasan utara dan selatan mengungsi.

Timur Tengah semakin memanas dengan serangan Houthi di Yaman yang menargetkan kapal yang menuju Israel di Laut Merah, dan serangan langsung Iran ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan seorang jenderalnya di Damaskus.

Dengan meningkatnya korban tewas di Gaza, hubungan Israel dengan negara-negara Arab tetangganya memburuk, terutama dengan Mesir yang khawatir perang akan meluas ke wilayahnya.

Perpecahan Internal

Menurut The Economist, persatuan warga Israel terlihat di awal-awal serangan Hamas pada 7 Oktober, namun hal ini mulai terkikis seiring berjalannya perang, Israel mulai menghadapi perpecahan internal. 

Dukungan terhadap invasi ke Gaza tidak berbanding lurus dengan dukungan terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu, yang dikritik karena tidak bertanggung jawab atas kegagalan yang menyebabkan serangan 7 Oktober.

Perpecahan semakin akibat kontroversi mengenai kesetaraan dalam menanggung beban perang. Pertempuran di Gaza meningkatkan kemarahan kelompok sekuler terhadap kelompok agama (Haredim), yang mewakili 13% dari populasi Israel di mana mereka mendapatkan pengecualian dari wajib militer. Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa pengecualian ini melanggar konstitusi, memicu kemarahan partai-partai keagamaan dalam koalisi Netanyahu.

Pada hari peringatan tentara Israel yang gugur sejak 1948, teriakan cemoohan mengganggu pidato para menteri, dan keluarga tentara yang tewas di Gaza meninggalkan lokasi selama pidato Netanyahu di pemakaman nasional.

Berbagai Situasi

The Economist melaporkan bahwa perpecahan di Israel mempengaruhi jalannya perang. Netanyahu menolak mengembangkan strategi yang jelas untuk mengakhiri perang selain tujuan ambigu seperti “penghancuran Hamas” dan “kemenangan mutlak,” karena masih bergantung pada mitra sayap kanan ekstrem dalam koalisi, yang menginginkan pendudukan kembali Gaza dan pembangunan kembali permukiman Yahudi yang pernah digusur pada tahun 2005.

Pada bulan-bulan pertama perang, mayoritas warga Israel mendukung Netanyahu, namun kini 62% mendukung gencatan senjata sementara untuk membebaskan sandera di Gaza daripada melanjutkan operasi militer di Rafah.

Demonstrasi menentang perombakan peradilan kembali muncul, namun memiliki tujuan berbeda. Beberapa menuntut pembebasan sandera, yang lain menyerukan diakhirinya perang, dan banyak yang mendesak agar Netanyahu dicopot dari jabatannya.

Pendukung pemerintah melakukan tekanan kepada keluarga tawanan dan tentara yang tewas, menuntut Israel melanjutkan serangan di Gaza.

Visi untuk Menyelamatkan Israel

Pemerintahan Biden dan mitra regional menawarkan Israel jalan keluar melalui revitalisasi Otoritas Palestina untuk menggantikan Hamas di Gaza dan membentuk koalisi regional yang didukung Amerika untuk menghadapi Iran dan sekutunya. Namun, perpecahan internal di Israel membuat jalan ini sulit ditempuh, terhambat oleh trauma psikologis, fragmentasi, sistem pemilu yang menguntungkan partai ekstremis kecil, dan pemimpin yang berjuang untuk kelangsungan politiknya.

Setahun lalu, kelompok sayap kanan, termasuk Netanyahu, percaya bahwa Israel bisa mengatasi gejolak internal karena tidak lagi menghadapi ancaman eksternal signifikan. Namun kini, bahkan di puncak perang, bahaya terbesar yang dihadapi Israel masih berasal dari dalam, menurut The Economist.

(T.RS/S:Aljazera)