New York, SPNA – Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok, hari ini, Sabtu (28/09/2019), mendesak Washington untuk menghapus Sudan dari daftar negara teroris.
Berbicara di Majelis Umum PBB, Hamdok mengatakan warga Sudan bukanlah pendukung terorisme.
“Revolusi Sudan datang untuk membebaskan rakyat dari penindasan dan untuk mengembalikan martabat,” kata Hamdok. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara yang telah berkontribusi dalam revolusi Sudan.
Hamdok menegaskan bahwa Sudan bertekad untuk mematuhi hukum internasional dan berpartisipasi dalam mengkonsolidasikan konvensi internasional. Menurutnya Sudan sepenuhnya sadar akan tantangan yang ada di depan dan bahwa pemerintahnya bertekad untuk membangun negara hukum, menciptakan pembangunan dan perdamaian.
Penyediaan kehidupan yang layak dan pengelolaan keanekaragaman etnis akan menjadi pintu masuk untuk mengkonsolidasikan perdamaian di Sudan. Ia juga mengharapkan masyarakat internasional untuk membantu negara itu dalam mengatasi dampak negatif dari rezim sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki mengatakan bahwa dirinya terus melanjutkan upaya dengan mitra internasional untuk menghapus nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme.
Dalam sesi khusus tentang situasi di Sudan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta masyarakat internasional untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara teroris dan mencabut sanksi yang dijatuhkan padanya.
Negara Pendukung Terorisme adalah istilah yang dipakai Departemen Luar Negeri AS untuk menyebut negara-negara yang diklaim telah berulang kali memberikan dukungan untuk aksi terorisme internasional. Negara-negara tersebut mendapatkan sanksi berat secara sepihak.
Negara yang saat ini tercatat dalam daftar sponsor terorisme adalah Iran, Sudan dan Suriah.
(T.HN/S: Alarabiya)
