NPC – Pada hari Sabtu (26/6/2021), Dewan Koordinasi Lembaga Sektor Swasta di kegubernuran selatan mengatakan bahwa untuk menangani situasi berbahaya saat ini membutuhkan “posisi yang jelas dan tuntutan yang dapat ditegakkan dari Otoritas Nasional Palestina dan otoritas yang bertanggung jawab di Gaza, termasuk Mesir, PBB dan semua negara atau komunitas internasional.”
Dalam konferensi pers hari Sabtu itu, Dewan Koordinasi menekankan perlunya membentuk pemerintah persatuan nasional yang akan meluncurkan program pembangunan yang komprehensif baik di tingkat lokal dan nasional untuk mengakhiri konflik referensi antara pemerintah Palestina dari satu sisi dan kementerian terkait di Gaza dari sisi lain.
Dewan mempresentasikan visi untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari kapasitas ekonomi nasional, serta menekankan pentingnya mempercepat pembukaan semua penyeberangan komersial untuk pergerakan individu, pelepasan segera barang dan mobil yang menumpuk di gudang dan pelabuhan Israel, dan pertimbangan biaya tambahan untuk masa penahanan dan mencegahnya dari kerusakan.
Dewan menyerukan untuk mengatur hubungan komersial dengan Mesir sesuai dengan persyaratan intra-perdagangan yang terkenal dalam undang-undang dan perjanjian yang mengatur proses komersial.
Ketua Serikat Kontraktor Palestina, Osama Kahil, mengingat agar mengaktifkan keputusan pemerintah untuk mekanisme Rekonstruksi PBB untuk Gaza (GRM), yang memungkinkan impor dan ekspor gratis melalui penyeberangan dengan pihak Israel, pembangunan pengelolaan kembali kegubernuran Gaza, dan kompensasi semua komponen sektor swasta, termasuk pabrik dan fasilitas, yang menjadi sasaran kehancuran selama agresi Israel berturut-turut. Sejak 2001, saat pecahnya Intifadah Al-Aqsha, hingga saat ini, belum ada kompensasi sebelumnya.
Kahil kembali menegaskan prioritas pembebasan iuran SPT kepada perusahaan-perusahaan di gubernuran Gaza, yang telah dipegang Kementerian Keuangan di Ramallah sejak 2008, sebagai modal tunai perusahaan-perusahaan tersebut, yang akan membantu sektor swasta dengan seluruh komponennya untuk memainkan peran nasionalnya dan melepaskan diri dari kehancuran.
Dewan Koordinasi mengirim pesan kepada masyarakat Israel dan lembaga ekonominya, meminta mereka agar menekan pemerintah mereka untuk membuka penyeberangan dengan Jalur Gaza dan membawa semua barang dengan cara yang lancar dan alami sehingga hubungan komersial tetap menjadi pintu gerbang ke ketenangan jangka panjang untuk mencapai keamanan dan menghindari pertumpahan darah. Karena mengencangkan jerat dan kunkungan pada Gaza hakikatnya adalah sumbu yang akan membuat api perang terus berkobar.
Dewan Koordinasi Lembaga Swasta memutuskan untuk tetap menindaklanjuti tuntutan komponen swasta demi menjaga kepentingan warga negara dan perekonomian nasionalnya.
Sumber : alghad.tv