Riset Terbaru 2026: Israel Jadi Negara Paling Tidak Disukai di Dunia

Syifa 19 Mei 2026 12:44 . 8 menit membaca

Dalam rangkaian riset global terbaru, tahun 2026 menjadi tahun di mana Israel mencapai titik terendah dalam sejarah diplomasinya. Ini merupakan perubahan besar dalam peta geopolitik dalam konflik Timur Tengah. Kini Israel dipandang sebagai negara dengan persepsi paling negatif di dunia, melampaui posisi negara-negara yang selama ini terisolasi seperti Korea Utara, Afganistan dan Iran. Fenomena ini bukan sekadar fakta statistik, melainkan gambaran yang sangat jelas dari kemarahan kolektif masyarakat dunia terhadap krisis kemanusiaan di Palestina yang kini telah mencapai tingkat yang tak lagi bisa diterima, bahkan secara moral sekalipun, oleh masyarakat dunia.

Israel Tempati Posisi Terbawah Dalam Persepsi Global

Laporan terbaru dari Nira Data (2026) memberikan gambaran yang sangat kontras mengenai persepsi global saat ini. Dalam survei tersebut, Israel menempati posisi terbawah dari 129 negara yang dievaluasi. Data yang dihimpun dari puluhan ribu responden lintas negara ini mengonfirmasi bahwa citra Israel telah mengalami degradasi total. Di saat negara-negara seperti Swiss dan Jepang terus mendapat apresiasi atas stabilitas dan kontribusi positifnya terhadap tatanan dunia, Israel justru dipandang sebagai aktor utama pemicu ketidakstabilan global.

Kejatuhan posisi ini bukanlah sebuah anomali statistik, melainkan dampak langsung dari akumulasi tindakan militer di Jalur Gaza. Sejumlah pakar PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia internasional menggambarkan tindakan tersebut sebagai bentuk genosida modern. Sentimen global ini diperkuat oleh fakta-fakta lapangan yang sulit dibantah:

Kelaparan Sistematis sebagai Senjata Perang: Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang telah memicu kemarahan kolektif masyarakat internasional.
Genosida dengan Senjata dan Pengusiran Massal: Serangan masif Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 74.000 orang penduduk Gaza. Diperkirakan jumlah ini hanya separuh dari angka riil di lapangan. Ditambah dengan praktik pengungsian paksa dalam skala besar yang terus berulang menciptakan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Eskalasi di Tepi Barat: Meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel dan operasi militer di Tepi Barat semakin mempertegas narasi bahwa pelanggaran hukum internasional dilakukan secara sistematis dan berulang. Dan pihak otoritas global tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dalam pembelaan hak kemanusiaan rakyat Palestina.

Narasi global kini tidak lagi hanya berfokus pada kolonialisasi tanah, melainkan telah semakin menguat pada diskursus kemanusiaan dan hukum yang tak kunjung terselesaikan. Runtuhnya citra Israel menandakan bahwa diplomasi publik yang selama puluhan tahun dibangun dengan anggaran besar itu, kini hancur oleh bukti visual yang tersebar secara real-time oleh publik dunia. Israel kini menghadapi isolasi moral yang semakin dalam, di mana dukungan politik dari negara-negara Barat pun mulai terkikis oleh desakan publik domestik mereka yang teleh bertransformasi secara besar-besaran menuntut keadilan bagi Palestina.

Laporan Nira Data ini menjadi sinyal kuat bahwa kekuatan militer tidak lagi mampu membeli legitimasi internasional. Karena pada dasarnya, nilai-nilai kemanusiaan merupakan kompas moral paling fundamental dan universal, dalam membentuk solidaritas sesama manusia. Ia tak lagi memandang perbedaan agama, ras, suku dan kebangsaan. Inilah modal terbesar yang berhasil menggeser pandangan dunia terhadap isu Israel-Palestina. Saat gelombang visual genosida ditayangkan secara real-time, militer konvensional dan senjata bom paling mematikanpun akhirnya tak dapat membendung perubahan besar opini masyarakat global, yang bergerak karena pembelaan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Runtuhnya Simpati Barat

Hal yang paling mengancam posisi strategis Israel dalam jangka panjang bukanlah sekadar opini di negara-negara berkembang, melainkan hilangnya simpati di negara-negara Barat yang selama ini menjadi pelindung diplomatik utamanya. Jika secara historis Israel selalu dapat mengandalkan dukungan tanpa syarat dari publik Eropa dan Amerika Serikat, data sepanjang tahun 2025 dan 2026 menunjukkan terjadinya pergeseran tektonik dalam persepsi publik.

Berdasarkan data YouGov Eurotrack yang dihimpun pada periode Mei hingga pertengahan 2025, arus bawah sentimen publik di Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia telah berbalik arah secara drastis untuk lebih bersimpati kepada perjuangan Palestina.

Inggris: Sentimen negatif terhadap Israel mencapai titik tertinggi sebesar 61%. Publik Inggris kini cenderung melihat konflik tersebut melalui lensa ketidakadilan sistemik.
Persepsi Proporsionalitas: Mayoritas warga Eropa tidak lagi menerima narasi “hak untuk mempertahankan diri” yang terus didengungkan. Sebaliknya, tindakan militer Israel kini secara luas diklasifikasikan sebagai tindakan yang tidak proporsional, melanggar konvensi hukum perang, dan mengabaikan keselamatan warga sipil.
Dampak Politik: Pergeseran opini publik ini mulai menekan pemerintah negara-negara Eropa untuk meninjau kembali ekspor senjata dan kerja sama ekonomi mereka dengan Israel.

Bahkan di Amerika Serikat, sekutu terdekat dan penyokong militer utama Israel, terjadi krisis dukungan dan simpati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Survei dari Pew Research Center (April 2026) mengonfirmasi bahwa narasi pro-Israel yang dominan selama puluhan tahun kini tengah runtuh.

Fragmentasi Demografis: Perpecahan dukungan terjadi sangat tajam di tingkat generasi. Generasi Z dan Milenial Amerika kini menjadi kelompok yang paling vokal mengkritik kebijakan Israel. Meningkat dari 53% pada tahun 2025 menjadi 60% di tahun 2026.
Polarisasi Politik: Di dalam tubuh Partai Demokrat, tren ini semakin ekstrem dengan hampir 80% pendukungnya memandang tindakan militer Israel di Gaza sebagai hal yang tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum.

Kehilangan dukungan di Barat menciptakan isolasi yang berbahaya bagi Israel. Fenomena ini menunjukkan bahwa Hasbara Israel mulai kehilangan efektivitasnya menghadapi arus informasi visual yang masif dari lapangan. Dunia Barat, yang seringkali menggaungkan nilai-nilai hak asasi manusia dan tatanan internasional berbasis aturan, kini berada pada titik di mana mereka tidak lagi bisa menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi dan kebal hukum ini.

Runtuhnya dukungan di Barat, mengisyaratkan bahwa masa depan hubungan diplomatik Israel tidak akan lagi sama. Tanpa perubahan fundamental dalam kebijakan militernya, Israel berisiko menjadi “negara paria” di mata masyarakat internasional, terputus dari sekutu-sekutu yang selama ini menjamin eksistensi politik dan ekonominya di panggung global. Namun inilah keadilan yang pelan-pelan menemukan jalannya. Segala kebusukan akhirnya akan selalu terungkap dan tercium baunya, serapat apapun seseorang berusaha menutupinya.

Hasbara Terus Dilakukan

Menyadari bahwa reputasi internasional mereka berada di ambang kehancuran, pemerintah Israel alami kepanikan dan dengan segera, meluncurkan Hasbara dengan skala anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2025, Israel mengalokasikan dana fantastis sebesar $730 juta atau setara lebih dari Rp. 12 Triliun untuk memperbaiki citra globalnya. Empat kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.

Anggaran raksasa ini dikerahkan untuk membangun infrastruktur propaganda yang sangat canggih dan terintegrasi, yang meliputi:

Mobilisasi Strategis Media Sosial: Perekrutan pakar komunikasi digital papan atas untuk membentuk dan mengarahkan narasi di berbagai platform guna menenggelamkan kritik internasional.
Unit Audiens Muda: Pembentukan divisi khusus di bawah Kementerian Luar Negeri yang bertugas secara agresif merangkul para influencer untuk memengaruhi opini publik di kalangan generasi muda yang kian kritis.
Pusat Komando Informasi (War Rooms): Pembangunan pusat pemantauan media 24 jam yang berfungsi melakukan pemindaian terhadap liputan berita internasional dan segera melancarkan serangan balik terhadap narasi yang dianggap merugikan kepentingan Israel.

Rusaknya citra penjajah Israel tidak lagi dipandang sebagai masalah hubungan masyarakat saja, melainkan telah dikategorikan sebagai “ancaman strategis” yang setara dengan ancaman militer.

Pemerintah Israel menyadari sepenuhnya bahwa reputasi yang runtuh merupakan ancaman eksistensial. Sentimen global yang negatif berpotensi menjadi katalisator bagi isolasi ekonomi melalui aksi boikot yang meluas, serta dapat memaksa negara-negara Barat untuk menghentikan aliran bantuan militer akibat tekanan politik dari konstituen mereka sendiri.

Citra yang Sudah Terlanjur Hancur

Meskipun Israel menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk menggerakkan mesin propagandanya, data terbaru menunjukkan bahwa opini publik global kini semakin sulit untuk dimanipulasi. Terdapat jurang yang tak terjembatani antara narasi yang disebarkan melalui kampanye digital “Hasbara” dengan realitas brutal yang disaksikan dunia secara real-time di Gaza. Di era transparansi informasi ini, kekuatan algoritma terbukti gagal membendung arus empati manusia yang lahir dari rekaman otentik mengenai penderitaan warga Gaza.

Status Israel sebagai salah satu negara dengan sentimen negatif tertinggi di dunia pada tahun 2026 menjadi pengingat keras bagi masyarakat global. Dukungan politik dari elite global dan pasokan militer yang melimpah tidak lagi memadai untuk mempertahankan legitimasi sebuah negara yang telah kehilangan kompas moralnya.

Di sisi lain, runtuhnya kredibilitas narasi Israel berbanding lurus dengan meluasnya gelombang dukungan global terhadap Palestina. Perjuangan rakyat Palestina kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai konflik regional, melainkan telah menjadi simbol global bagi perlawanan terhadap ketidakadilan dan kolonialisme modern.

Dunia kini semakin bersatu dalam mengakui hak fundamental bangsa Palestina untuk berdaulat, merdeka, dan hidup layak di tanah mereka sendiri. Kesadaran kolektif ini membuktikan bahwa aspirasi untuk kebebasan tidak dapat dipadamkan oleh kekuatan militer maupun sensor digital. Dukungan yang mengalir dari berbagai belahan dunia, mulai dari kampus-kampus di Barat hingga jalanan di Asia, menegaskan bahwa nurani internasional telah memilih untuk berdiri di sisi kemanusiaan, menuntut dihentikannya pendudukan, dan mendesak terciptanya keadilan hakiki bagi bangsa Palestina.