“Rafah Hijau”: Proyek Israel Memecah Belah Gaza

Syifa 12 Agustus 2026 11:00 . 5 menit membaca

Di balik celah-celah reruntuhan Gaza selatan, sebuah skenario baru sedang dirancang secara diam-diam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk memulai proyek infrastruktur di area Rafah bagian timur. Proyek yang dijuluki “Rafah Hijau” (Green Rafah) ini direncanakan sebagai kawasan perumahan sementara bagi warga Palestina yang diklaim “bebas” dari pengaruh Hamas.

Namun, di mata para ahli dan pengamat politik, inisiatif ini bukanlah sekadar bantuan kemanusiaan. Proyek tersebut justru dinilai sebagai langkah strategis untuk membentuk kembali realitas geopolitik Gaza, memperkuat pendudukan, dan membagi wilayah Palestina secara permanen melalui rekayasa demografi dan infrastruktur.

Permainan Politik Israel di “Garis Kuning”

Kawasan “Rafah Hijau” terletak di sisi timur “Garis Kuning”, sebuah zona penyangga yang diberlakukan Israel secara sepihak dan telah rata dengan tanah. Berdasarkan laporan Radio Angkatan Darat Israel, proyek percontohan ini akan mencakup pekerjaan penggalian serta penyambungan jaringan listrik, air, dan saluran pembuangan limbah.

Sumber: https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-26-august-2026

Proses jalannya proyek ini diwarnai oleh pengawasan ketat dan pembatasan yang mendalam:

Pemeriksaan Intelijen: Para kontraktor dan pekerja Palestina yang dilibatkan wajib melalui pemeriksaan keamanan ketat oleh badan intelijen Israel, Shin Bet.
Pembatasan Rumah Mobil: Israel memberlakukan batasan ketat dengan melarang masuknya rumah mobil (karavan) ke area tersebut setidaknya hingga November.
Bantahan Resmi: Kantor Perdana Menteri Israel sempat membantah sebagian rincian laporan media setempat. Pihaknya mengklaim bahwa “Rafah Hijau” adalah inisiatif percontohan yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) dan telah berjalan beberapa bulan, dengan penegasan bahwa pemasangan infrastruktur dasar akan diawasi langsung oleh militer Israel.

Keterangan yang bertentangan antara laporan media dan pernyataan resmi ini menciptakan opasitas yang makin memperkeruh kepastian soal siapa yang sebenarnya membiayai, mengelola, dan mengamankan rekonstruksi Gaza.

Taktik “Zona Abu-Abu” dan Fragmentasi Gaza

Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel sekaligus Presiden US/Middle East Project, menilai bahwa sifat samar atau “zona abu-abu” dari proyek ini adalah kesengsaraan yang disengaja. Levy menggambarkan pendekatan ini sebagai “model bisnis sekaligus model tipu daya.”

Dengan merawat ketidakjelasan, Israel dinilai dapat menjaga berbagai opsi tetap terbuka, mulai dari pembentukan kantong-kantong pemukiman terkontrol, pendudukan militer jangka panjang, hingga potensi pemukiman kembali warga Israel di masa depan. Di saat yang sama, langkah parsial ini memberi kesan kepada dunia luar bahwa Israel tidak sepenuhnya menghalangi rekonstruksi Gaza.

Peneliti politik Palestina, Ahmed al-Atawneh, memperingatkan bahwa proyek seperti “Rafah Hijau” sengaja dirancang untuk menciptakan kantong-kantong terisolasi di bawah kendali administratif dan keamanan mutlak dari Israel. Kerangka kerja ini secara tidak langsung menyodorkan tiga pilihan sulit bagi warga Palestina:

Tunduk sepenuhnya pada kebijakan dan kendali Israel.
Menghadapi ancaman kematian atau penjara jika memilih melawan.
Melakukan emigrasi atau migrasi paksa keluar dari tanah air mereka.

Al-Atawneh menambahkan bahwa dengan memperlakukan warga Palestina sekadar sebagai “penduduk yang butuh bantuan” dan bukan sebagai warga negara yang memiliki hak nasional, Israel berupaya menghilangkan dimensi politik dari perjuangan Palestina.

Pelanggaran Kesepakatan dan Tekanan Kemanusiaan

Penundaan rekonstruksi sipil yang sesungguhnya dan pelarangan rumah mobil juga memiliki dampak mendalam pada krisis kemanusiaan. Peneliti Palestina Mohammad Hamed al-Aila menggarisbawahi protokol kemanusiaan dalam perjanjian gencatan senjata di Sharm el-Sheikh, Mesir. Perjanjian tersebut secara eksplisit mewajibkan masuknya perumahan sementara dan perbaikan infrastruktur dasar.

Meski kesepakatan tersebut telah ditandatangani, Israel dinilai terus mengulur waktu dan belum mematuhi kewajiban tersebut. Penundaan ini dipandang sebagai taktik deliberatif: menjadikan situasi kemanusiaan Gaza sebagai alat tekanan politik untuk mendorong penduduk lokal ke titik putus asa hingga akhirnya memilih migrasi.

Di sisi lain, Netanyahu secara terbuka menolak rencana 15 poin untuk Gaza yang diusulkan oleh Dewan Perdamaian pimpinan Amerika Serikat. Rencana AS tersebut menyerukan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap. Namun, Netanyahu menegaskan bahwa penarikan pasukan tidak akan pernah terjadi sebelum Hamas sepenuhnya dilucuti. Menurut al-Atawneh, strategi mengulur waktu ini juga dimanfaatkan Netanyahu untuk menjaga stabilitas koalisi politik sayap kanan ekstremnya menjelang pemilu Israel.

Dilema Pasukan Internasional dan Tantangan Keberlanjutan

Rencana pengelolaan kawasan perumahan ini kabarnya akan melibatkan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Namun, alih-alih pasukan multinasional berskala besar, laporan mengindikasikan hanya ada komitmen terbatas dari beberapa negara seperti Maroko dan Uganda dengan kontingen kecil sekitar 200 prajurit.

Perbedaan mendasar mengenai mandat ISF ini menjadi titik krusial:

Harapan Palestina: Menginginkan ISF bertindak sebagai pasukan perlindungan independen yang menjaga warga sipil dari agresi pendudukan dan menjamin pelaksanaan perjanjian.
Keinginan Israel: Menginginkan ISF beroperasi sebagai perpanjangan tangan keamanan yang bertugas melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina.

Jika ISF beroperasi di bawah naungan kendali keamanan Israel, keberadaan mereka berisiko hanya dijadikan “kedok internasional” untuk melanggengkan pendudukan.

Gaza Membutuhkan Persatuan Politik Palestina yang Solid

Untuk menghadapi ancaman fragmentasi wilayah Gaza, para ahli sepakat bahwa Gaza membutuhkan persatuan politik Palestina yang solid, pembentukan pemerintahan konsensus nasional, serta konsolidasi kembali lembaga-lembaga politik.

Sayangnya, terdapat kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan resmi seperti Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dinilai kurang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghadirkan visi penyatuan front Palestina yang tangguh.

Pada akhirnya, masa depan “Rafah Hijau” dan Garis Kuning masih diliputi ketidakpastian. Konsensus internal di Israel saat ini bukanlah mengenai pendirian kembali permukiman Yahudi di Gaza, melainkan cara mengelola pendudukan secara paling efisien. Seperti yang digarisbawahi oleh Daniel Levy, satu-satunya hal yang telah diterapkan secara nyata dan memiliki konsensus penuh di lapangan sejauh ini adalah penghancuran. Apa yang akan dibangun di atas kehancuran itu tetap menjadi panggung pertarungan politik dan kemanusiaan yang panjang.