Yerusalem, NPC – Penggerebekan dan penyitaan fasilitas badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur oleh pasukan Israel memicu gelombang kecaman internasional. Uni Eropa bersama 14 negara anggota Komisi Penasihat UNRWA secara tegas mengutuk aksi tersebut dan mendesak Tel Aviv untuk menghentikan seluruh bentuk pengambilalihan aset diplomatik.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis melalui Konsulat Jenderal Belgia di Yerusalem, koalisi negara—yang mencakup Belgia, Brasil, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss, dan Inggris—menyebut tindakan militer Israel pada hari Selasa (25/08/2026) sebagai “penerobosan ilegal.”
Aksi tersebut menyasar Pusat Pelatihan UNRWA Qalandia, di mana pasukan Israel mengusir paksa seluruh staf, menguasai komplek bangunan, dan mengibarkan bendera Israel di halamannya. Bersamaan dengan penyitaan tersebut, personel militer dikerahkan menyisir Kamp Pengungsi Qalandia dan wilayah Kafr Aqab untuk menggeledah bangunan serta menginterogasi warga setempat.
“Fasilitas dan kantor PBB dilindungi oleh hukum internasional melalui Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegas pernyataan bersama tersebut, seraya mendesak Israel untuk menghormati perlindungan kekebalan hukum dan menghentikan segala bentuk gangguan terhadap operasi UNRWA tanpa penundaan.
Pusat Pelatihan Qalandia sendiri memegang peran vital bagi warga Palestina. Didirikan sejak 1952 sebagai fasilitas perintis UNRWA di Palestina, kompleks ini menampung pusat pendidikan, kesehatan, hingga asrama. Setiap tahunnya, tak kurang dari 250 hingga 300 siswa lulus dari 16 program keahlian vokasi yang disediakan di sana.
Pengambilalihan ini menjadi babak baru dari eskalasi tekanan Israel terhadap keberadaan UNRWA di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Langkah tersebut menyusul berlakunya undang-undang pembatasan aktivitas UNRWA yang disahkan oleh Parlemen Israel (Knesset).
Padahal, Mahkamah Internasional (ICJ) telah menegaskan kembali kewajiban Israel untuk menjaga kesucian dan integritas fasilitas PBB. Di panggung global, Majelis Umum PBB juga telah memperpanjang mandat operasi UNRWA hingga Juni 2029—sebuah penegasan bahwa dukungan internasional terhadap badan tersebut tetap kokoh di tengah tekanan yang terus meningkat.
(T.RA/S: Anadolu Agency)