Ramallah, SPNA – Dr. Saeb Erakat mengatakan bahwa warga Israel lebih memilih pemerintahan pendudukan dan apartheid.
Sekretasis Organisasi Pemebebasan Palestina (PLO) tersebut melalui Twitter menulis : “Mereka lebih memilih untuk membiarkan penjajahan Israel, rasisme dan apartheid. Dalam voting tahap pertama, hanya 18 kursi yang mendukung Solusi Dua Negara dari 120 kursi.”
Hal ini menunjukkan bahwa warga Israel lebih setuju dengan pendudukan dan penjajahan seperti yang terjadi saat ini daripada solusi dua Negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.
Sebelumnya Anggota Partai Likud, Yisrael Katz, Rabu (10/04/2019) mengatakan bahwa pemerintahan baru Netanyahu akan meningkatkan otoritas pendudukan Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina.
Langkah ini akan dilakukan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Katz juga menjelaskan bahwa pemerintah Israel baru akan berafiliasi kepada sayap kanan bukan pemerintahan bersatu.
Surat kabar Israel Kan, melaporkan bahwa sejak Selasa malam Netanyahu telah menghubungi Pemimpin Partai “Yisrael Beiteinu”, Avigdor Lieberman untuk mendirikan koalisi sayap kanan.
“Pemerintah Israel saat ini akan bekerja cepat untuk membangun pemerintahan kebangsaan Yahudi sayap kanan bersama koalisi. Lieberman adalah bagian dari mereka,” terang Katz.
Untuk kelima kalinya Netanyahu dinobatkan menjadi Perdana Menteri setelah Partai Likud yang dipimpinnya berhasil memperoleh 37 kursi di Parlemen.
Likud berhasil menang tipis dari Aliansi Biru Putih yang dipimpin Mantan Jenderal Israel, Benny Gantz dan memperoleh 36 kursi. Meskipun menang tipis namun hal ini tidak menghalangi Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru.
Netanyahu berhasil memenangkan pemilu meskipun menghadapi tuduhan korupsi dan suap dalam tiga kasus. Dia juga menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel.
Pertengahan Juli lalu, pemerintah Israel mengesahkan UU kebangsaan Yahudi yang memberikan hak eksklusif bagi warga Yahudi untuk menentukan nasib mereka sendiri dan menghapus bahasa Arab dari bahasa nasional. UU tersebut menuai gelombang protes karena menjadikan komunitas Arab warga kelas dua.
(T.RS/S:RtArabic)
