Ramallah, SPNA – Pemerintah Palestina (PA) dilaporkan menolak bantuan Israel sebesar 660 Juta Syikal atau 183 Juta Dolar untuk menyelesaikan krisis ekonomi di Palestina.
Berdasarkan keterangan sejumlah stasiun TV Israel, Pemerintah Israel mengalokasikan 660 juta Syikal untuk Pemerintah Palestina tanpa sepengetahuan mereka. Dana tersebut dinilai bertujuan untuk menjebak PA untuk tunduk dengan Israel melalui penyelesaian krisis ekonomi.
Setelah Pemerintah Palestina mengetahui hal ini beberapa hari kemudian, mereka menginstruksikan agar dana tersebut segera dikembalikan ke Israel, Rt Arabic melaporkan, Senin (28/05/2019).
Melihat sikap Pemerintah Palestina, Menteri Ekonomi Israel Moshe Kahlon bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam rangka membahas ekonomi Palestina yang diambang kehancuran. “Ada kekhawatiran dari pihak Israel bahwa penolakan Palestina terhadap dana tersebut akan membuat perekonomian Palestina runtuh, ‘’ terangnya.
Sementara itu, Mohammed Shtayyeh mengatakan bahwa Pemerintah Palestina akan meninjau ulang perjanjian damai antara Palestina dan Israel. Perdana Menteri Palestina tersebut menegaskan bahwa PA tidak dapat mengakui kedaulatan Israel jika Israel sendiri tidak mengakui Palestina.
Shtayyeh menambahkan, Palestina menolak menjual kemerdekaan negara demi duit. “Krisis ekonomi yang dialami Palestina adalah akibat perang ekonomi untuk memeras kita, ” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Palestina, Nabil Abu Rudeina juga mengatakan bahwa PA tidak akan menerima negosiasi yang tidak menjamin kedaulatan dimana Al-Quds timur sebagai ibukotanya.
Duta Besar Indonesia untuk Yordani, Bapak H.E Drs. Andy Rahmianto M.phil dalam artikel yang dilansir surat kabar El-Balad akhir April lalu mengatakan bahwa sejak Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, stabilitas Palestina baik di Tepi Barat atau Jalur Gaza semakin mengkhawatirkan.
Dukungan AS tanpa syarat untuk Israel, membuatnya menghalalkan pelanggaran hukum dan tindakan semena-mena terhadap Palestina. Diantara bentuk sokongan AS tersebut, adalah deklarasi bahwa kota suci Al-Quds sebagai ibukota Israel dan relokasi kedubes AS dari Tel Aviv, ke Al-Quds.
AS juga menutup Biro Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, lalu memutuskan seluruh bantuan kemanusiaan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) yang menyebabkan krisis ekonomi di Palestina.
Selain itu Israel merampas harta benda dan tanah rakyat, memotong pajak untuk Otoritas Palestina (PA) serta menghentikan aktivitas Badan Pengawas Internasional di kota Khalil/Hebron.
Minggu lalu, Gedung Putih menyatakan akan menggelar konferensi ekonomi di Manama untuk mendukung investasi terhadap Palestina.
Konferensi yang diprediksi akan dihadiri sejumlah Menteri Ekonomi Timur Tengah dan usahawan terkemuka adalah langkah awal deklarasi Washington terhadap Kesepakatan Abad Ini.
Deal of Century atau kesepakatan Abad ini adalah solusi perdamaian yang dirumuskan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik Israel – Palestina.
Solusi tersebut diprediksi akan merugikan Palestina. Hal ini karena Deal of Century tidak mendukung solusi dua Negara dan tidak menjamin kemerdekaan Palestina, seperti dilansir Washington Post.
(T.RS/S:RtArabic)
