Abu Dhabi, NPC – Hari Senin (13/9/2021), pemerintah Palestina mengomentari rencana “ekonomi untuk keamanan” yang diusulkan oleh Israel untuk menghadapi dilema Jalur Gaza.
Perdana Menteri Palestina Dr. Muhammad Shtayyeh menunjukkan bagian yang hilang dari rencana Israel, dengan mengatakan bahwa masalah Gaza adalah masalah politik dan yang diperlukan adalah jalur politik yang serius dan nyata berdasarkan legitimasi internasional dan hukum internasional.
Pada awal pertemuan mingguan pemerintah Palestina di Ramallah, Shtayyeh mengatakan, Israel berbicara tentang rencana ekonomi dengan imbalan keamanan di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa masalah Gaza adalah masalah politik. Ini adalah masalah yang sama yang dihadapi semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem.
Dirinya menambahkan, hal diperluakan saat ini adalah jalur politik yang serius dan nyata berdasarkan legitimasi internasional dan hukum internasional yang mengakhiri pendudukan, serta menghilangkan pengepungan di Jalur Gaza. Selain itu, juga perlunya menghentikan agresi terhadap semua tanah Palestina, dengan demikian proses rekonstruksi menjadi mungkin dan permanen.
Perdana Menteri Palestina menanggapi Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid, yang kemarin mempresentasikan rencana untuk Gaza, yang disebutnya “ekonomi untuk keamanan.”
Rencana Lapid mencakup langkah-langkah dua tahap yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun melalui negosiasi dengan Otoritas Palestina serta dengan dukungan Arab dan internasional.
Di sisi lain, Shtayyeh menunjukkan hibah Qatar itu dalam tiga bagian: yang pertama adalah dengan nilai 10 juta dolar untuk membeli bahan bakar untuk stasiun Gaza melalui PBB, dan ini telah dilakukan.
Yang kedua juga bernilai 10 juta dolar, didistribusikan melalui Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk jangka waktu empat bulan. Ini juga telah dilakukan.
“Kami menyambut baik peran Perserikatan Bangsa-Bangsa karena yang penting bagi kami adalah hibah itu sampai kepada mereka yang pantas mendapatkannya,” kata Shtayyeh.
Sementara untuk bagian ketiga, nilainya 10 juta dolar, yang dialokasikan untuk membayar gaji karyawan di Gaza. Semua bank Palestina menolak untuk menangani bagian ini karena takut tuntutan hukum. Namun dari pihak Shtayyeh, menyambut baik setiap upaya untuk menyelesaikan masalah ini.
Perdana Menteri Palestina itu menyerukan Palang Merah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menindaklanjuti kondisi para tahanan dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami penyiksaan dan pelecehan, serta agar memaksa Israel untuk menerapkan Konvensi Jenewa Ketiga yang berkaitan dengan tahanan.
“Kami menganggap otoritas pendudukan bertanggung jawab penuh atas kehidupan mereka,” tegasnya.
Sumber: al-ain.com/
