Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlangsung selama berbulan-bulan, kondisi di Jalur Gaza tidak menunjukkan tanda-tanda kedamaian. Para analis politik dan strategis menilai bahwa serangan harian militer Israel bukanlah operasi keamanan biasa. Serangan tersebut merupakan bagian dari pola terencana yang menyasar fondasi sipil, meliputi petugas penegak hukum, tenaga medis, pejabat pemerintah, hingga kaum intelektual.
Strategi ini bertujuan untuk mencegah pemulihan Palestina, menggagalkan rencana transisi pasca-perang, dan membuka jalan bagi pendudukan permanen di wilayah Gaza yang sengaja dibuat tidak layak huni.
Para analis berpendapat bahwa sejak perjanjian gencatan senjata berlaku, Israel telah menggiring opini komunitas internasional untuk memaklumi pelanggaran dan pembunuhan harian di Gaza. Analis politik yang berbasis di Gaza, Ahmed al-Tanani, mencatat bahwa dalih serangan Israel telah bergeser dari “operasi keamanan” menjadi “pembunuhan berencana”. Militer Israel menyerang warga sipil hanya berdasarkan klaim sepihak bahwa target tersebut mengancam pasukan mereka.
Kantor Media Pemerintah di Gaza mencatat data kerugian akibat konflik ini secara terperinci:
Ajith Sunghay, Kepala Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) di Wilayah Palestina yang Diduduki, menyatakan bahwa pembunuhan, kekacauan, dan penderitaan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir meskipun gencatan senjata telah diumumkan selama hampir delapan bulan. Senada dengan hal tersebut, perwakilan OHCHR lainnya, Mayy El Sheikh, menggambarkan Gaza saat ini terjebak dalam situasi buruk yang bertolak belakang dengan esensi sebuah gencatan senjata.
Salah satu bentuk serangan sipil yang paling mencolok adalah penargetan terhadap kepolisian Gaza. Padahal, personel kepolisian memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban umum dan mengawal proses rekonstruksi pasca-perang.
Laporan OHCHR menunjukkan bahwa sejak Januari 2026, militer Israel telah meluncurkan sedikitnya 12 serangan udara dan pesawat tak berawak yang menyasar personel polisi. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 53 orang, termasuk 35 petugas polisi, lima anak laki-laki, dan satu perempuan. Para petugas tersebut gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik, seperti mengatur lalu lintas, berpatroli, atau mengawasi aktivitas pasar.
OHCHR mendokumentasikan dua insiden utama, yaitu:
Berdasarkan hukum internasional, Israel sebagai kekuatan pendudukan (occupying power) berkewajiban untuk menjaga ketertiban sipil di wilayah pendudukan. OHCHR menegaskan bahwa penargetan terhadap polisi sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran dikategorikan sebagai kejahatan perang. Aksi ini sengaja dilakukan untuk memicu kekacauan internal di Gaza sehingga pembangunan kembali kota menjadi mustahil terlaksana.
Penghancuran masa depan Gaza juga menyasar fasilitas kesehatan, pendidikan, dan jajaran birokrasi. Sebagian besar rumah sakit di Gaza telah hancur akibat pengeboman, yang turut menewaskan banyak tenaga medis.
Kementerian Pendidikan Palestina merilis data mengenai dampak kehancuran sistemis pada sektor pendidikan, yang meliputi:
Salah satu kehilangan besar bagi dunia akademik adalah wafatnya Profesor Sufyan Tayeh, seorang matematikawan terkemuka sekaligus Rektor Universitas Islam Gaza. Beliau tewas bersama seluruh keluarganya dalam serangan bom di kamp pengungsi Jabalia. Pembunuhan massal terhadap kaum intelektual dan birokrat ini dinilai sebagai upaya terstruktur agar Gaza kehilangan generasi pemikir dan pengambil kebijakan pada masa depan.
Penargetan elemen sipil ini juga menjadi respons Israel terhadap langkah politik faksi-faksi di Palestina. Hamas telah membubarkan komite administrasi pemerintahan mereka untuk digantikan oleh badan teknokratis. Langkah ini diambil untuk menghapus alasan Israel dalam menunda pelaksanaan gencatan senjata.
Namun, Ahmed al-Tanani menilai bahwa Israel memang tidak menginginkan adanya pemulihan struktur nasional di Gaza. Israel menggunakan serangan militer untuk menjerumuskan Gaza ke dalam siklus kemiskinan dan kekacauan internal yang berkepanjangan.
Dampaknya, strategi Israel ini berhasil melumpuhkan Dewan Perdamaian, sebuah badan bentukan pasca-perang yang didukung oleh Presiden AS Donald Trump. Dewan ini awalnya diproyeksikan untuk mengambil alih kendali pemerintahan di Gaza, mendatangkan pasukan penjaga perdamaian, serta melucuti senjata Hamas.
Paolo von Schirach, Presiden Global Policy Institute yang berbasis di AS, menyatakan bahwa rencana Dewan Perdamaian tersebut gagal total. Badan ini tidak memiliki otoritas dan pasukan keamanan karena agresi Israel terus merusak stabilitas sipil. Kegagalan Washington dalam menekan Israel menjadi sorotan, meskipun fokus Amerika Serikat saat ini terbagi oleh krisis baru di Selat Hormuz.
Sementara itu, pengamat urusan Israel, Mohannad Mustafa, berpendapat bahwa Amerika Serikat dan Israel sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melucuti senjata Hamas, meski keduanya menggunakan metode yang berbeda.
Mohannad Mustafa memaparkan tiga strategi utama Israel untuk melumpuhkan masa depan Gaza:
Kebijakan penghancuran total ini didukung secara terbuka oleh pejabat tinggi Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan dalam wawancara di Channel 14 bahwa penghancuran Gaza merupakan langkah sengaja untuk menetralisasi ancaman, dan ia merasa puas melihat kehancuran tersebut.
Mustafa menilai bahwa pernyataan Katz mencerminkan orientasi politik kabinet Israel yang tetap menjadikan program permukiman di atas tanah Gaza sebagai target utama.
Paolo von Schirach menyetujui pandangan tersebut. Ia menilai bahwa kepuasan atas hancurnya Gaza menunjukkan motif yang lebih luas dari sekadar memerangi Hamas. Tujuan akhir dari operasi militer ini adalah mengubah Gaza menjadi wilayah yang tidak layak huni agar penduduk Palestina terpaksa keluar dari tanah kelahiran mereka.
Saat ini, faksi-faksi Palestina terus menempuh jalur diplomasi melalui negara-negara mediator seperti Mesir, Qatar, dan Turki. Blok diplomatik ini mendesak Amerika Serikat agar mengambil tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar memberikan dukungan retoris. Selama tekanan internasional belum membuahkan hasil, Gaza diprediksi akan tetap terjebak dalam siklus penghancuran dan pendudukan.
Penulis: Fuad Nur Zaman
Sumber:
Al Jazeera Centre for Public Liberties & Human Rights, “Gaza’s Police Are Being Killed. That Is Not an Accident”, Al Jazeera, June 4, 2026. https://liberties.aljazeera.com/en/gazas-police-are-being-killed-that-is-not-an-accident/
Mohammad Mansour, “‘Cycle of chaos’: Israel killing Gaza civil officials to derail its future”, Al Jazeera, July 15, 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/7/15/cycle-of-chaos-israel-killing-gaza-civil-officials-to-derail-its-future