Ramallah, NPC – Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menekankan, Minggu (3/4/2022), perlunya inisiatif internasional untuk mengisi kekosongan politik saat ini. Hal ini mengingat penghancuran sistematis Israel terhadap kemungkinan mendirikan negara Palestina dengan meningkatkan permukiman, merebut tanah dan menghancurkan rumah.
Pernyataan Shtayyeh tersebut muncul saat dia menerima utusan Swiss untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Wolfgang Amadeus Bruhlhardt, di hadapan perwakilan Swiss untuk Palestina, Victor Wavrica.
Selama pertemuan tersebut, Shtayyeh menekankan perlunya mewajibkan Israel untuk mematuhi hukum internasional dan menghormati konvensi, bahwa hukum internasional tidak dapat dipisahkan dan dapat diterapkan di mana saja serta untuk semua orang.
Dalam konteks terkait, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki menekankan, dalam pertemuannya dengan Utusan Khusus Swiss untuk Timur Tengah Wolfgang Amadeus Bruhlhardt, bahwa masyarakat internasional harus menghentikan kebijakan standar ganda, dan tidak menggunakan standar ganda ketika berhadapan dengan masalah Palestina, serta selektif dalam penerapan hukum-hukum internasional, resolusi PBB dan Dewan Keamanan terkait Palestina.
Menteri Al-Maliki menyampaikan apresiasi rakyat Palestina atas sikap mendukung Swiss terhadap perjuangan Palestina, konsisten dengan hukum internasional dalam hal pemungutan suara di organisasi PBB, dan kontribusinya untuk mendukung bidang pembangunan di Palestina, termasuk dukungan material untuk Bantuan PBB dan Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) dalam mendukung sektor pemuda dan menciptakan peluang kerja untuk pengembangan ekonomi Palestina.
Kedua belah pihak membahas banyak hal yang menjadi, yang terpenting adalah persiapan penyelenggaraan konferensi para donor yang dijadwalkan pada Mei mendatang di Brussel.
Menteri Al-Maliki menjelaskan bahwa delegasi Palestina akan meninjau selama konferensi, sebuah agenda yang memantau semua prioritas dan kebutuhan keuangan Palestina. Dia menegaskan, pertemuan tersebut digelar tahun ini bersamaan dengan krisis keuangan yang menyesakkan akibat praktik ilegal Israel dalam pemotongan dana pajak (clearance), di samping kurangnya komitmen masyarakat internasional terhadap dukungan finansial, dan konsekuensi dari Corona dan krisis ekonomi Palestina.
Kedua belah pihak membahas perkembangan terakhir di kancah internasional, situasi di lapangan, pelanggaran terus menerus terhadap pendudukan, dan penghancuran sistematis masa depan proses politik. Karena kebijakan kolonial Israel, dan penolakan pemerintah Bennett untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan mencapai solusi politik, kedua belah pihak berbicara tentang cara kerja sama di tingkat internasional dan mengembangkan bidang kerja sama antara kedua negara.
Sumber: https://www.alghad.tv/
