Ismail Haniyeh Ajak Pemimpin Negara Islam Bergerak Melawan Rencana Pencaplokan Israel
Tepi Barat, SPNA – Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh mengajak pemimpin negara Islam dan Arab untuk bersatu melawan rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.
Dalam pesan yang dikirimkan untuk 40 pemimpin negara Islam dan Arab itu, Haniyeh menyebutkan bahwa rencana Israel tersebut merupakan kejahatan terbaru mereka untuk melengkapi sejumlah penindasan sebelumnya terhadap warga Palestina.
Israel menurutnya merupakan ancaman nyata bagi seluruh negara Arab dan Islam di masa yang akan datang.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah Israel sedang merencanakan aneksasi sebagian wilayah Palestina pada awal Juli mendatang. Tujuannya untuk mensahkan sebanyak 130 perumahan ilegal Yahudi di wilayah Tepi Barat.
Rencana Israel tersebut mendapatkan penentangan keras dari sejumlah negara internasional, salah satunya Mesir. Negara Nabi Yusuf itu telah mengirimkan pesan kepada Israel bahwa pencaplokan dapat memicu konflik regional di wilayah Timur Tengah.
Presiden Palestina sendiri, Mahmud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk di antaranya kerjasama dalam bidang keamanan.
Berikut delapan fakta dari rencana pencaplokan Tepi Barat:
- Aneksasi wilayah tersebut bertujuan untuk menguasai 30 persen wilayah Tepi Barat.
- Merupakan perpanjangan dari The Deal of The Century Amerika Serikat yang diumumkan pada tanggal 28 Januari 2020 lalu.
- Pencaplokan direncanakan akan berlangsung pada Juli mendatang.
- Wilayah yang akan diambil alih meliputi Lembah Jordan (Jordan Valley) dan semua wilayah tempat berdiri permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat. Total permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat berjumlah 130 permukiman.
- Lembah Jordan mengisi seperempat dari total luas wilayah Tepi Barat.
- 50 persen lahan pertanian Tepi Barat terletak di Lembah Jordan dan menghasilkan 60 persen sayur-sayuran Palestina.
- Sumber air bersih terbesar Tepi Barat juga terletak di wilayah itu.
- Kebijakan tersebut mendapatkan penentangan keras dari warga Palestina dan sejumlah negara internasional.
(T.HN/S: Palinfo)
