Ironi Gencatan Senjata: Serangan Israel Tak Berhenti, Rekonstruksi Gaza Hanya Imaji

Di tengah dentuman artileri dan desing drone yang masih terdengar hampir setiap hari, sebuah ikhtiar diplomatik kembali dirajut di Kairo, Mesir. Selama dua hari berturut-turut (6-7 Juni 2026), perwakilan dari seluruh faksi Palestina berkumpul dengan para mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki. Mengutip laporan stasiun televisi Mesir, Cairo News TV, pertemuan tingkat tinggi ini digelar untuk mencari jalan keluar atas kebuntuan penerapan fase kedua dari perjanjian Sharm El-Sheikh.

Upaya intensif ini dilakukan demi menyelamatkan kerangka gencatan senjata 20 poin yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Sesuai cetak biru tersebut, fase pertama seharusnya menghentikan permusuhan dan memulai pertukaran tahanan. Sementara pada fase kedua, militer Israel diwajibkan menarik diri lebih jauh agar pasukan stabilisasi internasional dapat masuk guna mengelola keamanan serta memfasilitasi rekonstruksi.

Namun, realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya. Hamas dan berbagai sumber internal Palestina menegaskan bahwa Israel terus melakukan pelanggaran harian, membuat kesepakatan damai ini berada di ujung tanduk.

Tak Ada Gencatan Senjata, Serangan Israel Terus Membabi Buta

Meski gencatan senjata secara resmi telah dinyatakan berlaku sejak 10 Oktober 2025, bagi warga Gaza, garis antara perang dan damai hampir tidak ada bedanya. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan ironi yang mengerikan: setidaknya 961 warga Palestina tewas dan lebih dari 3.000 lainnya luka-luka akibat serangan Israel yang terus terjadi pasca-pengumuman gencatan senjata. Jika dihitung sejak badai konflik pecah pada Oktober 2023, genosida ini telah merenggut hampir 73.000 nyawa dan melukai lebih dari 173.000 orang, yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak.

Kekerasan terbaru kembali pecah baru-baru ini. Dalam satu hari saja, laporan dari kantor berita Anadolu menyebutkan sepuluh warga Palestina tewas dan 29 lainnya luka-luka dalam serangkaian serangan fajar.

Di pusat Kota Gaza, sebuah drone Israel menghantam kendaraan sipil di dekat Lapangan Palestina, lingkungan Rimal, menewaskan empat orang. Di wilayah selatan, lima nyawa melayang ketika pos polisi di Al-Nass, sebelah barat Khan Younis, menjadi sasaran bom. Sementara di pesisir Deir al-Balah, seorang remaja yang bekerja sebagai nelayan tewas seketika setelah kapal ikannya ditembaki dengan senapan mesin oleh angkatan laut Israel.

Kompresi Teritorial: Strategi Membuat Gaza Tidak Layak Huni

Di balik serangan fisik yang mematikan, terdapat strategi yang jauh lebih sistematis: penyempitan demografis. Berdasarkan rencana damai Trump, pasukan Israel seharusnya mundur dan menyisakan sekitar 50% wilayah Gaza, dibatasi oleh apa yang disebut “Garis Kuning”, sebelum penarikan total di masa depan.

Namun, alih-alih mundur, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memerintahkan militernya untuk merebut hingga 70% wilayah Jalur Gaza, lonjakan drastis dari target 50% pada Oktober 2025. Saat ini, tentara Israel telah memperluas cengkeramannya hingga menguasai 60% wilayah, sembari meratakan bangunan di atasnya menjadi puing-puing.

Pertanyaannya: Apa dampaknya jika lebih dari dua juta manusia dipaksa berdesakan di sisa 30% wilayah Jalur Gaza yang sudah sangat sempit?

Sebelum perang, Gaza adalah salah satu tempat terpadat di bumi dengan luas hanya 140 mil persegi dan kepadatan 16.000 orang per mil persegi. Angka ini sudah jauh melampaui kepadatan negara padat penduduk seperti India (1.300/mil²) atau Belgia (1.000/mil²).

Jika skenario Israel berjalan mulus, kepadatan di sisa wilayah Gaza akan melonjak ekstrem menjadi 46.000 hingga 52.000 orang per mil persegi. Ini bukan lagi sekadar ruang hidup yang sempit, melainkan sebuah kebijakan terstruktur untuk menciptakan kematian perlahan di dalam penjara terbuka yang terus menyusut.

Hilangnya Kedaulatan Lahan & Dampak Krisis Kemanusiaan yang Ditimbulkan

Pencaplokan 70% lahan oleh Israel bukan sekadar hilangnya batas wilayah, melainkan perampasan urat nadi kehidupan penduduk Palestina di Jalur Gaza. Wilayah yang diduduki tersebut mencakup lumbung pangan Gaza di sekitar Beit Hanoun, Beit Lahia, Deir al-Balah, Khan Younis, dan Rafah. Di sana pula terletak sumur air bersih, proyek desalinasi, fasilitas pengolahan limbah, dan infrastruktur logistik utama.

Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Cepat (RDNA) terbaru dari Bank Dunia bersama PBB memperkirakan bahwa Gaza membutuhkan dana pemulihan yang fantastis sebesar $71,4 miliar. Tragisnya, tanpa kedaulatan atas lahan, dana sebesar apa pun tidak akan berarti. Seperti yang digambarkan oleh para pengamat: rencana rekonstruksi yang didanai dengan baik hanya akan menjadi spreadsheet tanpa geografi.

Saat ini, potret kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik nadir:

• Pengungsian Massal: Lebih dari 1,9 juta orang telantar di dalam negeri, dan 1,2 juta kehilangan tempat tinggal.
• Runtuhnya Layanan Sanitasi dan Kesehatan: Kurang dari separuh rumah sakit yang berfungsi sebagian, dan lebih dari 68 juta metrik ton puing belum disingkirkan.
• Pendidikan yang Lumpuh: Sekitar 728.000 anak usia sekolah telah putus sekolah selama lebih dari dua tahun.
• Jenazah yang Telantar: Bahkan untuk urusan menguburkan jenazah, warga Gaza kehabisan ruang. Pemakaman utama yang hancur dan penuh memaksa keluarga mengubur orang tercinta di lahan kosong dan tempat darurat.

Ketika sekolah menghilang, ruang publik lenyap, dan ikatan keluarga hancur akibat trauma pengungsian massal, Gaza seperti sedang membesarkan satu generasi tanpa masa depan. Kondisi ekstrem ini diprediksi akan memicu patologi sosial yang berbahaya, bukan karena karakter warganya, melainkan karena keputusasaan yang direkayasa secara geopolitik.

Tujuan Akhir: Eksodus Massal

Semua kehancuran ini tampaknya mengarah pada satu tujuan akhir. Pernyataan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz yang menyerukan “migrasi sukarela” bagi warga Gaza, ditambah dengan pembentukan badan pemerintah resmi Israel untuk memajukan rencana tersebut, menyingkap tabir skenario ini. Urutan tindakannya terlihat jelas: pertama, buat kepulangan menjadi mustahil; kedua, buat kehidupan sehari-hari tidak tertahankan; dan ketiga, sajikan kepergian (eksodus) sebagai pilihan sukarela.

Jika komunitas internasional ingin mencegah terjadinya pengungsiran massal warga Palestina keluar dari tanah air mereka, maka kebijakan kompresi teritorial ini harus segera dihentikan. Warga Gaza harus mendapatkan kembali akses penuh ke lahan pertanian, sumber air, dan fasilitas publik mereka.

Tanpa kepastian lahan untuk membangun kembali sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal, masa depan Gaza tidak akan pernah bisa dibangun kembali. Jika dunia terus menutup mata, pertanyaannya bukan lagi apakah warga Gaza akan pergi meninggalkan tanah mereka, melainkan seberapa banyak dari mereka yang akhirnya bertaruh nyawa untuk memperjuangkan sejengkal tanah mereka.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Muhammad Sio, “Palestinian factions, mediators resume Cairo talks on next phase of Gaza ceasefire”, Anadolu Agency, 07 June, 2026. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/palestinian-factions-mediators-resume-cairo-talks-on-next-phase-of-gaza-ceasefire/3959262

International Crisis Group, “A Gaza Ceasefire”, International Crisis Group, 07 June, 2024. https://responsiblestatecraft.org/israel-occupation-gaza/

Nidal Al-Mughrabi, “Israel kills nine in Gaza as Egypt hosts new ceasefire talks”, REUTERS, 07 June 2026. https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-kills-five-gaza-egypt-hosts-new-ceasefire-talks-2026-06-07/