Ramallah, SPNA – Sebuah perjanjian kontinuitas perdagangan akan melihat bisnis dan konsumen Palestina diuntungkan dari perdagangan yang berkelanjutan setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa, kata Sekretaris Perdagangan Internasional Inggris Dr. Liam Fox, Senin (18/02/2019).
Di Ramallah, perjanjian Otoritas Inggris-Palestina ditandatangani oleh Sekretaris Perdagangan Internasional dan Abeer Odeh, Menteri Ekonomi Nasional.
Perjanjian tersebut menyederhanakan perdagangan dan akan memungkinkan bisnis untuk melakukan perdagangan sebebas yang mereka lakukan sekarang begitu Inggris meninggalkan UE.
Perdagangan dengan persyaratan preferensial ini, bukan pada ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia, akan terus memberikan penghematan yang signifikan dan membantu untuk lebih memperkuat hubungan perdagangan bilateral.
Perjanjian tersebut memungkinkan bisnis Palestina untuk terus mengakses pasar bebas tarif Inggris yang akan terus menguntungkan produsen Palestina di sektor-sektor prioritas, termasuk eksportir buah, kacang-kacangan dan lemak nabati termasuk kurma dan minyak zaitun.
Penandatanganan hari ini mencerminkan pentingnya hubungan bilateral antara Inggris dan Otoritas Palestina. Perjanjian ini menunjukkan komitmen Inggris untuk memperkuat kerja sama bilateral, mempromosikan pertumbuhan ekonomi Palestina, dan mempertahankan komitmen kuat Inggris untuk solusi dua negara.
Sekretaris Perdagangan Internasional Dr. Liam Fox mengatakan, “Perjanjian hari ini akan membantu memberikan kepastian bisnis yang dibutuhkan oleh Inggris dan Palestina, eksportir dan konsumen untuk melanjutkan perdagangan secara bebas ketika Inggris bersiap untuk meninggalkan UE.“
“Perjanjian tersebut mencerminkan pentingnya hubungan Inggris-Palestina, ekonomi Palestina yang berkembang adalah untuk semua kepentingan kami. Kami berharap dapat semakin memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kami dengan rakyat Palestina.”
Berita itu disambut oleh Dewan Bisnis Inggris Palestina.
Antoine Mattar, Ketua Dewan, berkata, “Dewan Bisnis Inggris Palestina menyambut baik perjanjian perdagangan antara Inggris dan Otoritas Palestina.“
“Perjanjian ini menghindari tarif yang tidak perlu yang pada akhirnya akan menghemat uang konsumen Inggris untuk barang-barang seperti kurma dan minyak zaitun. Perdagangan tanpa gesekan juga membantu menjaga orang dalam pekerjaan dan menciptakan pekerjaan baru, mendukung perekonomian Palestina dan membantu warga Palestina bekerja menuju masa depan yang makmur.”
Inggris berupaya memberikan kontinuitas bagi sekitar 40 perjanjian perdagangan UE yang ada yang mencakup lebih dari 70 negara.
Seperti perjanjian ini, perjanjian Otoritas Inggris-Palestina baru mereplikasi pengaturan perdagangan yang ada sejauh mungkin. Ini akan mulai berlaku segera setelah periode implementasi berakhir pada Januari 2021, atau pada tanggal 29 Maret 2019 jika Inggris meninggalkan UE tanpa kesepakatan.
Sejauh ini perjanjian telah ditandatangani dengan Israel, Swiss, Chili, Afrika Timur dan Selatan (ESA) dan Kepulauan Faroe, serta Perjanjian Pengakuan Bersama dengan Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.
Perjanjian kesinambungan perdagangan Inggris-Israel ditandatangani pada Senin 18 Februari oleh Sekretaris Perdagangan Internasional.
Total perdagangan antara Inggris dan Otoritas Palestina bernilai £ 31 juta pada tahun yang berakhir pada 2018.
Perdagangan barang dan jasa dari Inggris ke Wilayah Pendudukan Palestina telah meningkat sebesar 24% antara tahun ke 2017 dan 2018.
Perjanjian Otoritas Inggris-Palestina berlaku untuk wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Produk yang diproduksi di permukiman Israel yang terletak di wilayah yang dibawa di bawah pemerintahan Israel sejak Juni 1967 tidak berhak mendapat manfaat dari perlakuan tarif preferensial.
