Kairo, SPNA – Mantan Wakil Presiden Mesir, Muhammad El-Baradei mengatakan bahwa Kesepakatan Abad ini yang dirumuskan AS bertujuan untuk menghapus sisa-sisa hak bangsa Palestina.
“Deal of Century yang ditunggu-tunggu tak lebih untuk meningkatkan perekonomian Israel. Palestina hanya akan memperoleh hak pemerintahan istimewa bukan negara merdeka. Deal of Century hanya menguntungkan Israel bukan Palestina, ” tulisnya di Twitter sepert dilansir Rt Arabic, Senin (15/04/2019).
Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional tersebut juga menyerukan agara Negara Arab bersatu melawan kebijakan Trump yang bertujuan menghapus hak-hak bangsa Palestina.
“Yang diketahui dari Deal of Centruy saat ini, hanya mendukung pertumbuhan ekonomi Israel, membentuk pemerintah istimewa untuk Palestina, bukan negara merdeka. Sekali lagi saya menyerukan Negara Arab untuk bersatu melawan Deal of Century yang bertujuan menghapus sisa-sisa hak bangsa Palestina.”
Disaat yang sama, 37 Mantan Presiden dan Menteri Luar Negeri Eropa melalui sebuah petisi menyerukan Uni Eropa untuk mendukung solusi dua negara dalam mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Petisi tersebut ditandatangani oleh Mantan Perdana Menteri Perancis Jean-Marc Ayrault, Mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Miliband dan Jack Straw, Mantan Menteri Luar Negeri Jerman Ziegmar Gabriel serta Mantan kepala Komisaris Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana dan pejabat Eropa lainnya.
Dalam petisi Petisi itu, 37 mantan pemimpin Eropa tersebut menuntut agar Uni Eropa menolak Deal of Century jika tidak menghormati hukum internasional.
“Situasi genting di Timur Tengah dan kemitraan dengan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya,memaksa Eropa untuk membuat solusi adil terkait konflik Israel-Palestina dalam kerangka solusi dua negara,’’ tulis petisi tersebut.
“Sayangnya, pemerintah AS saat ini telah melanggar pemerintahan sebelumnya serta menjauhi norma-norma hukum internasional. AS juga memberikan dukungan sepihak untuk Israel terkait status kota suci Al-Quds serta menghentikan bantuan terhadap UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Palestina.”
“Kami percaya bahwa Eropa harus menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional serta mencerminkan prinsip-prinsip resolusi konflik Uni Eropa yang telah disahkan di masa lalu guna menjamin kemerdekaan Palestina bersama Israel di batas wilayah 1967.
6 Desember 2017 lalu, Donald Trump mendeklarasikan bahwa kota suci Al-Quds adalah ibukota Israel. Trump kemudian merelokasi kedubes AS yang sebelumnya beroperasi di Tel Aviv menuju kota suci umat Islam, Al-Quds.
Langkah ini menimbulkan kecaman dari masyarakat internasional khususnya Negara Islam. Majelis Umum PBB sendiri dalam sidang darurat dengan dukungan 128 negara menolak langkah AS tersebut.
Kebijakan Trump yang melanggar hukum dan mengancam solusi dua Negara itu juga memaksa Palestina untuk menolak Deal of Century serta menolak posisi Amerika Serikat sebagai mediator perundingan damai Palestina – Israel yang berujung kepada pemutusan bantuan kepada Palestina dan UNRWA yang merupakan tulang punggung sebagian besar rakyat Palestina.
Meskipun demikian Palestina menyatakan sika tegas bahwa kota Al-Quds tidak untuk dijual.
Deal of Century adalah solusi perdamaian yang dirumuskan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Palestina. Solusi tersebut menempatkan warga Palestina di luar wilayah tanah air mereka serta menghilangkah ‘’hak kembali’’ bagi warga Palestina yang sudah deportasi ke tanah air
Surat kabar Jerusalem Post melaporkan bahwa Deal of Century sama sekali tidak mendukung solusi dua Negara dan tidak mendukung kemerdekaan Palestina bersama dengan Israel.
(T.RS/S:RtArabic)
