Tel Aviv, SPNA – Demi menjaga hubungan dengan pemerintahan baru Amerika Serikat (AS), Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah hunia baru yang rencanannya akan kembali di bangun Israel di wilayah ilegal. Kabarnya Bennett akan melakukan kunjungan pertamanya pasca menjabat sebagai Perdana Meteri Israel, ke AS dalam beberapa pekan ke depan.
Dilansir dari media Israel, Makan.org, pengurangan jumlah hunian ilegal tersebut diadopsi karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah Amerika baru yang menolak praktik aneksasi Israel di Tepi Barat.
Dari Time of Israel diketahui, Bennett memotong seribu unit hunian baru dari total 3200 unit. Dengan demikian Israel akan kembali membangun 2200 unit hunian ilegal baru di di Tepi Barat.
Pada era Joe Biden-Natali Benneth, ini merupakan pertama kalinya Israel merencanakan perluasan permukiman ilegal. Oleh karena itu langkan Israel ini dinilai sangat sensitif, sebagaimana dilansir dari situs KAN 11 Israel.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, menyetujian pembangunan 1000 hunian baru untuk warga Palestina di Area C, tepatnya di sekitar wilayah Jenin dan Bethlehem.
Area C mewakili 60 persen dari luas Tepi Barat. Keamanan dan administrasinya dikuasai penuh Israel. Biasanya pemerintah Israel sangat jarang memberikan izin bangunan bagi warga Palestina. Hal ini menyebabkan menjamurnya perumahan ilegal dan berakhir dengan penggusuran paksa.
Sebagian besar dunia melihat pembangunan hunian baru Israel di wilayah Palestina adalah tindakan ilegal. Tapi tidak demikian di mata Donald Trump, mantan presiden AS. Selama pemerintahannya berlangsung, Israel mendapatkan dukungan penuh untuk melakukan pencaplokan.
(T.HN/S: Ar.timesofisrael.com)
