Bangsa Arab dan Palestina: Riwayat Solidaritas yang Merenggang

Dukungan negara-negara Arab terhadap perjuangan rakyat Palestina selama ini sering dianggap sebagai bentuk solidaritas regional yang kukuh. Namun dalam praktiknya, hubungan antara Palestina dan dunia Arab jauh lebih kompleks dan penuh kontradiksi. Dari Yordania yang pernah menjadi tempat perlindungan pengungsi Palestina namun kemudian berkonflik langsung dengan PLO, hingga Sudan yang dulunya dikenal sebagai simbol ketegasan perlawanan Arab terhadap Israel, namun kini justru menjadi salah satu negara yang memilih jalur normalisasi hubungan dengan Tel Aviv.

Setiap negara memiliki cerita tersendiri tentang bagaimana solidaritas itu dibangun, diuji, dan dalam banyak kasus, akhirnya direbut kembali. Ketika stabilitas dalam negeri, tekanan eksternal, dan pertimbangan geopolitik mulai menggeser komitmen moral terhadap Palestina, muncul pertanyaan mendasar: apakah solidaritas Arab terhadap Palestina masih bertumpu pada prinsip, atau menjadi sekadar retorika yang dikorbankan demi pragmatisme politik? Tulisan ini akan menelusuri kembali jejak-jejak retaknya solidaritas Arab, dari satu negara ke negara lain, untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar diplomasi dan sejarah.

Jejak-Jejak Runtuhnya Solidaritas Bangsa Arab, Dari Satu Negara Ke Negara Lain

1. Yordania: Dari Solidaritas ke Konfrontasi

Yordania adalah salah satu negara yang menerima sejumlah besar pengungsi Palestina ketika setidaknya 700.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka setelah berdirinya Israel (1948).[1] Demi memberikan perlindungan, Raja Hussein bahkan menganeksasi wilayah Tepi Barat pada tahun 1950 dan memberikan kewarganegaraan Yordania kepada warga Palestina yang tinggal di sana. Namun, situasi ini berubah drastis setelah Perang Arab-Israel tahun 1967. Wilayah Tepi Barat jatuh ke tangan Israel, dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dipimpin Yasser Arafat mulai melancarkan serangan lintas batas terhadap Israel dari wilayah Yordania.[2]

Raja Hussein sebenarnya tidak tertarik melibatkan negaranya dalam konflik langsung dengan Israel. Ia menolak penggunaan wilayahnya, termasuk Tepi Barat, sebagai pangkalan serangan terhadap Israel. Dalam upaya menjaga stabilitas negaranya, Hussein bahkan menjalin kontak rahasia dengan Israel selama masa perang. Langkah yang kemudian menempatkan Yordania dalam posisi sulit di antara kebutuhan menjaga hubungan dengan Israel dan tekanan dari populasi Palestina yang besar di dalam negeri, yang mendukung perjuangan bersenjata melawan Zionisme.[3]

Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1970, ketika iring-iringan mobil Raja Hussein menjadi sasaran tembakan milisi Palestina. Insiden ini memicu konflik bersenjata antara militer Yordania dan PLO yang dikenal sebagai peristiwa “Black September”.[4] Ribuan orang terbunuh, dan PLO akhirnya diusir dari Yordania ke Lebanon.[5] Sejak itu, kebijakan Yordania semakin condong pada stabilitas domestik dan diplomasi regional. Penandatanganan perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994 menandai babak baru dalam politik luar negeri Yordania, yakni mendahulukan kepentingan negara daripada keterlibatan langsung dalam perjuangan Palestina.

2. Lebanon: Solidaritas yang Terperangkap Sektarianisme

Setelah diusir dari Yordania, PLO bermukim di Lebanon dan kembali menjadi aktor utama dalam perjuangan melawan Israel. Namun, kehadiran PLO di negara yang sangat sektarian ini justru menjadi pemicu utama meletusnya perang saudara pada tahun 1975. Kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon menjadi medan tempur terbuka, menjadi sasaran berbagai milisi, termasuk dari Suriah, Israel, dan faksi-faksi lokal.[6] Terjadi tragedi Sabra dan Shatila pada tahun 1982, dimana milisi Kristen Lebanon membantai sedikitnya 800 warga sipil Palestina dengan dukungan Israel, menjadi simbol keterpecahan dan ketidakberdayaan perlindungan Arab atas pengungsi Palestina.[7] Meski pemerintah Lebanon secara terbuka menyuarakan dukungan, kebijakan diskriminatif yang membatasi hak-hak sipil dan pengungsi Palestina memperjelas kesenjangan antara wacana solidaritas dan realitas perlakuan.

3. Mesir: Prioritas Keamanan Mengalahkan Komitmen Historis

Mesir memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan Palestina dan pernah menjadi aktor kunci dalam berbagai upaya perdamaian di kawasan. Namun sejak menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Camp David pada tahun 1979)[8], posisi Mesir terhadap isu Palestina sering terlihat ambigu. Di satu sisi, Kairo memainkan peran penting sebagai mediator dalam konflik Gaza, terutama pasca-perang tahun 2023. Di sisi lain, Mesir justru ikut memperketat blokade terhadap Gaza bersama Israel, dengan alasan menjaga keamanan perbatasan di wilayah Sinai.

Kerumitan semakin bertambah seiring memburuknya hubungan Mesir dengan Hamas, yang oleh pemerintah al-Sisi dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin, lawan politik rezim utama saat ini.[9] Dalam konteks ini, semakin tampak bahwa kebijakan Mesir lebih didorong oleh kepentingan yang menjaga stabilitas nasional dan keamanan dalam negeri, dibandingkan melanjutkan solidaritas historisnya terhadap rakyat Palestina.

4. Uni Emirat Arab: Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Uni Emirat Arab, sebagai salah satu negara kaya dan berpengaruh di kawasan Teluk, menjadi kekuatan Arab paling menonjol yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam tiga dekade terakhir. Langkah ini diwujudkan melalui Abraham Accords yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020. ^[10] Kesepakatan tersebut sekaligus menggugurkan prinsip yang selama ini menjadi pakem dalam sikap politik dunia Arab sejak perjanjian damai Yordania dengan Israel, yakni persetujuan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel sebelum terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

Keputusan strategi ini sejalan dengan orientasi politik luar negeri Abu Dhabi yang secara konsisten menentang kelompok-kelompok politik Islam di kawasan, seperti yang terlihat di Mesir, Sudan, dan Libya.[11] Penolakan terhadap gerakan Islam tersebut mencerminkan kekhawatiran akan potensi instabilitas yang dapat mengganggu rezim-rezim otoriter sekuler yang menjadi sekutu strategis UEA.

Sejak normalisasi hubungan dengan Israel, kerja sama bilateral antara kedua negara berkembang pesat, terutama di bidang ekonomi, keamanan, dan pertahanan.[12] Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam kalkulasi geopolitik UEA, stabilitas politik dan strategi kepentingan nasional lebih diutamakan dibandingkan solidaritas historis terhadap perjuangan rakyat Palestina.

5. Sudan: Dari “Tiga Tidak” ke Normalisasi

Sudan pernah menjadi simbol perlawanan dunia Arab terhadap Israel, terutama setelah dideklarasikannya Resolusi “Tiga Tidak” oleh Liga Arab pada tahun 1967 di Khartoum: bahwa tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Deklarasi ini menjadikan Sudan sebagai ikon ketegasan Arab dalam menolak kehadiran negara Zionis di kawasan tersebut.[13]

Namun, lebih dari lima dekade kemudian, arah politik Sudan berubah drastis. Pada tahun 2020, di tengah krisis ekonomi yang parah dan tekanan komunikasi dari Barat, Sudan setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat, yang menjanjikan bantuan ekonomi serta penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme[14], sebuah status yang selama bertahun-tahun menghambat akses Sudan terhadap ekonomi global.

Meskipun perjanjian ini dipimpin oleh rezim militer, kelompok-kelompok sipil Sudan menunjukkan penolakan yang jauh lebih kuat. Bagi mereka, normalisasi ini mencederai komitmen historis Sudan terhadap perjuangan Palestina dan menegaskan bahwa isu Palestina semakin tersingkir dari prioritas politik luar negeri rezim-rezim Arab yang tengah berusaha keluar dari isolasi internasional. Langkah Sudan mencerminkan pergeseran besar di dunia Arab, di mana kepentingan pragmatis mulai mengalahkan prinsip solidaritas regional.

6. Kuwait: Retaknya Kepercayaan Pasca Perang Teluk

Kuwait pernah menjadi pendukung finansial utama PLO dan menjadi tempat kelahiran gerakan Fatah oleh Yasser Arafat. Namun hubungan itu memburuk secara drastis ketika Arafat dianggap mendukung invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. Setelah kekalahan Irak, ratusan ribu warga Palestina diusir dari Kuwait karena dianggap tidak loyal.[15] Peristiwa ini tidak hanya mencederai hubungan politik, tetapi juga menampilkan bagaimana sentimen nasional dapat menggeser ikatan solidaritas lama. Hingga kini, luka diplomasi itu belum sepenuhnya pulih, dan Palestina masih menghadapi keterbatasan hak serta penerimaan sosial di Kuwait.

 

7. Irak: Dari Perlindungan ke Penindasan

Di bawah pemerintahan Saddam Hussein, warga Palestina mendapat perlakuan istimewa, dari subsidi perumahan hingga akses pendidikan dan pekerjaan. Setelah jatuhnya Saddam pada tahun 2003, mereka mengalami penganiayaan, kekerasan dan pengusiran oleh milisi Syiah yang baru berkuasa di tengah reaksi keras terhadap pemerintahan Sunni.[16] Hal ini mencerminkan bagaimana perubahan rezim di dunia Arab seringkali diiringi dengan perubahan total terhadap kebijakan mengenai Palestina.

 

Akar Runtuhnya Solidaritas Bangsa Arab terhadap Palestina

Runtuhnya solidaritas Arab terhadap Palestina tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari fragmentasi politik, normalisasi hubungan dengan Israel, dan ketergantungan pada kekuatan Barat.

Negara-negara seperti UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan telah menjalin hubungan resmi dengan Israel, lalu menjadikan isu Palestina bukan lagi prioritas, melainkan beban geopolitik yang ingin dihindari. Fokus mereka kini lebih pada stabilitas domestik dan proyek pembangunan, sementara konflik internal dan ancaman Iran mengalihkan perhatian mereka. Di tengah situasi ini, Liga Arab semakin kehilangan pengaruhnya dan hanya mampu mengeluarkan pernyataan simbolik.

Hilangnya tokoh pan-Arabisme seperti Gamal Abdel Nasser juga meruntuhkan solidaritas kolektif. Isu Palestina kini lebih sering dijadikan alat retorika oleh elite-elite Arab yang lebih mengutamakan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Sementara itu, diplomasi Arab di forum internasional gagal memberikan tekanan nyata terhadap Israel, dan dominasi narasi Barat membuat suara Palestina semakin terpinggirkan.

Kesimpulan

Solidaritas negara-negara Arab terhadap Palestina selama ini sering dipandang sebagai fondasi kuat dalam hubungan regional, namun fakta sejarah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih kompleks. Masing-masing negara Arab memiliki kisah dan dinamika tersendiri, dari Yordania, Lebanon, Mesir, hingga Sudan dan UEA, yang menampilkan bagaimana komitmen solidaritas itu dibentuk, diuji, dan dalam banyak kasus, ditinggalkan. Ketika stabilitas dalam negeri, proyek ekonomi yang ambisius, dan aliansi strategis dengan Barat atau Israel mulai mengambil alih prioritas, Palestina tak lagi berada di pusat kepedulian politik kawasan. Di tengah fragmentasi ini, perjuangan Palestina terus berjalan, meski kini semakin sepi dari dukungan nyata para “saudara” Arab yang dulu bersumpah setia.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

[1] Islamic Relief Worldwide, “Explainer Nakba Day and Its Significance to Palestinians,” Islamic Relief Worldwide , 15 Mei 2023, https://islamic-relief.org/news/explainer-nakba-day-and-its-significance-to-palestinians-2/.

[2] Afkar Aristoteles Mukhaer, “Sejarah Dunia, Seteru Yordania & Palestina dalam September Hitam,” National Geographic Grid (1 November 2023), diakses melalui National Geographic Grid Indonesia, https://nationalgeographic.grid.id/read/133933260/sejarah-dunia-seteru-yordania-palestina-dalam-september-hitam.

[3] Ibid.

[4] ADST, “Jordans-Black-September-1970,” ADST , Juli 2015, https://adst.org/2015/07/jordans-black-september-1970/ .

[5] France 24, “Fifty-Years-Ago-Black-September-For-Plo”, France 24, 15 September 2020, https://www.france24.com/en/20200915-fifty-years-ago-black-september-for-plo.

[6] Jonathan Gornall, “1975 – Lebanon’s civil war,” Arab News , 14 April 2025, https://arab.news/gdwge.

[7] Adara Relief International, “42 Tahun Pembantaian Sabra‑Shatila: Memori Kelam yang Menghantui Ingatan Pengungsi Palestina,” Adara Relief International , 15 Mei 2025, https://adararelief.com/42-tahun-pembantaian-sabra-shatila-memori-kelam-yang-menghantui-ingatan-pengungsi-palestina/.

[8] Palquest, “Camp David Accords (1978–1979),” Interactive Encyclopedia of the Palestine Question, https://www.palquest.org/en/highlight/167/camp-david-accords-1978-1979.

[9] Suleiman Al-Khalidi, “Uneasy-Ties-Between-Palestinians-Arab-States,” Reuters , 7 April 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/uneasy-ties-between-palestinians-arab-states-2025-04-07/.

[10] Embassy of the United Arab Emirates, “The Abraham Accords: Sustainable and Inclusive Growth,” UAE Embassy in Washington, DC, accessed July 26, 2025, https://www.uae-embassy.org/abraham-accords-sustainable-inclusive-growth.

[11] Suleiman Al-Khalidi, “ Uneasy Ties Between Palestinians and Arab States,” Reuters, April 7, 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/uneasy-ties-between-palestinians-arab-states-2025-04-07/.

[12] Ibid.

[13] Yakub Magid, “After Sudan Deal, Netanyahu Says Khartoum’s ‘3 No’s’ Have Become ‘3 Yes’s’ of Peace,” The Times of Israel, October 23, 2020, https://www.timesofisrael.com/after-sudan-deal-netanyahu-says-khartoums-3-nos-have-become-3-yess-of-peace/.

[14] Magdi El Gizouli, “Sudan’s Normalization With Israel: In Whose Interests?” Arab Reform Initiative, August 17, 2021, https://www.arab-reform.net/publication/sudans-normalization-with-israel-in-whose-interests/.

[15] Itamar Tzur, “The Second Palestinian Nakba: Kuwait and the Iraq War,” The Algemeiner, March 5, 2017, https://www.algemeiner.com/2017/03/05/the-second-palestinian-nakba-kuwait-and-the-iraq-war/.

[16] Suleiman Al-Khalidi, “ Uneasy Ties Between Palestinians and Arab States,” Reuters, April 7, 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/uneasy-ties-between-palestinians-arab-states-2025-04-07/