Ramallah, SPNA – Ketua Komite Rakyat Melawan Pengepungan (PCAS), Jamal Al-Khodari, pada hari Jumat (27/09/2019) memperingatkan akan adanya upaya intensif yang dilakukan di PBB untuk membatalkan mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA).
Dalam sebuah pernyataan, yang salinannya dikirim ke MEMO, Al-Khodari mengklaim bahwa ini adalah bagian dari apa yang disebut “kesepakatan abad ini,” yang dimulai dengan penangguhan bantuan AS ke lembaga PBB tersebut.
Al-Khodari mencatat bahwa ada upaya untuk membatalkan mandat UNRWA atau memberikan mandat yang “tidak lengkap”, mengurangi layanan yang ditawarkan kepada jutaan pengungsi Palestina.
“Membatalkan mandat UNRWA adalah awal dari diakhirinya isu pengungsi Palestina,” jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa langkah berikutnya adalah menyelesaikan para pengungsi.
Al-Khodari memperingatkan negara-negara Arab dan Islam tentang rencana “bencana” ini dan menyerukan “upaya politik dan diplomatik yang mendesak di semua tingkatan untuk menghindari lebih banyak bencana pada Palestina.”
UNRWA, ia mengungkapkan, mengurusi lebih dari satu juta pengungsi di Jalur Gaza. Sementara itu, lembaga ini mengurusi lebih dari lima juta pengungsi Palestina di wilayah pendudukan lainnya, Lebanon, Suriah dan Yordania.
“Oleh karena itu, Majelis Umum PBB menuntut untuk memperpanjang mandat UNRWA tanpa perubahan dan harus membuka pintu bagi para anggotanya untuk memenuhi janji keuangan mereka agar organisasi internasional ini bisa melaksanakan misinya,” pungkasnya.
UNRWA adalah badan PBB yang didirikan oleh Majelis Umum pada tahun 1949, dan diberi mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada sekitar 5,4 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA, di lima bidang operasinya.
Misinya adalah untuk membantu para pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, untuk mencapai potensi pengembangan manusia sepenuhnya, sembari menunggu solusi yang adil dan langgeng untuk nasib mereka.
Layanan UNRWA mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur dan pengadaan kemah, perlindungan dan keuangan mikro.
Organisasi tersebut saat ini menghadapi defisit $ 120 juta, karena kurangnya dukungan keuangan di tengah meningkatnya permintaan untuk layanan. Ini adalah hasil dari pertumbuhan jumlah pengungsi Palestina yang terdaftar, tingkat kerentanan mereka dan kemiskinan mereka yang semakin dalam, di samping terhentinya dana AS.
(T.RA/S: MEMO)
