Inggris Resmi Larang Perdagangan dengan Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

Lanskap geopolitik Timur Tengah kembali memasuki babak baru yang krusial. Pemerintah Inggris secara resmi mengumumkan larangan total terhadap impor seluruh barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Kebijakan ini menjadi tindakan paling signifikan London sejak pengakuan bersejarah atas kedaulatan Negara Palestina pada tahun lalu, sekaligus menandai pergeseran mendasar dalam hubungan diplomasi antara Inggris dan Israel.

Kebijakan Tegas Luar Negeri Inggris Terhadap Israel 

Dalam pidato resminya di hadapan Parlemen (House of Commons), Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan bahwa pemerintah memberlakukan “penataan ulang komprehensif” (comprehensive reset) terhadap kebijakan luar negerinya. Inggris tidak lagi sekadar menyampaikan kecaman retoris atas ketidakadilan di Palestina, tetapi mulai mengambil langkah hukum dan ekonomi yang konkret.

Miliband menggunakan terminologi hukum yang tegas dengan menyatakan bahwa Pemerintah Inggris menyetujui penilaian bahwa kekerasan yang dilancarkan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat sama dengan aksi “pembersihan etnis”. Ia menyebut para pelakunya sebagai “teroris pemukim” dan mengkritik pemerintah Israel karena dinilai menutup mata terhadap aksi intimidasi, pengusiran warga, serta pengrusakan infrastruktur publik Palestina.

Secara khusus, Miliband mengecam keras rencana pembangunan proyek permukiman E1 oleh Israel. Menurutnya, pemukiman E1 akan membelah wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian yang terpisah, sehingga secara efektif menghancurkan peluang terwujudnya Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

Miliband, yang beragama Yahudi dan memiliki keluarga yang menjadi korban Holocaust, menegaskan bahwa tindakan ini diarahkan pada kebijakan pemerintah Israel, bukan pada rakyatnya:

“Argumen kami tidak ditujukan kepada rakyat Israel, yang memiliki hubungan sangat erat dengan rakyat Inggris. Argumen kami ditujukan pada kebijakan pemerintahnya,” tegas Miliband. “Saya yakin rakyat Inggris tidak ingin mendukung pendudukan wilayah tersebut dengan membeli produk-produk dari permukiman ilegal.”

Cakupan Sanksi Ekonomi dan Embargo Militer

Kebijakan baru yang digagas di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham ini menargetkan pembatasan ekonomi yang menyokong keberadaan permukiman ilegal di Tepi Barat. Regulasi ini diperkirakan akan mulai berlaku efektif dalam waktu 6 hingga 9 bulan mendatang.

Rincian pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris meliputi:

• Larangan Impor Barang: Pelarangan total atas masuknya komoditas dari permukiman ilegal Tepi Barat, yang sebagian besar terdiri dari hasil pertanian segar (seperti kurma dan sayuran) serta produk anggur (wine).
• Sanksi Finansial dan Bisnis: Pembekuan aset dan sanksi terhadap seluruh organisasi, perusahaan, dan individu yang menyediakan layanan konstruksi, pembiayaan, infrastruktur, atau properti untuk ekspansi permukiman.
• Larangan Iklan Properti: Pelarangan menyeluruh terhadap iklan atau promosi penjualan real estat permukiman ilegal Tepi Barat di wilayah Inggris.
• Sanksi Individu: Tindakan hukum dan pembatasan terhadap pemukim ekstremis yang terbukti menghasut atau melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
• Pengetatan Ekspor Senjata: Penolakan terhadap semua izin baru ekspor peralatan militer yang secara material berkontribusi pada pendudukan. Kebijakan ini memperpanjang penangguhan 30 lisensi senjata yang sebelumnya dibekukan akibat operasi militer Israel di Gaza.

Meskipun secara angka nilai impor barang dari permukiman ini relatif kecil, diperkirakan sekitar £38 juta ($51,4 juta) dari total nilai perdagangan tahunan Inggris-Israel yang mencapai £6 miliar ($8,1 miliar), kebijakan ini memiliki dampak politis dan simbolis yang sangat besar.

Pembentukan Koalisi Internasional dan Dukungan Eropa

Pengumuman dari London segera disusul oleh pergerakan diplomasi global. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menerbitkan pernyataan bersama yang mengonfirmasi bahwa ketiga negara menyepakati pembatasan perdagangan serupa guna melindungi Solusi Dua Negara “sebelum terlambat.”

Langkah ini memperkuat barisan 12 negara yang merilis deklarasi bersama mendukung pembatasan perdagangan dengan permukiman ilegal Israel, yaitu:

• Prancis, Inggris, Kanada, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, dan Swedia.

Prancis bahkan secara aktif mendorong agar pelarangan impor barang dari permukiman ilegal ini diadopsi sebagai kebijakan resmi di seluruh tingkatan Uni Eropa. Sementara itu, negara-negara seperti Belanda dan Belgia juga telah atau sedang dalam proses menerapkan pembatasan serupa.

Israel Geram Kepada Inggris

Keputusan Inggris memicu kemarahan besar dari jajaran pemerintahan Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengecam tuduhan Miliband sebagai “kebohongan yang keterlaluan” dan menuduh Inggris mencoba mencampuri proses Pemilihan Umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober.

Sebagai bentuk tindakan balasan (retaliation), Menlu Israel, Sa’ar mengumumkan empat langkah tegas terhadap Inggris:

1. Penutupan Konsulat: Menutup Konsulat Jenderal Inggris di Yerusalem.
2. Pengusiran Perwakilan: Mengeluarkan perwakilan Inggris dari Pusat Dukungan Internasional Gaza di Kiryat Gat.
3. Penghentian Kerja Sama Keamanan: Menghentikan program pelatihan militer Inggris untuk Pasukan Keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat.
4. Daftar Hitam Pejabat: Melarang 12 anggota parlemen Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, serta sejumlah warga Inggris lainnya untuk memasuki wilayah Israel.

Di tingkat kabinet, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membalas dengan mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland (Malvinas). Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan pengusiran Duta Besar Inggris, dan Presiden Isaac Herzog sebut langkah Inggris sebagai “kesalahan perhitungan sejarah yang serius.”

Reaksi Amerika Serikat 

Kebijakan London turut memicu gejolak diplomasi dengan sekutu utamanya di seberang Atlantik, Amerika Serikat. Meskipun PM Andy Burnham telah berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump sebelum pengumuman dibuat, para pejabat tinggi Washington menyatakan ketidaksetujuannya.

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengecam tindakan Inggris sebagai hal yang “tidak rasional” dan menilai sanksi tersebut sebagai bentuk “diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi.” Huckabee juga memperingatkan potensi dampak ekonomi atau retaliasi terhadap bisnis Inggris yang beroperasi di AS. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Washington memiliki pendekatan berbeda dalam menjaga stabilitas kawasan dan tidak akan mengikuti langkah embargo yang diambil Inggris.

Di dalam negeri Inggris, respons masyarakat dan tokoh politik terbagi tajam:

• Pihak yang Mendukung: Duta Besar Palestina untuk Inggris, Husam Zomlot, menyambut keputusan ini sebagai titik balik bersejarah dari sekadar kata-kata menuju aksi nyata. Lembaga HAM internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International UK merayakan langkah ini sebagai bentuk penegakan hukum internasional yang sudah lama tertunda.
• Pihak yang Menolak: Juru bicara urusan luar negeri Partai Konservatif oposisi, Tom Tugendhat, memperingatkan bahwa mengisolasi Israel berisiko meningkatkan kekerasan anti-Semit di dalam negeri Inggris. Kepala Rabbi Inggris, Ephraim Mirvis, serta Dewan Kepemimpinan Yahudi (Jewish Leadership Council) turut mengutarakan kekhawatiran mendalam bahwa kebijakan ini dapat memperkuat elemen ekstremisme dan membahayakan keselamatan komunitas Yahudi Inggris.

Arah Baru Diplomasi Timur Tengah

Keputusan Inggris untuk melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel menandai pergeseran nyata dari diplomasi konvensional menuju penerapan konsekuensi hukum dan ekonomi. Dengan memelopori pembatasan ini bersama Kanada, Prancis, dan sekutu Eropa lainnya, London menetapkan standar baru dalam merespons pendudukan di Tepi Barat. Langkah ini kini menjadi ujian penting bagi efektivitas tekanan internasional dalam menjaga prospek perdamaian dan Solusi Dua Negara di Timur Tengah.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Lauren Frayer, “U.K. accuses Israeli settlers of ‘ethnic cleansing’ in West Bank and bans their goods”, NPR, September 8, 2026. https://www.npr.org/2026/09/08/nx-s1-5961044/uk-occcupied-west-bank-goods-israel

Jill Lawles, “UK government bans goods from Israeli settlements and accuses settlers of ‘ethnic cleansing’”, AP, September 9, 2026. https://apnews.com/article/uk-west-bank-israel-settlement-sanctions-b4d7354221bfe0c48e4bfce7a3b7624b

Al Jazeera, “UK bans goods from Israeli West Bank settlements: What that really means”, AL Jazeera, September 8, 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/9/8/uk-bans-goods-from-israeli-west-bank-settlements-what-that-really-means