Israel Menuju Pemilu: Membaca Peta Perubahan Politik, Imperialisme di Palestina Akan Berakhir?
Pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 mendatang dipandang sebagai salah satu titik balik politik paling krusial dalam sejarah modern Israel. Pemilu ini berlangsung di tengah gelombang krisis domestik serta tekanan internasional, mulai dari skandal akuntabilitas politik, kegagalan sistem keamanan pasca-7 Oktober 2023, perdebatan wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks, hingga reaksi keras dunia atas agresi militer di Gaza, Lebanon, serta ekspansi permukiman ilegal di Tepi Barat.
Empat gerakan oposisi utama; Partai Yashar, Partai Demokrat, Yisrael Beytenu, dan aliansi Bersama (Together), telah bersepakat membentuk koalisi anti-Netanyahu. Deklarasi bersama yang ditandatangani pada 26 September menegaskan komitmen mereka untuk menghentikan perselisihan internal demi mengakhiri kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang merupakan perdana menteri dengan masa jabatan paling lama di Israel. Namun, di balik seruan perubahan tersebut, timbul pertanyaan kritis: sejauh mana tumbangnya Netanyahu benar-benar akan membawa perbaikan bagi nasib rakyat Palestina?
Peta Kekuatan Politik Israel
Jajak pendapat terbaru menunjukkan persaingan ketat antara oposisi dan koalisi pro-Netanyahu, dengan perkiraan bahwa tidak ada satu pun blok yang dapat meraih mayoritas mutlak 61 kursi secara mandiri di Knesset (parlemen Israel yang beranggotakan 120 kursi).
Proyeksi peta kekuatan politik saat ini mencakup:
- Partai Yashar (Gadi Eisenkot): Diproyeksikan meraih 23 kursi, menjadikannya kekuatan terbesar melampaui Partai Likud pimpinan Netanyahu (21 kursi).
- Aliansi Bersama / Together (Naftali Bennett & Yair Lapid): Diproyeksikan meraih 13 kursi.
- Yisrael Beytenu (Avigdor Lieberman): Diproyeksikan meraih 9 kursi.
- Partai Demokrat (Yair Golan): Diproyeksikan meraih 9 kursi.
Meskipun total raihan blok oposisi Yahudi diperkirakan mencapai 54 kursi dan unggul atas koalisi pro-Netanyahu (49 kursi), oposisi belum bisa langsung membentuk pemerintahan karena belum menyentuh ambang mayoritas 61 kursi. Di sisi lain, ada 13 kursi dari partai-partai Arab-Israel yang sebenarnya bisa menjadi penentu. Namun, mayoritas pemimpin oposisi Yahudi enggan berkoalisi dengan mereka karena perbedaan ideologi yang tajam.
Peluang oposisi untuk menang kini sangat bergantung pada dua hal: seberapa tinggi tingkat partisipasi pemilih dan apakah partai-partai kecil sayap kanan pendukung Netanyahu gagal meraih suara minimal 3,25 persen untuk masuk parlemen. Jika partai-partai kecil tersebut gugur, peta perolehan kursi akan bergeser menguntungkan oposisi. Namun, kalaupun oposisi berhasil membentuk pemerintahan, gabungan faksi di dalamnya punya pandangan politik yang amat berseberangan. Dengan isi koalisi yang saling bertolak belakang, pemerintahan baru ini diprediksi rentan runtuh dan sulit mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang krusial.
Spektrum Ideologi Pemimpin Oposisi
Meskipun bersatu dalam visi menyingkirkan Netanyahu, spektrum politik para pemimpin oposisi didominasi oleh figur-figur berhaluan kanan tengah hingga kanan ekstrem, yang memiliki prinsip dasar serupa terkait Isu Palestina:
- Gadi Eisenkot (Yashar)
Mantan kepala staf militer Israel ini menolak gagasan negara Palestina independen dan menganggapnya sebagai “khayalan”. Eisenkot mendukung keberadaan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan menolak pembubaran Otoritas Palestina (OP) agar Israel tidak perlu menanggung beban administratif atas hampir tiga juta warga Palestina. Terkait Gaza, ia mendorong eliminasi total Hamas melalui pendekatan militer yang dipadukan dengan jalur diplomatik bersama Amerika Serikat dan negara-negara Arab.
2. Naftali Bennett (Aliansi Bersama)
Mantan Perdana Menteri yang memosisikan dirinya “lebih kanan” dibanding Netanyahu. Bennett mengusulkan aneksasi resmi Area C Tepi Barat (mencakup 62% wilayah) dan hanya memberikan otonomi sipil terbatas bagi warga Palestina di Area A dan B. Visi ini pada dasarnya melegalkan pemisahan wilayah Palestina tanpa kedaulatan negara. Untuk Gaza, Bennett mensyaratkan pelucutan senjata penuh Hamas sebelum rekonstruksi dimulai dan menghendaki militer Israel tetap memegang kendali keamanan.
3. Avigdor Lieberman (Yisrael Beytenu)
Lieberman mendukung aneksasi Area C, perluasan permukiman, serta tindakan tegas terhadap Gaza. Ia mengusulkan pengalihan tata kelola wilayah Tepi Barat dan Gaza kepada entitas internasional atau negara tetangga seperti Yordania dan Mesir.
4. Yair Golan (Partai Demokrat)
Satu-satunya pimpinan partai yang merepresentasikan sayap kiri Zionis dan mendukung solusi dua negara. Namun, skema yang ditawarkan Golan dirumuskan sebagai “pemisahan yang bertanggung jawab”, yang mencakup demiliterisasi penuh negara Palestina serta kendali keamanan mutlak Israel atas Lembah Yordania dan wilayah strategis lainnya.
Proyeksi Masa Depan Palestina Jika Netanyahu Tumbang
Pengalaman masa lalu, seperti pada periode “Pemerintahan Perubahan” pimpinan Bennett-Lapid (2021–2022), di mana volume pembangunan permukiman di Tepi Barat justru meningkat 26 persen dibanding tahun terakhir pemerintahan Netanyahu, menunjukkan bahwa pergantian perdana menteri tidak otomatis mengubah paradigma pendudukan.
Laporan dari berbagai lembaga hak asasi manusia, seperti B’Tselem, menyoroti bahwa ekspansi permukiman, pembongkaran rumah, pembatasan ruang gerak, dan kontrol ekonomi merupakan bagian dari struktur kebijakan jangka panjang negara yang tertanam selama berdekade-dekade.
Jika pemerintahan baru yang dipimpin oposisi terbentuk, narasi masa depan Palestina dapat diproyeksikan ke dalam beberapa dinamika utama:
- Peralihan Strategi Penjajahan, Bukan Kemerdekaan Penuh bagi Palestina
Pemerintahan oposisi diperkirakan tidak akan mengakhiri pendudukan atau mendukung kemerdekaan Palestina. Perubahan utama terletak pada mekanisme kontrol: dari gaya penekanan agresif tanpa kompromi ala pemerintahan Netanyahu-Smotrich-Ben Gvir menjadi pendekatan tata kelola yang lebih terstruktur dan dilegitimasi secara hukum internasional.
- Pelonggaran Tekanan Kemanusiaan untuk Redam Tekanan Internasional
Pemerintahan baru kemungkinan akan menindak pos-pos pemukim ilegal yang tidak terdaftar, menangguhkan proyek-proyek permukiman kontroversial seperti rencana E1, serta membuka rute bantuan kemanusiaan ke Gaza secara lebih konsisten. Langkah-langkah ini diambil bukan untuk mengubah status quo, melainkan untuk meredam kecaman internasional dan menurunkan tensi diplomatik dengan negara-negara Barat.
- Rehabilitasi Otoritas Palestina (PA) sebagai Alat Kendali
Berbeda dengan kelompok sayap kanan ekstrem yang ingin membubarkan Otoritas Palestina (OP), pemerintahan oposisi cenderung akan memperkuat kembali posisi OP di Tepi Barat dan mengaturnya untuk ikut mengelola Gaza pasca-konflik. Hal ini dilakukan demi menjamin kontinuitas koordinasi keamanan sehingga Israel tidak perlu mengurus kebutuhan sipil jutaan warga Palestina secara langsung.
- Keterbukaan terhadap Inisiatif Diplomasi Regional
Pemerintahan anti-Netanyahu diproyeksikan lebih kooperatif terhadap masukan dari Amerika Serikat, Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk. Mereka akan memanfaatkan iklim politik baru untuk menghidupkan kembali proses normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab, sembari mensyaratkan demiliterisasi penuh di Gaza sebagai syarat utama rekonstruksi.
- Pencegahan Skenario Terburuk (Mitigasi Kerusakan)
Bagi warga Palestina di lapangan, pergantian kepemimpinan ini memungkinkan berarti dalam tataran teknis harian. Walaupun tidak membawa kemerdekaan atau pengakhiran sistem imperialisme, pembatasan terhadap retorika pembersihan etnis dan penindakan atas kekerasan pemukim liar dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi tingkat pengusiran massal, serta memperlambat laju penyerobotan tanah di Tepi Barat.
Implikasi Bagi Komunitas Internasional
Bagi komunitas internasional, kekuasaan oposisi mungkin memberikan ruang diplomasi yang lebih responsif terhadap tekanan Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintahan oposisi cenderung berupaya memperbaiki citra global Israel dan memulihkan prospek normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.
Mengandalkan dinamika pemilu Israel untuk menyelesaikan konflik mendasar sangat tidak cukup. Komunitas internasional perlu menyadari bahwa menghentikan krisis kemanusiaan dan menegakkan hak asasi manusia memerlukan tindakan nyata yang melampaui sekadar pergantian rezim dalam internal Israel, diantaranya dengan penegakan hukum internasional serta komitmen tegas terhadap pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga Palestina secara setara dan berkelanjutan, dengan menjamin Palestina mendapatkan kemerdekaan penuh untuk hidup tanpa ancaman imperialisme rasialis Israel dan kroni-kroninya.
Penulis: Fuad Nur Zaman
Sumber:
Stephen Quillen, “If Netanyahu goes, does anything really change for Palestinians?”, Al Jazeera, October 12, 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/10/12/if-netanyahu-goes-does-anything-really-change-for-palestinians
Sarah Sanbar, “Israel’s Elections Offer Palestinians Little Hope – But the World Can”, Human Rights Watch, October 12, 2026. https://www.hrw.org/news/2026/10/12/israels-elections-offer-palestinians-little-hope-but-the-world-can
Robert Swift, “West Bank Palestinians see little difference between Israeli election candidates”, i24News, October 14, 2026. https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/palestinian-territories/artc-west-bank-palestinians-see-little-difference-between-israeli-election-candidates
Salih Al-Naami, “What Will Change When Netanyahu Falls?”, Vision Centre, August 27, 2026. https://vision-pd.org/en/what-will-change-when-netanyahu-falls/
