Board of Peace (BOP) dan Ilusi Rekonstruksi Gaza

Syifa 21 Juli 2026 12:00 . 6 menit membaca

Pertemuan perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026 di Washington DC sempat membawa angin segar bagi dunia internasional. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan meyakinkan mengumumkan komitmen dana sebesar 17 miliar dolar AS (sekitar Rp272 triliun) untuk membangun kembali Gaza. Dana fantastis ini berasal dari alokasi domestik AS sebesar 10 miliar dolar AS dan patungan sembilan negara lain sebesar 7 miliar dolar AS.

Sejumlah negara Islam dan sekutu strategis pun berbondong-bondong menyetorkan komitmen mereka. Delegasi Uni Emirat Arab menjanjikan 1,2 miliar dolar AS, diikuti Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar yang masing-masing berkomitmen menyumbang sekitar 1 miliar dolar AS. Bahkan, Indonesia telah bergabung sebagai anggota tetap sejak 22 Januari 2026 dengan membayar iuran keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16 triliun) demi mendukung pemulihan Gaza.

Namun, beberapa bulan setelah sorak-sorai di podium Washington tersebut berlalu, kenyataan pahit mulai terungkap di lapangan. Rekening yang dibentuk khusus di bawah Bank Dunia (Gaza Reconstruction and Development Fund) ternyata masih tercatat nol dolar.

Laporan dari Financial Times dan The Times of Israel pada Mei 2026 mengonfirmasi bahwa baru sekitar satu persen dari total 17 miliar dolar AS yang benar-benar ditransfer ke BoP. Jarak yang lebar antara janji politik dan realisasi keuangan ini memicu skeptisisme besar: apakah arsitektur perdamaian alternatif ala AS ini memang sejak awal didesain sebagai deretan janji kosong yang seharusnya tidak dipercaya oleh negara-negara Islam?

Gaza Menjadi Proyek Kamp Sementara

Ketidakpastian komitmen dana ini berdampak langsung pada skala proyek di lapangan. Rencana awal yang dipresentasikan oleh menantu Trump, Jared Kushner, pada Januari mengenai konsep “Gaza pasar bebas” dengan jaminan infrastruktur dasar dalam 100 hari, kini telah lenyap.

Investigasi The Guardian mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian telah mempersempit “rencana pemulihan” tersebut menjadi sekadar skema percontohan (pilot project) berupa kamp sementara berbentuk “kabin portabel”. Skema ini rencananya akan berlokasi di zona penyangga di sepanjang garis gencatan senjata dekat Rafah, di bawah pengawasan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dan pasukan polisi Palestina yang terlatih khusus.

Hingga saat ini, belum ada pekerjaan konstruksi atau persiapan nyata yang dimulai oleh ISF, sebuah pasukan penjaga perdamaian multinasional yang diamanatkan PBB berdasarkan rencana perdamaian Gaza 2025. Yang terlihat hampir selesai barulah pangkalan logistik untuk militer Israel di perbatasan Kerem Shalom. Sementara itu, pasukan multinasional dari Maroko, Kosovo, Albania, dan Kazakhstan yang dijadwalkan berlatih di Mesir masih membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan kerangka hukum kehadirannya masih dinegosiasikan dengan pemerintah Israel.

Kontradiksi Keuangan dan Perebutan Aset Palestina

Di tengah macetnya aliran dana dari negara donor utama, muncul ironi baru pada Mei 2026. Pemerintah Amerika Serikat mencoba menambal kekurangan dana tersebut dengan meminta Israel mengalihkan sebagian dari 11 miliar dolar AS (sumber lain menyebut 5 miliar dolar AS) pendapatan pajak milik Otoritas Palestina serta aset bank beku yang disita oleh Israel untuk mendanai BoP.

Langkah ini langsung memicu kemarahan dari Otoritas Palestina dan ditolak mentah-mentah oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Fakta ini menepis kesan bahwa AS sepenuhnya memodali proyek ini, sekaligus menyingkap kontradiksi struktural: keputusan-keputusan kunci mengenai masa depan Gaza justru ditentukan di Washington dan Jerusalem, sementara badan teknokrat Palestina seperti National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) tidak dapat memasuki wilayah Gaza sama sekali.

Di sisi lain, dinamika politik internal Gaza terus bergerak. Pada 6 Juli 2026, Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahannya guna membuka jalan bagi komite teknokratik sipil agar tidak ada alasan bagi kelanjutan operasi militer Israel. Kendati demikian, laporan Security Council Report edisi Juli 2026 mencatat bahwa Hamas masih enggan menyerahkan wilayah dan senjata yang dikuasainya karena serangan udara Israel yang masih terus berlangsung.

Kritik dan Skeptisisme dari Indonesia

Di dalam negeri, keterlibatan Indonesia dalam BoP menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyerukan agar pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari BoP dan berfokus pada jalur resmi PBB. Beliau menilai ada pola sistematis yang berpotensi mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya di balik kedok misi kemanusiaan. Jika pasukan Indonesia dalam ISF diperintahkan melucuti senjata milisi Palestina atas mandat BoP, bukan mandat murni PBB, hal ini berisiko menyeret Indonesia ke dalam posisi politik yang sulit.

Pengamat Hubungan Internasional UI, Agung Nurwijoyo, menambahkan bahwa BoP secara struktural bukanlah implementasi langsung dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, melainkan arsitektur perdamaian alternatif bentukan Amerika Serikat yang menempatkan Trump dengan hak veto sebagai ketua. Logika ini dikritik sebagai bentuk “perdamaian melalui kekuatan”.

Walaupun begitu, Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicara Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat stabilisasi dan perlindungan warga sipil sesuai Resolusi 2803. Menteri Luar Negeri Sugiono juga berargumen bahwa tanpa forum seperti BoP, mekanisme pendanaan untuk rekonstruksi Gaza tidak memiliki kejelasan sama sekali.

Realitas Kritis di Antara Reruntuhan

Sementara perdebatan diplomatik dan negosiasi puluhan miliar dolar terus bergulir di Washington, Jakarta, dan Kairo, situasi kemanusiaan di Gaza tetap berada pada titik kritis. Berdasarkan laporan situasi OCHA per 10 Juli 2026, warga Gaza masih terkurung di kurang dari separuh luas wilayah mereka akibat perluasan area militer Israel. Sepanjang paruh pertama tahun 2026, baru sekitar 1.299 unit rumah yang berhasil direhabilitasi, angka yang sangat kecil dibandingkan dengan taksiran kebutuhan total PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia yang mencapai 71,4 miliar dolar AS untuk satu dekade ke depan.

Kondisi fasilitas kesehatan pun memprihatinkan. Rumah Sakit Al Shifa dilaporkan mengalami kelangkaan natrium bikarbonat kronis yang mengganggu layanan cuci darah bagi ratusan pasien gagal ginjal. Data dari Costs of War Institute Universitas Watson mencatat lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas sejak 7 Oktober 2023. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat tinggi terkait atas dugaan kejahatan perang dan genosida, intensifikasi konflik di lapangan dilaporkan masih terus membayangi, terlepas dari hasil pemilu Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.

Janji Rekonstruksi Tak Boleh Dinilai dari Atas Kertas

Janji manis pemulihan Gaza sebesar 17 miliar dolar AS yang sempat dielu-elukan kini terbukti menghadapi tembok tebal birokrasi, ego geopolitik, dan ketidakpastian realisasi.

Pola ini seolah mengulang sejarah kelam pasca-perang sebelumnya, di mana komitmen besar dari negara-negara donor kerap kali berakhir sebagai dokumen di atas kertas, sementara warga Gaza tetap dibiarkan menghitung hari di bawah ancaman krisis kemanusiaan yang akut.

Bagi negara-negara Islam, termasuk Indonesia yang telah menunjukkan komitmen moral dan finansial yang sangat besar, situasi ini menjadi alarm keras untuk tidak begitu saja mempercayai arsitektur perdamaian alternatif bentukan Amerika Serikat. Ketergantungan pada skema yang didikte oleh kepentingan Washington dan Israel terbukti mereduksi rencana rekonstruksi besar menjadi sekadar pengelolaan kamp sementara yang terbatas. Di sisi lain, kontradiksi struktural ini terus mengaburkan pemenuhan hak-hak mendasar rakyat Palestina untuk mendapatkan kedaulatan penuh di tanah mereka sendiri.

Pada akhirnya, keadilan bagi Gaza tidak akan pernah bisa diukur dari angka-angka fantastis yang diumumkan di depan mikrofon. Untuk memastikan dukungan kemanusiaan benar-benar memberikan dampak, fokus kolektif harus dialihkan dari retorika diplomatik Dewan Perdamaian menuju aksi nyata yang lebih transparan.

Publik kini memiliki peran penting untuk terus mengawal akuntabilitas dana yang disetorkan pemerintah, sekaligus mendorong penyaluran bantuan langsung secara mandiri melalui lembaga kemanusiaan independen yang sudah teruji di lapangan. Hanya dengan pengawasan yang kritis dan tindakan yang konkret, kepedulian global dapat dikonversi menjadi rumah-rumah yang kembali berdiri, fasilitas kesehatan yang pulih, dan masa depan yang damai bagi anak-anak Palestina.