Washington, DC., SPNA – Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Presiden Joe Biden, 73 anggota partai Demokrat di Dewan Perwakilan AS, memintanya untuk mengambil langkah-langkah guna membatalkan kebijakan pemerintahan Trump yang “mengabaikan kebijakan bersejarah AS” dalam hubungan Israel-Palestina.
Surat yang dikirim pada Rabu (23/06/2021) itu, meminta Biden menganggap bahwa permukiman Israel adalah ilegal dan Tepi barat sebagai wilayah yang diduduki, dua hal yang tidak akan dilakukan oleh pemerintahan Trump sebelumnya.
Surat itu menambahkan, “jelaskan bahwa Amerika Serikat memandang permukiman tidak sejalan dengan hukum internasional dengan menerbitkan kembali instruksi Departemen Luar Negeri dan Bra Cukai AS yang relevan untuk agar hal ini berpengaruh.”
Lebih lanjut surat tersebut menuntut bahwa semua “surat resmi dan komunikasi AS yang relevan,” dan “sekali lagi secara konsisten merujuk pada status Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah yang diduduki.”
Tujuh ketua komite, diantaranya Rosa DeLauro, D-Conn., yang mengepalai Komite Alokasi yang berpengaruh, dan John Yarmuth, D-Ky., yang mengepalai Komite Anggaran, serta Asisten Juru Bicara Gedung Putih, Katherine Clarke dari Massachusetts, termasuk diantara yang menandatangani surat tersebut.
Surat itu juga di ditandatangani oleh tujuh anggota Partai Demokrat Yahudi, diantaranya Jan Schakowsky, D-Ill., yang memprakarsai surat tersebut.
Dengan mengakui hak Israel untuk mencaplok Tepi Barat, serta menyetujui klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan dan memindahkan kedutaan AS ke Yerusalam, Dodald Trump terlah mengubah kebijakanAS selama beberapa dekade di iwlayah tersebut.
Para pejabat di pemerintahan Biden masih ragu untuk mengkritik Israel secara terbuka. Mereka khawatir akan pecahnya ketegangan seperti pada masa pemerintahan Obama saat para pejabat secara terbuka mengecam Israel atas kebijakan yang berbeda. Biden sendiri masih berusaha merahasikan ketidaksetujuaannya dengan Israel. Selama konflik pada bulan lalu, dengan keras ia menentang permintaan dari partai kiri untuk menggunakan bantuan untuk Israel guna memaksa negara pendudukan tersebut membelakukan undang-undang.
Surat itu meminta Biden agar “konsisten” mengecam “tindakan tertentu yang melanggar hak salah satu pihak atau merusak prospek masa perdamaian” dalam pernyataan publik, dalam kalimat yang samar namun signifikan. Pemerintah Israel dan penduduk pro-Israel arus utama sangat menentang penayangn sengketa secara terbuka.
Namun, Biden mendukung beberara dari delapan rekomendari spesifik surat itu, diantaranya melanjutkan bantuan untuk Palestina dan memulihkan konsular terpisah untuk urusan Palestina di Yerusalem.
(T.RA/S: Gaza Post)
