Tel Aviv, NPC – 30 tahanan Palestina, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Selasa (27/09/2022), melanjutkan aksi mogok makan terbuka selama tiga hari berturut-turut, sebagai bantuk penolakan atas berlanjutnya penahanan administratif mereka di penjara otoritas pendudukan Israel.
“Ada sebanyak 28 tahanan (Palestina) yang melakukan mogok makan di penjara Ofer, ada seorang tahanan yang mogok di penjara Negev, dan satu lagi di penjara Hadarim,” kata Komisi Tahanan Palestina.
Komisi Tahanan Palestina menunjukkan bahwa tahanan administratif yang mogok makan mengumumkan boikot terhadap pengadilan pendudukan Israel, sebagai bentuk perjuangan melawan kejahatan penahanan administratif.
Komisi Tahanan Palestina menunjukkan bahwa langkah ini diambil setelah pengadilan pendudukan Israel, terus menjalankan peran yang mengkonsolidasikan kebijakan penahanan administratif.
Tahanan administratif Palestina beberapa hari lalu mengirim pesan, di mana mereka menegaskan akan terus melawan praktik penahanan administratif. Tahanan administratif Palestina di penjara Israel menyebut bahwa praktik penahanan administrasi penjara pendudukan tidak lagi berdasarkan obsesi keamanan, tetapi lebih kepada asas balas dendam atas kejadian masa lalu yang dilakukan penduduk Palestina.
Pada saat ini jumlah tahanan administratif di penjara pendudukan Israel telah melebihi 760 tahanan administratif, termasuk di antaranya anak-anak, perempuan, orang tua, dan orang yang menderita penyakit.
Sebanyak 80 persen tahanan administratif adalah mantan tahanan atau sebelumnya pernah ditahan dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara pendudukan Israel, yang sebagian besar penahanan yang mereka alami adalah penahanan administratif.
Penahanan administratif adalah praktik penahanan sewenang-wenang otoritas pendudukan Israel terhadap penduduk Palestina, di mana memungkinkan Israel menahan penduduk Palestina tanpa proses pengadilan dan tanpa tuduhan, dengan tidak mengizinkan tahanan atau kuasa hukumnya untuk meninjau atau memeriksa barang bukti dari pihak Israel.
Kebijakan penahanan ini secara jelas dan tegas telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, di mana otoritas pendudukan Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mempraktikkan kebijakan ini.
Otoritas pendudukan Israel dan administrasi penjara menyatakan bahwa tahanan administratif memiliki arsip rahasia yang tidak akan pernah bisa diungkapkan, sehingga tahanan administratif tidak mengetahui lamanya hukuman atau alasan penahanannya secara jelas.
Tahanan administratif sering dikenakan perpanjangan masa tahanan lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan, enam atau delapan bulan, dan terkadang kadang bisa mencapai satu tahun penuh. Dalam beberapa kasus, tahanan administratif bisa ditahan selama mencapai tujuh tahun, seperti yang dialami oleh Ali Al-Jamal.
(T.FJ/S: Palinfo, Wafa)
