Parlemen Inggris Desak Pemerintah Akhiri Dukungan kepada Israel

Di tengah krisis Gaza yang masih berlangsung, pemerintah Inggris menghadapi desakan kuat dari parlemen agar mengubah pendirian politiknya. Desakan tersebut diantaranya ialah agar pemerintah “berada di sisi sejarah yang benar” dan “memperjuangkan kehidupan” rakyat Palestina di Gaza.

Anggota Parlemen Konservatif, Mark Pritchard, yang selama ini menjadi pendukung Israel, kini menyatakan penyesalannya dan mengakui bahwa ia “salah” mendukung tindakan negara tersebut terhadap Palestina. Pritchard dengan tegas mengutuk serangan yang telah merenggut nyawa belasan ribu anak Palestina dan menyebabkan banyak korban lainnya. Ia menegaskan bahwa meskipun Israel berhak untuk hidup damai, hak yang sama juga harus dimiliki oleh rakyat Palestina.

Kekhawatiran Pritchard semakin dalam, terutama mengenai rencana Israel untuk merebut Jalur Gaza dan memperluas operasi militernya. Warga Palestina yang sudah kelelahan dan putus asa akibat pemboman hebat selama 19 bulan kini menghadapi ancaman yang lebih besar. Pritchard menilai bahwa rencana ini hanya akan memperburuk keadaan dan semakin menambah penderitaan rakyat Palestina, yang sudah berada di ambang kehancuran.

Pernyataan Pritchard di Dewan Perwakilan Rakyat

Pada hari Selasa 6 Mei 2025, Pritchard menyampaikan pidato penting di DPR: “Israel memang mitra penting dalam hal keamanan, perdagangan, dan demokrasi, namun hal itu tidak memberi mereka hak untuk bertindak tanpa batas”.

Ia mengungkapkan, “Faktanya, 13.000 anak telah terbunuh, dan sekitar 25.000 lainnya terluka, cacat, atau kehilangan orang tua mereka”.

Setelah dua dekade mendukung Israel, Pritchard menyatakan bahwa ia kini merasa bersalah dan berbalik mengutuk keras tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat. Ia menegaskan bahwa hak untuk hidup damai harus dimiliki oleh semua orang, baik Israel maupun Palestina.

“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kehidupan seorang anak Palestina sama berharganya dengan kehidupan seorang anak Yahudi,” ujarnya.

Pritchard juga menyoroti momen sejarah ini sebagai waktu penting bagi Inggris untuk menunjukkan keberanian moral. Ia menantang pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas, bukan hanya mengikuti kebijakan Amerika Serikat, dan untuk berani berdiri di sisi yang benar dalam sejarah.[1]

Wakil Menteri Luar Negeri untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, memberikan respons atas pernyataan Pritchard. Ia menyebut bahwa Pritchard telah membuat “intervensi yang kuat” dan ia akan berupaya memperjuangkan posisi Inggris di panggung internasional dengan keyakinan yang setara dengan kontribusi tersebut. Hamish Falconer juga menghadapi seruan berulang kali dari anggota parlemen agar Pemerintah Inggris mengakui negara Palestina, terutama setelah memberikan informasi terkini mengenai situasi di Timur Tengah.[2]

Seruan untuk Menghentikan Penjualan Senjata ke Israel

Mantan pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, kembali menegaskan seruannya kepada Pemerintah Inggris untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Ia mengingatkan bahwa Israel telah menjatuhkan bom di Gaza dengan kekuatan yang setara dengan “lima kali lipat dari bom nuklir yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki.”[3]

Anggota parlemen independen untuk Islington Utara juga mengungkapkan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Pemerintah Inggris untuk menyatakan dengan tegas: “Tidak ada lagi senjata, tidak ada kerja sama, tidak ada dukungan, sampai nyawa di Gaza dan Tepi Barat diselamatkan.”[4]

Tindakan Pemerintah Inggris

Terkait isu penjualan senjata, Menteri Luar Negeri Inggris, Falconer mengungkapkan bahwa Pemerintah Inggris telah menangguhkan penjualan suku cadang untuk jet tempur F-35 yang dikirim langsung ke Israel, kecuali dalam situasi tertentu yang tidak diketahui tujuannya.[5]

Anggota Parlemen Plaid Cymru, Ben Lake, mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza. Falconer menjawab bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan bantuan udara, skala bantuan yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang bisa disalurkan melalui helikopter.[6]

Sebagai puncak dari desakan ini, sejumlah anggota parlemen dan House of Lords dari Partai Konservatif mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Keir Starmer pada akhir Maret lalu, meminta agar Inggris mengakui Palestina sebagai negara. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan bahwa pengakuan ini akan mengirimkan pesan tegas tentang penolakan terhadap pendudukan yang berkepanjangan dan mendukung aspirasi rakyat Palestina.

Lebih dari 140 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, dan mereka merasa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Inggris untuk mengikuti langkah tersebut.[7] Namun, hingga kini, Perdana Menteri Starmer belum memberikan respons terhadap surat tersebut[8], meskipun laporan menyebutkan bahwa pemerintah Inggris telah melakukan negosiasi dengan Prancis dan Arab Saudi terkait masalah ini.

Pemerintah Inggris saat ini menghadapi tekanan besar untuk mengambil sikap tegas terkait krisis di Gaza, dengan desakan dari berbagai kalangan, termasuk anggota parlemen dari Partai Konservatif yang telah lama mendukung Israel. Mereka menuntut penghentian penjualan senjata ke Israel dan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara, sebagai langkah konkret dalam mendukung perdamaian. Meskipun Inggris telah menangguhkan beberapa penjualan senjata dan berupaya memberikan bantuan kemanusiaan, banyak pihak merasa tindakan ini belum cukup. Desakan agar Inggris lebih aktif dalam mengakhiri penderitaan rakyat Palestina semakin meningkat, dengan harapan agar negara tersebut berdiri di sisi yang benar dalam sejarah.

Fuad Nur Zaman, Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sumber:

[1] Jessica Elgot, “Senior Tory MPs Break Ranks to Call for Recognition of Palestinian State,” The Guardian, May 6, 2025, https://www.theguardian.com/world/2025/may/06/senior-tory-mps-break-ranks-to-call-for-recognition-of-palestinian-state. Accessed May 7, 2025.

[2] “Government minister Mark Pritchard says UK must stand on right side of history over Israel and Gaza,” The Independent, last modified May 6, 2025, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/government-mark-pritchard-british-government-israel-gaza-b2745973.html. Accessed May 7, 2025.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] “Government minister Mark Pritchard says UK must stand on right side of history over Israel and Gaza,” The Independent, last modified May 6, 2025, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/government-mark-pritchard-british-government-israel-gaza-b2745973.html. Accessed May 7, 2025.

[6] Ibid.

[7] Mercusuar, “Parlemen Desak PM Inggris Akui Negara Palestina,” Mercusuar, May 6, 2025, https://mercusuar.web.id/internasional/parlemen-desak-pm-inggris-akui-negara-palestina/. Accessed May 7, 2025

[8] Ibid.