Hamas Setuju Melucuti Senjata, Israel Benar-Benar Siap Angkat Kaki dari Gaza?

(Foto: Jacquelyn Martin/AP Photo/)

Pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai persetujuan Hamas untuk melucuti senjata disambut hangat di panggung diplomasi dunia internasional, sebagai sebuah “terobosan besar”. Namun, di balik narasi besar tersebut, menyeruak satu pertanyaan mendasar yang sangat krusial: Apakah Israel benar-benar siap dan bersedia menarik seluruh pasukannya dari Gaza?

Bagi warga Gaza yang telah lama hidup di bawah puing kehancuran fisik dan kehampaan arah politik, resolusi perdamaian ini ditanggapi dengan rasa apatis dan skeptisisme mendalam. Pengalaman pahit berulang kali mengajari mereka untuk memandang setiap klaim diplomatik bukan sebagai fajar baru, melainkan sebagai jaring kebohongan dan ilusi politik yang dirancang untuk menutupi kenyataan keras di lapangan.

Keraguan Utama: Israel Tidak Siap Menarik Diri Dari Gaza

Di atas kertas, klausul perjanjian perlucutan senjata menetapkan syarat timbal balik yang tampak adil: Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya, lalu secara bertahap Israel menarik pasukannya dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan teknokrat Palestina. Namun, indikasi dari internal politik Israel justru menunjukkan arah yang berseberangan. Penarikan pasukan bertentangan secara fundamental dengan ideologi pemerintah, iklim politik nasional, dan kalkulasi strategis Israel saat ini.

Penolakan Keras dari Internal Pemerintahan

Lanskap politik Israel saat ini sangat dipengaruhi oleh kelompok ekstrimis yang memiliki sikap keras dan konservatif :

  • Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka mengecam perjanjian tersebut sebagai hal yang “tidak dapat diterima”. Ia menolak penghentian penyerangan terhadap Hamas dan dengan tegas menyatakan bahwa pembunuhan di Gaza harus terus berlanjut. Lebih jauh, ia menyerukan “dorongan untuk emigrasi” bagi warga Palestina, sebuah frasa yang secara luas dipahami sebagai euphemisme dari tindakan pembersihan etnis.
  • Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf sekaligus saingan politik utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari faksi tengah, menyuarakan keraguan senada. Menurutnya, kesepakatan apa pun yang tidak menghancurkan penuh kekuatan militer dan politik Hamas adalah sebuah “kegagalan total”. Ia bahkan menyoroti bahwa dalam waktu tiga tahun sejak serangan 7 Oktober, Hamas telah berhasil merekrut kembali kekuatan tempurnya.

Gelombang Sikap Radikal Publik Israel

Sikap keras politisi tersebut mencerminkan pergeseran mendalam pada persepsi publik Israel sendiri. Berdasarkan data jajak pendapat pada bulan Mei yang diungkap Simon Speakman Cordall dalam Aljazeera, sebanyak 82 persen responden Yahudi Israel mendukung pengusiran paksa warga Palestina dari rumah-rumah mereka di Gaza. Tidak berhenti di situ, jajak pendapat yang sama menunjukkan bahwa 56 persen responden bahkan mendukung pengusiran warga Palestina yang berstatus sebagai warga negara Israel.

Satu bulan kemudian, jajak pendapat lanjutan mencatat angka yang tak kalah memprihatinkan: 64 persen responden percaya bahwa “tidak ada orang yang tidak bersalah” di antara seluruh penduduk Palestina di Gaza. Dengan sentimen publik sekeras ini, langkah penarikan pasukan secara penuh dari Gaza sama saja dengan melakukan “bunuh diri elektoral” bagi politisi Israel mana pun yang sedang bertarung memperebutkan suara. Sehingga ketidakmungkinan Israel menarik diri dari Gaza menjadi cukup beralasan.

Dilema Politik dan Hukum Benjamin Netanyahu

Bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, keputusan menarik diri dari Gaza adalah pertaruhan atas masa depan politik sekaligus kebebasan pribadinya. Mengingat pemilihan umum yang kian dekat pada bulan Oktober mendatang serta ancaman hukuman penjara atas berbagai tuduhan korupsi yang membelitnya. Peluang terbaik Netanyahu untuk bertahan hidup secara politik bergantung sepenuhnya pada kemenangan pemilu dan keutuhan koalisi sayap kanannya.

Analis politik terkemuka, seperti Dahlia Scheindlin dan Nimrod Goren dari Institut Mitvim, meyakini bahwa Netanyahu tidak akan pernah benar-benar menarik pasukannya dari Gaza. Langkah terbaik yang mungkin dilakukannya hanyalah kompromi taktis, seperti reposisi simbolis pasukan ke garis posisi gencatan senjata Oktober 2025, sekadar untuk menyenangkan Trump dan menjaga payung keamanan AS, tanpa pernah benar-benar mengosongkan Gaza.

Pesimisme Warga Gaza Terhadap “Kesepakatan Damai”

Bagi rakyat Gaza, pengumuman kesepakatan baru ini diterima dengan rasa pesimis yang kelam. Retorika indah di panggung internasional berbenturan secara frontal dengan kenyataan penderitaan yang mereka rasakan selama ini.

Warga Gaza telah berulang kali menyaksikan bagaimana janji kesepakatan dilanggar tanpa konsekuensi. Sejak kesepakatan gencatan senjata awal dicapai pada bulan Oktober 2025, serangan militer Israel tetap berlanjut hingga merenggut lebih dari 1.100 hingga 1.200 nyawa warga sipil Palestina.

Alih-alih berkurang, kehadiran militer Israel justru makin mencengkeram. Melalui pergeseran batas yang dikenal sebagai Garis Kuning, Israel terus memperluas wilayah yang dikuasai secara langsung dari semula 53 persen menjadi 70 persen dari total luas Jalur Gaza. Janji penghentian penghancuran pemukiman tidak pernah terbukti, digantikan oleh pemboman rutin dan penciptaan kondisi yang sengaja membuat Gaza tidak layak huni.

Board Of Peace Hanya Topeng Diplomatik Pelindung Pendudukan Israel

Kekhawatiran warga Gaza semakin beralasan melihat kinerja Dewan Perdamaian, badan yang dibentuk berdasarkan rencana 20 poin Trump untuk mengawasi rekonstruksi dan penarikan pasukan. Selama enam bulan berdiri, badan ini dinilai gagal total dan tidak memiliki prestasi nyata. Tanpa wewenang hukum internasional, mekanisme penegakan, maupun pendanaan yang jelas, dewan ini justru dinilai berfungsi sebagai pelindung politik bagi berlanjutnya pendudukan Israel.

Alih-alih membangun kembali Gaza, dewan ini malah menyetujui pangkasan rencana rekonstruksi menjadi sekadar proyek percontohan terbatas di dekat Rafah di bawah kontrol kolaborator. Bahkan, dewan ini berupaya memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk menyita properti milik warga Palestina secara cuma-cuma.

Ironisnya, saat dana resmi sebesar $10 miliar di Bank Dunia masih kosong dan operasional dewan hanya bergantung pada beberapa juta dolar di rekening swasta JP Morgan yang habis untuk gaji staf, perwakilan tingginya, Nickolay Mladenov, justru menuduh pihak Palestina sebagai “hambatan utama”. Lebih parah lagi, dewan tersebut berupaya meloloskan aturan kekebalan hukum bagi anggotanya agar dapat beroperasi di atas hukum internasional.

Perspektif Para Pengamat 

Kerumitan di lapangan dan jurang pemisah antara retorika politik dengan realitas pelaksanaan dipertegas oleh penilaian para koresponden internasional:

Perspektif Kemanusiaan dan Pemerintahan Lapangan:

“Kesepakatan itu tidak akan mengubah kenyataan yang hancur di wilayah tersebut atau membangun kembali apa yang telah dihancurkan Israel dalam semalam. Namun hal itu bisa menandai titik balik yang menentukan dengan mengakhiri berbulan-bulan kelumpuhan politik dan ketidakpastian tentang masa depan Gaza.

Jika diimplementasikan sepenuhnya, hal ini dapat membuka jalan bagi peningkatan signifikan dalam bantuan kemanusiaan, dimulainya rekonstruksi, dan kembalinya pemerintahan sipil yang lebih stabil secara bertahap. Namun, apakah hal itu akan terjadi, tidak hanya bergantung pada komitmen Hamas, tetapi juga pada kesediaan Israel untuk menghormati kewajibannya, serta kemampuan para mediator untuk memastikan kedua belah pihak menerapkan kesepakatan tersebut secara bersamaan, sesuatu yang berulang kali gagal dicapai oleh kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.”Rushdi Abualouf, Koresponden Gaza di Kairo

Perspektif Diplomatik dan Kompleksitas Implementasi:

“Donald Trump mengatakan ini adalah ‘terobosan besar’. Namun, seperti yang diketahui betul oleh masyarakat Timur Tengah, mengumumkan atau bahkan menandatangani sebuah perjanjian sangat berbeda dengan mengimplementasikannya secara penuh. Kesepakatan terbaru ini, sekilas, merupakan perkembangan yang signifikan, tetapi justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Yang terpenting di antaranya adalah siapa yang akan bergerak lebih dulu, dengan Hamas dan Israel sama-sama mengharapkan pihak lain untuk mengambil langkah pertama. Direktur Jenderal Dewan Perdamaian, Nickolay Mladenov, menegaskan bahwa penarikan pasukan ‘harus berjalan seiring dengan penonaktifan senjata’. Pengumuman ini memang mengejutkan dunia, tetapi proses ke depan dipastikan akan dipenuhi dengan berbagai rintangan besar.”Caroline Hawley, Koresponden Diplomatik

Kembalikan Mandat kepada PBB

Klaim bahwa Israel siap menarik diri dari Gaza adalah sebuah janji manis yang sangat rapuh. Tanpa adanya tekanan nyata dari AS dan komunitas internasional, penarikan militer Israel tidak lebih dari sekadar ilusi diplomatik untuk meninabobokan dunia internasional.

Selama proses perdamaian ditangani oleh badan yang tidak akuntabel seperti Dewan Perdamaian, warga Gaza akan terus terjebak dalam siklus kebohongan yang memperpanjang penderitaan mereka. Satu-satunya langkah rasional dan legal saat ini yang dapat mengakhiri keputusasaan ini adalah dengan membubarkan Dewan Perdamaian dan mengembalikan seluruh fungsi pengawasan, bantuan kemanusiaan, serta proses stabilisasi Gaza ke bawah naungan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional yang memiliki dasar hukum kuat untuk melindungi hak-hak serta keberlangsungan hidup rakyat Palestina (UNRWA).

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Samer Jaber, “The Board of Peace is a failed body and should be abandoned”, Al Jazeera, August 2, 2026. https://www.aljazeera.com/opinions/2026/8/2/the-board-of-peace-is-a-failed-body-and-should-be-abandoned

Simon Speakman Cordall, “Is Israel really ready to withdraw from Gaza?”, Al Jazeera, August 1, 2026. https://www.aljazeera.com/news/2026/8/1/is-israel-really-ready-to-withdraw-from-gaza

https://www.bbc.com/news/live/clyp18kwdnwt

Sam Mednick, “Israel says it has serious concerns with Hamas disarmament deal”, PBS, August 2, 2026. https://www.pbs.org/newshour/world/israel-says-it-has-serious-concerns-with-hamas-disarmament-deal

 

You might also like