Awal Mula Hubungan Indonesia dengan Palestina
Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang erat, hingga saat ini. Tercermin dari banyaknya dukungan dan solidaritas yang konsisten rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Hubungan yang erat ini bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan telah berakar kuat dari sejarah panjang yang terjalin di masa lalu. Tulisan ini akan mengulas tentang awal mula hubungan antara Indonesia dengan Palestina yang melatarbelakangi konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina hingga hari ini.
Menilik pada catatan sejarah, hubungan Indonesia dengan Palestina telah terjalin jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1931 Mufti Besar Palestina Syekh Amin Al-Hussaini mengadakan sebuah konferensi Islam Internasional di Palestina. Abdul Kahar Muzakkir pada saat itu mewakili Indonesia dalam Konferensi tersebut, ia juga merupakan aktivis Universitas Al-Azhar asal Indonesia yang terkenal di kalangan aktivis Islam di Mesir. Selain itu, Ia juga aktif menyuarakan perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda lewat koran-koran di Mesir. Dalam konferensi ini Abdul Kahar Muzakkir ditunjuk sebagai sekretaris konferensi, lalu memanfaatkan kedudukan strategisnya untuk mengenalkan kondisi bangsa Indonesia dan meminta dukungan kepada seluruh peserta kongres untuk mendukung perjuangan Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan.[1]
Kemudian pada tanggal 6 September 1944, Mufti Besar Palestina Syekh Amin Al-Hussaini memberikan ucapan ‘selamat’ kepada Indonesia melalui siaran radio di Berlin yang dibacakan dengan bahasa Arab. Hal yang mendasari kejadian ini adalah karena Jepang yang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Selama dua hari berturut-turut berita yang disiarkan melalui radio tersebut disebarluaskan melalui salah satu media harian terbesar di Timur Tengah yaitu Al-Ahram. Walaupun kemudian berita tentang janji kemerdekaan oleh Jepang itu ternyata tidak benar, karena dibantah oleh Kedutaan Belanda di Mesir dalam harian Le Journal d’Egypte, namun bantahan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat Timur Tengah.[2]
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dukungan-dukungan lainnya diberikan oleh masyarakat Timur Tengah di Liga Arab termasuk tokoh-tokoh Palestina. Dibentuk sebuah Panitia Pembela Indonesia yang diketuai oleh mantan Menteri Pertahanan Mesir yaitu Jenderal Saleh Harb Pasya dan melakukan pertemuan pertama pada tanggal 16 Oktober 1945. Muhammad Zein Hassan dan Ismail Banda yang merupakan tokoh pemuda Indonesia tergabung dalam pertemuan yang diadakan di Kairo tersebut. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh salah satu tokoh Palestina yaitu Muhammad Ali Taher yang merupakan Ketua Komite Palestina.[3] Pertemuan ini membahas mengenai proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan di Indonesia dan meminta dukungan kepada bangsa Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberitakannya kepada masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu pembentukan Panitia Pembela Indonesia ini sangat penting dalam proses pengakuan kemerdekaan Indonesia.[4]
Tidak hanya sampai disitu, Dukungan Palestina terus berlanjut pada saat Indonesia sedang berjuang pada jalur diplomasi di New Delhi untuk memperoleh pengakuan kedaulatan di dalam Konferensi Antar Asia pada Maret 1947. Saat itu Palestina merupakan salah satu negara delegasi pada konferensi tersebut dan secara tidak langsung mengakui Indonesia secara de facto.[5] Di tahun yang sama tepatnya di tanggal tanggal 21 Juli 1947 Belanda kembali menduduki wilayah Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Agresi Militer Belanda pertama. Hal ini menimbulkan berbagai respon kecaman dari negara-negara di Tmur Tengah, salah satunya adalah Palestina. Salah satu kecamannya dilontarkan oleh Sami Taha yang merupakan Sekjen Serikat Buruh Palestina. Ia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia lebih kejam dari yang dilakukan kelompok fasis di Eropa. Hal tersebut disampaikannya karena pada saat Belanda mengalami pendudukan militer mereka meminta tolong agar dibebaskan, sementara sekarang mereka melakukan aksi tersebut dengan menduduki suatu bangsa yang telah merdeka. Sami Taha juga melontarkan dukungannya kepada Indonesia agar terbebas dari Agresi Militer yang dilakukan oleh Belanda dan merebut kembali kemerdekaan yang telah diperoleh sebelumnya.[6]
Setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1948, terjadi kembali aksi Agresi Militer Belanda yang kedua. Seorang tokoh asal Palestina yaitu Muhammad Ali Taher, seorang jurnalis sekaligus pengusaha media cetak menghibahkan harta kekayaannya untuk perjuangan bangsa Indonesia. Muhammad Zein Hassan dalam bukunya menceritakan bahwa Muhammad Ali Taher merupakan seorang yang loyalis terhadap bangsa Indonesia. Pada saat terjadinya Agresi Militer kedua, dia mengajak Zein untuk menarik semua uangnya di Bank Arabia tanpa menerima tanda bukti penerimaan. Ali Taher mengatakan bahwa uang yang ia berikan kepada Zein Hassan ini untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemenangan dan merebut kembali hak kemerdekaan.[7]
Dari catatan sejarah di atas, kita dapat melihat bahwasannya dukungan-dukungan yang diberikan oleh Palestina dan tokoh-tokohnya bukan hanya sebatas pengakuan kemerdekaan, tetapi juga dukungan moral dan juga materi. Selain itu dukungan-dukungan tersebut yang menjadikan Indonesia sampai saat ini tetap konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaannya secara utuh dan tetap menjaga solidaritas hubungan yang telah terjalin erat dari waktu ke waktu.
Penulis: Satria Tamami (Alumni Sejarah dan Peradaban Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
[1] Lukman Hakiem, Dari Panggung Sejarah Bangsa: Belajar dari Tokoh dan Peristiwa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 253.
[2] M. Zein Hassan, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 40.
[3] Hassan, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, 63.
[4] Hassan, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri,71.
[5] Wildan Insan Fauzi dan Neni Nurmayati Hasanah, “Diplomat Dari Negeri Kata-Kata (Diplomasi Haji Agus Salim pada Inter Asian Relation Conference dan Komisi Tiga Negara),” HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti 11, no. 2 (April 2019): 116.
[6] Hassan, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, 240.
[7] Hassan, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, 247.
