Tiga Tahun Berturut-Turut, Hak Haji Warga Gaza Terhalang Blokade Ilegal Israel

Syifa 26 Mei 2026 09:00 . 6 menit membaca

Bagi ribuan warga Palestina di Jalur Gaza, kerinduan mendalam untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci kini harus berbenturan dengan realitas pahit blokade ilegal. Untuk tahun ketiga berturut-turut, hak spiritual warga Gaza runtuh total akibat penutupan jalur logistik perbatasan secara sistematis oleh Israel, sebuah kebijakan yang tidak hanya memupus impian seumur hidup para calon jemaah, tetapi juga memicu kehancuran ekonomi struktural pada sektor pariwisata religi setempat. Di balik tembok pengungsian dan reruntuhan kota, pembatasan akses ibadah ini bukan sekadar dampak ikutan dari konflik militer, melainkan sebuah bentuk hukuman kolektif yang nyata-nyata melanggar hukum internasional serta hak atas kebebasan beragama yang mendasar.

Dari Balik Tenda Pengungsian

Adnan Abu Foul dan istrinya, Um Ibrahim, menyaksikan ibadah Haji melalui telepon seluler dari tenda mereka di Gaza. Mereka telah dilarang melakukan perjalanan haji selama tiga tahun berturut-turut. (Foto: Al Jazeera)

Bagi umat Muslim di seluruh dunia, menyaksikan jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka’bah atau berdiri di Padang Arafah melalui layar kaca adalah momen penuh kekhusyukan. Namun, bagi Adnan Abu Foul dan istrinya, Um Ibrahim, momen tersebut dilewati dengan tetesan air mata yang mengalir di pipi mereka. Sambil menatap layar ponsel yang kecil, mereka meratapi nasib karena impian seumur hidup untuk menunaikan rukun Islam kelima kembali kandas.

Kisah pilu pasangan suami istri ini hanyalah satu dari sekian banyak potret penderitaan ribuan warga Palestina di Jalur Gaza. Untuk tahun ketiga berturut-turut, warga Gaza kembali dilarang melaksanakan ibadah haji akibat penutupan wilayah dan blokade perbatasan yang terus diperketat oleh Israel.

Tragedi kemanusiaan ini juga dirasakan mendalam oleh Suad Hajjaj dan Hanan al-Hams (65 tahun). Sebelum perang pecah pada Oktober 2023, Hajjaj telah mendaftar haji bersama suami, saudara laki-laki, dan iparnya menggunakan uang tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Namun, serangan militer Israel mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Rumah mereka hancur total, uang tabungan haji mereka terkubur di bawah reruntuhan, suaminya tewas, dan saudara laki-lakinya hingga kini dinyatakan hilang. Kini, Hajjaj terpaksa mengungsi di Stadion Yarmouk, Kota Gaza, memikul beban berat sebagai pencari nafkah tunggal bagi anak-anaknya yang yatim.

Nasib serupa menimpa Hanan al-Hams, yang seharusnya berangkat ke Mekah pada tahun 2024.

“Saya kehilangan putra saya, rumah saya hancur, dan sekarang saya kehilangan kesempatan untuk melakukan perjalanan yang telah saya nantikan selama beberapa dekade,” ungkap al-Hams dari dalam tenda darurat di atas puing rumahnya di Gaza utara.

Hanan al-Hams, 65 tahun, duduk di tenda darurat yang didirikan di atas reruntuhan rumahnya di Gaza utara. Ia terpilih untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 sebelum perang Israel menghancurkan mimpi seumur hidupnya (Foto: Al Jazeera)

Jalur yang Ditutup oleh Blokade Penjajah

Sebelum genosida di Gaza terjadi secara masif, para jemaah dari Gaza masih bisa berangkat haji setiap tahun melalui sistem undian resmi yang dikelola Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Gaza. Proses keberangkatan mereka biasanya terorganisasi dengan baik: melewati perbatasan Rafah menuju Mesir, menggunakan bus ke Bandara Internasional Kairo, lalu terbang menuju Arab Saudi.

Namun, semua jalur haji tersebut runtuh total sejak Mei 2024 ketika Israel menduduki dan menutup jalur Palestina dari penyeberangan Rafah yang merupakan satu-satunya pintu keluar dari Gaza ke dunia luar. Walau pintu penyeberangan tersebut sempat dibuka kembali pada Februari 2026, aksesnya dibatasi dengan sangat ketat dan hanya diprioritaskan bagi pasien kritis atau orang-orang yang terluka untuk berobat ke luar negeri.

Rami Abu Staitah, Direktur Jenderal Haji dan Umrah di Kementerian Wakaf Gaza, menjelaskan bahwa berdasarkan protokol dengan Arab Saudi, kuota haji tahunan untuk Palestina adalah 6.600 jemaah, di mana Gaza mendapatkan porsi 38% atau setara dengan 2.508 jemaah (kuota tahunan biasanya berkisar sekitar 3.000 orang).

Secara akumulatif, lebih dari 10.000 warga Gaza telah terhalang untuk berhaji selama tiga tahun terakhir. Dari ribuan warga yang telah memenangkan undian resmi sejak 2013 dan sedang menunggu antrean keberangkatan, tercatat 71 jemaah meninggal dunia sebelum sempat menginjakkan kaki di tanah suci, baik karena sebab alami maupun akibat serangan Israel.

Sebagai langkah luar biasa dan darurat, Kementerian Wakaf di Ramallah pada tanggal 3 Maret 2026 memutuskan untuk mengalihkan sisa kuota haji Gaza tahun ini kepada jemaah di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Selain itu, kuota tersebut juga diisi oleh warga pemegang kartu identitas Gaza yang saat ini berada di luar negeri, seperti di Mesir. Ada kesepakatan resmi bahwa jumlah kuota yang dialihkan ini akan diganti kembali untuk warga Gaza pada musim-musim mendatang ketika kondisi sudah memungkinkan.

Genosida Ekonomi Struktural dan Pelanggaran Hukum Internasional

Dampak dari blokade ini tidak hanya menghancurkan aspek spiritual individu, tetapi secara sistematis melumpuhkan ekonomi pariwisata religi di Gaza. Sebuah studi yang dirilis pada Mei 2026 oleh Pusat Studi Politik Palestina (PCPS) yang ditulis oleh peneliti Khaled Abu Amer, menyebut tindakan Israel terhadap sektor Haji dan Umrah di Gaza sebagai bentuk “genosida ekonomi struktural”.

Berdasarkan data dari Mohammed al-Astal, kepala Asosiasi Perusahaan Haji dan Umrah di Gaza, seluruh perusahaan perjalanan berlisensi (yang berjumlah 78) di wilayah tersebut kini mengalami mati total. Kantor-kantor mereka hancur, memicu kerugian modal yang melebihi $4 juta. Selain itu, terdapat sekitar $2-3 juta dana pengelolaan yang kini membeku di pihak eksternal, seperti maskapai penerbangan dan hotel di Arab Saudi serta Mesir. Padahal, sebelum konflik pecah, sektor ini menyuntikkan dana segar sedikitnya $12 juta per tahun ke dalam ekonomi lokal dan menopang mata pencaharian lebih dari 1.500 pekerja.

Mohammed Abdul Bari, salah satu penyelenggara haji setempat, hanya bisa merenung di depan puing-puing kantornya. Ia mengenang masa-masa indah ketika perusahaannya biasa mengerahkan 20 bus dalam festival perpisahan meriah untuk melepas para jemaah haji, sebuah tradisi yang kini lenyap ditelan reruntuhan.

Laporan PCPS menegaskan bahwa penghancuran sistematis ini bukanlah sekadar dampak kerusakan tambahan dari perang, melainkan kebijakan yang disengaja. Secara hukum internasional, tindakan ini dikategorikan sebagai “hukuman kolektif” yang dilarang keras dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat. Penutupan akses bagi warga sipil untuk melakukan ibadah juga dinilai sebagai pelanggaran ganda terhadap:

Pasal 12 dan 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang melindungi kebebasan bergerak dan kebebasan beragama.
Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang perusakan terhadap properti sipil.

Harapan yang Tersisa

Hingga saat ini, manajemen logistik haji mustahil dilakukan di Gaza. “Kami tidak dapat menyelenggarakan musim ibadah haji karena kami tidak diberi jaminan bahwa penyeberangan akan dibuka,” kata Rami Abu Staitah. Ia menambahkan bahwa persiapan haji membutuhkan kontrak awal yang rumit untuk akomodasi dan transportasi di luar negeri.

Meskipun demikian, warga Gaza yang masuk dalam daftar tunggu terus menghubungi Kementerian Wakaf guna memastikan nama dan hak beribadah mereka tetap terjaga. Di sisi lain, Kementerian Wakaf Palestina terus mendesak komunitas internasional, Arab Saudi, dan Mesir untuk segera turun tangan melakukan intervensi, dengan harapan besar agar ibadah suci ini dapat dipisahkan dari segala bentuk kalkulasi politik dan konflik militer.