Yair Golan: Netanyahu Menyeret Israel dalam Perang Tanpa Arah Demi Kekuasaan
Tel Aviv, NPC – Pemimpin oposisi Partai Demokrat Israel, Yair Golan, pada Senin (9/6), mengecam slogan “kemenangan mutlak” yang terus digembar-gemborkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan menyebutnya sebagai “kebohongan belaka”.
Dalam konferensi pers di Knesset, Golan, mantan wakil kepala staf militer Israel, menyatakan bahwa klaim kemenangan Netanyahu tidak memiliki arti militer atau politik yang nyata. “Ini bukan strategi, melainkan propaganda,” seperti dikutip harian Yedioth Ahronoth.
Ia menegaskan, pendudukan Jalur Gaza bukanlah tujuan keamanan, melainkan manuver politik yang justru melemahkan keamanan Israel dan mempertaruhkan nyawa para sandera serta tentara IDF. “Ini tidak memperkuat Israel, sebaliknya justru menjebaknya dalam perang yang berkepanjangan dan sia-sia,” ujar Golan.
Tokoh oposisi tersebut telah berulang kali menyerukan kesepakatan komprehensif untuk membebaskan para sandera Israel di Gaza, termasuk dengan syarat penghentian perang. Ia juga mendorong penggulingan pemerintahan Netanyahu, mendesak pembentukan pemerintahan baru yang memprioritaskan keselamatan warga dan pembebasan para sandera daripada kepentingan politik sempit.
Di saat yang sama, Jenderal purnawirawan dan pakar militer Israel, Yitzhak Brik, secara terang-terangan juga menyatakan bahwa Hamas telah berhasil mengalahkan militer Israel dalam perang di Gaza. Dalam artikel opininya di harian Maariv yang berjudul “Israel diseret ke arah bunuh diri massal,” Brik menuding pemerintah Netanyahu sebagai penyebab utama kehancuran ini, dengan menyebut mereka lebih mementingkan kelangsungan kekuasaan daripada keselamatan rakyat. Ia memperingatkan bahwa kegagalan militer ini akan mendorong musuh-musuh Israel semakin berani mempersiapkan konfrontasi terbuka di masa depan.
Brik juga mengkritik keras strategi militer Israel yang disebutnya keliru dan ketinggalan zaman. Menurutnya, Angkatan Darat Israel terlalu bergantung pada kekuatan udara dan pengadaan jet tempur canggih, sementara mengabaikan ancaman nyata dari senjata murah seperti roket dan drone buatan Hamas. Ia menyebut ini sebagai kesalahan strategis besar dan bukti bahwa militer Israel masih terjebak pada pola pikir masa lalu. Pernyataan Brik ini mengguncang narasi superioritas militer Israel dan menandai potensi pergeseran kekuatan di kawasan.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim adanya “kemajuan signifikan” dalam negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas, namun pernyataan itu segera dibarengi peringatan agar publik tidak terlalu berharap. Menteri Luar Negeri Gideon Saar juga menyebut adanya perkembangan, meski enggan membesar-besarkan.
Menurut The Jerusalem Post, Hamas tengah menyusun tanggapan atas proposal gencatan senjata dari utusan AS, namun hingga kini belum ada konfirmasi dari Hamas maupun pemerintah AS. Situasi ini memunculkan keraguan atas validitas klaim kemajuan yang disampaikan Israel.
Di tengah ketidakjelasan diplomatik, situasi kemanusiaan terus memburuk. Data Israel menyebut 56 sandera masih ditahan di Gaza, dengan hanya 20 diyakini masih hidup. Sementara itu, lebih dari 10.100 warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, ditahan di penjara-penjara Israel dengan laporan sistematis tentang penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis.
Hamas telah menawarkan pertukaran tahanan dan penghentian perang, tetapi Netanyahu menolak, tetap bersikeras pada pelucutan senjata dan kontrol ulang atas Gaza—posisi yang dipandang banyak pihak sebagai upaya penjajahan kembali. Oposisi dan keluarga sandera menuduh Netanyahu memperpanjang perang demi stabilitas politik pribadinya.
Sejak serangan ke Gaza dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 55.000 warga Palestina telah terbunuh, mayoritas perempuan dan anak-anak. Pemerintah Israel terus mengabaikan seruan internasional untuk gencatan senjata, bahkan ketika tekanan hukum meningkat.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant, sementara Mahkamah Internasional (ICJ) menyidangkan kasus genosida atas Israel. Terbaru, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri ekstremis Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, atas peran mereka dalam kekerasan terhadap warga Palestina dan pembangunan permukiman ilegal.
