Titik Kritis: UNRWA Peringatkan Upaya Memisahkan Penduduk Palestina dari Tanah Airnya

Gaza, NPC – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), pada Rabu (25/06/2025), memperingatkan bahwa situasi di wilayah Palestina yang diduduki saat ini telah mencapai titik kritis. Hal ini terjadi karena adanya pelaksanaan proyek yang bertujuan untuk memisahkan rakyat Palestina dari tanah air mereka, Palestina.

“Kita berada di titik kritis di wilayah Palestina yang diduduki, yang bisa mengubah secara permanen cara penyelesaian konflik Israel-Palestina yang sudah lama ada,” ujar Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, dalam pidatonya di hadapan Komisi Penasihat UNRWA pada hari Rabu.

Lazzarini menambahkan, “Kita sedang menyaksikan pelaksanaan proyek yang telah dirancang selama puluhan tahun untuk memisahkan warga Palestina dari tanah air mereka.”

Ia juga mengatakan bahwa meskipun bantuan makanan dan obat-obatan berada di perbatasan, dua juta orang di Gaza sedang dibiarkan kelaparan. “Ini sangat tidak manusiawi,” tegasnya.

Mekanisme Bantuan yang Tidak Manusiawi

Lazzarini mengkritik keras mekanisme bantuan buatan Israel yang didukung AS, dan menyebutnya sebagai bencana kemanusiaan yang merenggut nyawa. Ia mengatakan mekanisme ini menghina dan merendahkan warga yang sangat membutuhkan, memaksa mereka berkumpul di lokasi seperti kamp pengungsi yang menyerupai ghetto, sehingga mereka lebih mudah dipindahkan.

Situasi ini, katanya, adalah hasil dari 20 bulan ketidakpedulian dan kekebalan hukum, di mana lebih dari 55.000 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dilaporkan telah dibunuh oleh Israel.

Krisis Bagi Pengungsi Palestina di Negara Lain

Bagi para pengungsi Palestina yang tinggal di Lebanon, Suriah, dan Yordania, Lazzarini menyebut saat ini sebagai masa penuh kecemasan dan ketidakpastian. Mereka adalah kelompok yang telah lama terpinggirkan dan sangat rentan, yang kini menghadapi krisis eksistensial menyangkut keberlangsungan UNRWA, lembaga yang mereka andalkan selama beberapa generasi.

Pendudukan dan Aneksasi Tepi Barat

Di Tepi Barat, Lazzarini menjelaskan bahwa wilayah tersebut kini dalam kondisi lockdown, dengan pembatasan ketat terhadap pergerakan warga dan barang, serta operasi militer brutal dan kekerasan dari pemukim Israel yang terus meningkat.

Di wilayah utara, penduduk Palestina telah terusir dari kamp-kamp mereka dalam jumlah yang belum pernah terjadi sejak tahun 1967. Infrastruktur umum dihancurkan secara sistematis agar penduduk Palestina tidak bisa kembali, dan struktur kamp diubah secara permanen. “Proses aneksasi (Tepi Barat Palestina) sedang berjalan,” tegasnya.

Lazzarini juga menyoroti bahwa hak-hak dasar penduduk Palestina terus dilanggar, termasuk hak atas pendidikan. Ia menyebut contoh menyedihkan berupa penutupan paksa sekolah-sekolah UNRWA di Yerusalem Timur, hanya beberapa minggu sebelum akhir tahun ajaran, tanpa ada alternatif bagi hampir 550 siswa.

“Menolak anak-anak mendapatkan pendidikan bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga melanggar hukum,” tegasnya.

UNRWA Jadi Target Perang

Lazzarini memperingatkan bahwa ada keinginan besar untuk menghentikan terbentuknya negara Palestina dan menghapus status pengungsi penduduk Palestina, hingga membubarkan UNRWA menjadi bagian dari tujuan perang di Gaza.

Ia menjelaskan bahwa undang-undang Israel terhadap UNRWA yang mulai berlaku sejak Januari melarang operasi UNRWA di wilayah yang diklaim sebagai wilayah kedaulatan Israel, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki. Aturan ini juga melarang komunikasi antara otoritas Israel dan UNRWA. Akibatnya, staf internasional UNRWA terpaksa keluar dari wilayah Palestina yang diduduki.

Lebih dari 300 Pegawai UNRWA Gugur

Sejak dimulainya serangan militer Israel di Gaza pada Oktober 2023, hampir 320 pegawai UNRWA telah dibunuh Israel, banyak di antaranya bersama keluarga mereka. Salah satu staf bahkan dieksekusi oleh militer Israel secara langsung saat sedang bertugas, dan ditemukan di dekat kuburan massal para tenaga medis Palestina.

Ia juga menegaskan bahwa ada operasi disinformasi besar-besaran yang dipimpin oleh Israel untuk menghentikan operasi UNRWA. Operasi ini menyasar anggota parlemen dan masyarakat umum di negara-negara pendukung UNRWA, dan menyebabkan pendanaan penting untuk layanan bagi pengungsi Palestina semakin tercekik.

Lazzarini menekankan pentingnya akses bagi media internasional independen ke Gaza, untuk memerangi disinformasi dan menyampaikan laporan yang adil. Ini, katanya, akan melengkapi kerja luar biasa dari jurnalis Palestina yang setiap hari melaporkan langsung kejadian-kejadian di lapangan melalui media sosial.

Tuduhan Terkait Hamas

Lazzarini menyebut serangan politik terhadap UNRWA berdasarkan tuduhan bahwa lembaga ini terlibat atau disusupi Hamas. Ia mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan ini ditanggapi dengan sangat serius.

Tahun lalu, tinjauan independen atas UNRWA menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki standar netralitas yang lebih ketat dibanding lembaga lain sejenis. Rekomendasi dari Laporan Colonna kini menjadi prioritas untuk diterapkan.

Serangan politik ini juga berdampak besar pada krisis keuangan UNRWA. Dana dari para donor antara Januari hingga Mei 2025 hanya mencapai 56% dari jumlah yang diterima pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta penilaian strategis terhadap mandat dan dampak UNRWA. Penilaian ini akan mengusulkan cara terbaik untuk melindungi hak-hak pengungsi Palestina, di tengah tekanan politik, keuangan, dan operasional yang sangat besar.

Lazzarini menegaskan bahwa hal ini membutuhkan tindakan berani dan tegas dari negara-negara anggota PBB, terutama anggota Komisi Penasihat UNRWA.

Masa Depan Pengungsi Palestina

Ia mengingatkan bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan UNRWA sebagai lembaga, tapi masa depan bersama bagi seluruh pengungsi Palestina.

“Apa yang kita lakukan harus didasarkan pada apa yang paling bisa melindungi dan melayani pengungsi Palestina,” ujarnya.

Menurut UNRWA, pengungsi Palestina adalah mereka yang tinggal di wilayah Palestina antara 1 Juni 1946 hingga 15 Mei 1948, dan kehilangan rumah serta mata pencaharian akibat konflik 1948.

Saat UNRWA mulai beroperasi tahun 1950, jumlah pengungsi Palestina sekitar 750.000 orang. Hari ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina berhak menerima layanan dari UNRWA. Hampir sepertiga dari pengungsi Palestina (lebih dari 1,5 juta orang) tinggal di 58 kamp pengungsi resmi di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur.

(T.FJ/S: Palestine Chronicle)