Tidak Ada Tempat Aman di Seluruh Palestina: Palestina Bersiap Menghadapi Kemungkinan Perang Regional

Gaza, NPC – Ketika seluruh dunia bersiap menghadapi kemungkinan perang regional besar-besaran setelah Iran dan Hizbullah menyerang Israel sebagai balasan atas pembunuhan para pemimpin Hizbullah dan Hamas, penduduk Palestina yang tinggal di bawah penjajahan Israel memiliki ketakutan sendiri tentang apa arti konflik yang lebih luas bagi mereka.

Bagi penduduk Palestina di Gaza, keadaan hampir tidak bisa lebih buruk lagi. Mereka telah menjadi sasaran genosida tanpa henti yang kini menandai periode paling berdarah dalam sejarah Palestina. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah perang regional dengan Hizbullah dan “Poros Perlawanan” benar-benar dapat mengurangi tekanan terhadap Gaza karena militer Israel kemungkinan akan terjerat dengan front lain.

Namun, keadaan berbeda terjadi pada warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Yerusalem, dan bagian Palestina bersejarah yang kini menjadi bagian dari negara Israel. Meski tampak pucat dibandingkan dengan genosida Gaza, komunitas ini juga menghadapi tingkat penindasan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 7 Oktober. Namun, perang besar di Timur Tengah mungkin akan mengubah keadaan bagi mereka, dengan dampak potensialnya menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang mengkhawatirkan daripada jawaban.

Ketika Israel melancarkan serangannya ke Gaza menyusul serangan 7 Oktober, tentara Israel meningkatkan tindakan represif terhadap warga Palestina di Tepi Barat, melancarkan operasi penangkapan massal dan penggerebekan yang semakin brutal di kota-kota Tepi Barat. Sementara itu, para pemukim ilegal Israel juga meningkatkan serangan terhadap penduduk pedesaan Palestina, mengusir sekitar 20 masyarakat Badui di Lembah Yordan dan lereng timur Tepi Barat tanpa banyak mendapat perhatian media.

“Mereka Punya Tempat Berlindung. Kami Hanya Punya Langit.”

“Jika perang meletus dan meliputi Tepi Barat, kami tidak punya tempat untuk dituju,” kata Habes Ka’abneh, ayah tiga anak dan anggota komunitas pengungsi Wadi Seeq di sebelah timur Ramallah, kepada Mondoweiss.

Komunitas Wadi Seeq di lereng timur Tepi Barat mencakup 40 keluarga Badui yang mengungsi dari gurun Naqab pada tahun 1948 dan kemudian mengungsi lagi dari perbukitan Hebron selatan pada tahun 1967. Pemukim Israel menyerang komunitas tersebut pada tanggal 12 Oktober tahun lalu dan memaksa penduduknya untuk pergi dengan ancaman hukuman mati. Sebagian besar dari mereka terpaksa tinggal di pinggiran desa dan kota terdekat selama sepuluh bulan terakhir. Habes dan keluarganya telah tinggal di tanah pribadi kota Kristen Palestina, Taybeh.

“Orang Israel panik karena mereka harus menyimpan makanan di tempat penampungan bawah tanah, tetapi kami bahkan tidak punya tempat penampungan. Kami hidup di bawah langit, jadi bahkan jika sebuah batu jatuh di tenda kami, itu akan membahayakan kami, apalagi bom,” kata Ka’abneh.

Ia dan komunitasnya tidak dapat menyimpan makanan karena mereka harus menafkahi keluarga mereka setiap hari.

“Sebagai orang Badui, kami bergantung pada ternak kami, tetapi kami kehilangan tanah tempat kami biasa menggembalakan ternak kami, dan kami tidak mampu lagi membeli pakan ternak. Sebagian besar ternak kami telah mati atau dijual sehingga kami dapat menafkahi keluarga kami,” kata Ka’abneh.

Namun, kebutuhan hidup bukanlah perhatian utama Ka’abneh jika terjadi perang.

“Ketakutan terbesar kami adalah kekerasan dari para pemukim. Setelah 7 Oktober, mereka mengusir kami dan menyerang kami. Apa yang akan mereka lakukan jika perang besar pecah? Siapa yang akan memperhatikan kami?”

Tingkat kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di daerah tempat tinggal Ka’abneh, telah menyebabkan rekor jumlah pogrom pemukim dan serangan pembakaran sejak 7 Oktober. Sementara itu, pemerintah Israel telah meningkatkan rencananya untuk merampas Area C Tepi Barat, tempat tinggal masyarakat Badui dan masyarakat pedesaan Palestina lainnya.

Pada bulan Juni, Menteri Keuangan garis keras Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan bahwa ia telah melaksanakan rencana untuk mengalihkan kekuasaan administratif tentara Israel di Tepi Barat kepada pemerintah, suatu bentuk aneksasi administratif de facto. Israel juga mencabut undang-undang tahun 2005 yang melarang orang Israel menetap di utara Tepi Barat. Sementara Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, terus mendistribusikan senjata api kepada para pemukim di Tepi Barat.

Di wilayah utara Tepi Barat, tentara Israel telah meningkatkan serangan militernya terhadap kota-kota Palestina dan kamp-kamp pengungsi, mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap kelompok-kelompok perlawanan lokal di wilayah tersebut. Serangan Israel, yang telah terjadi hampir setiap hari, meliputi serangan drone dan penghancuran infrastruktur serta bangunan publik dan pribadi.

“Kami sudah hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Bukan sejak kami baru-baru ini mendengar berita tentang kemungkinan perang regional, tetapi sejak lebih dari empat tahun lalu. Kamp kami menjadi sasaran serangan Israel setiap hari,” kata guru sekolah dan pekerja sosial di kamp pengungsi Jenin, Najat Botmeh.

Najat Botmeh menjelaskan bahwa ia menyaksikan kematian setiap minggu, bahkan terkadang setiap hari. Jalan-jalan juga dihancurkan buldoser Israel.

“Rumah-rumah kami dirusak atau dihancurkan. Penjajah mengancam akan melakukan hal yang sama terhadap Jenin seperti yang mereka lakukan terhadap Gaza, tetapi kami sudah berada dalam situasi yang sangat mirip. Anak saya mengatakan bahwa ia khawatir. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami sudah mengalami apa yang ia khawatirkan,” kata Najat Botmeh.

Najat Botmeh menceritakan pengalaman mengerikannya selama dua tahun terakhir.

“Ya, saya khawatir tentang perang regional yang besar, tetapi itu adalah ketakutan yang sudah kami alami. Serangan di Jenin telah memaksa keluarga-keluarga untuk mengungsi ke luar kamp pada awal tahun 2022. Saya pindah untuk sementara waktu, karena semua rumah di lingkungan tempat tinggal saya rusak dan terkena tembakan, tetapi kemudian pasukan Israel menembaki rumah di seberang jalan tempat saya dan keluarga pindah, di luar kamp. Inilah yang paling membuat saya khawatir, bahwa tidak ada tempat yang aman di seluruh Palestina,” kata Najat Botmeh.

Israel Tidak Pernah Menghentikan Proyek Pengusiran Penduduk Palestina

Perasaan tidak aman juga dirasakan penduduk Palestina yang memegang kewarganegaraan Israel dan tinggal di dalam batas-batas negara Israel modern (wilayah Palestina yang dirampas tahun 1948).

“Jika perang regional meletus, terutama jika Israel diserang, tidak seorang pun di dunia akan memperhatikan satu atau dua juta warga Palestina di Palestina tahun 1948,” kata peneliti dari Haifa di Institut Studi Palestina, Razi Nabulse.

“Israel tidak pernah menghentikan proyek pemindahan warga Palestina dari seluruh wilayah Palestina. Pertanyaan sebenarnya adalah kapan kondisinya tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Niat-niat ini tidak lagi tersembunyi atau tersirat,” tambah Nabulse.

Pada bulan Juli, Bezalel Smotrich mengatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa “warga Arab di Israel merupakan bahaya eksistensial bagi negara Israel”.

Israel memberlakukan aturan militer terhadap penduduk Palestina tahun 1948 selama 20 tahun sejak didirikan. Hingga awal tahun 1990-an, mereka dilarang keras mengibarkan bendera Palestina atau mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina.

“Setelah 7 Oktober, Israel secara praktis memberlakukan kembali aturan militer terhadap penduduk Palestina tahun 1948 melalui kriminalisasi ekspresi politik, seperti mengibarkan bendera Palestina dan melalui operasi penangkapan. Apa yang akan terjadi jika perang regional meletus?” kata Nabulse.

“Warga Palestina tahun 1948 merasa tidak berdaya menghadapi kekejaman di Gaza. Hal itu membuat sebagian orang percaya bahwa jika tidak mengekspresikan identitas Palestina mereka, seperti sebelum perjanjian Oslo, mereka akan aman. Namun, ini adalah asumsi yang berbahaya karena Israel tidak ingin membawa kita kembali ke masa sebelum Oslo. Israel membawa kita kembali ke tahun 1948. Masalahnya dengan kita bukanlah sikap politik atau bentuk ekspresi politik kita. Masalahnya adalah fakta bahwa kita ada,” kata Razi Nabulse.

Perasaan tidak mampu ini juga memengaruhi penduduk Palestina di Tepi Barat, jelas seniman dan peneliti cerita rakyat Palestina, Hamza Aqrabawi.

“Orang-orang Palestina memiliki ingatan kolektif tentang perang yang hadir dalam seni dan ungkapan rakyat, seperti referensi tentang pengungsian dan lari ke gunung dan gua, seperti dalam perang 1967, atau menyimpan makanan dan menutup jendela dengan lakban, seperti selama perang Teluk,” kata Aqrabawi kepada Mondoweiss.

“Namun kali ini, tampaknya orang-orang Palestina tidak kembali ke tradisi-tradisi ini. Mereka bersikap seolah-olah perang regional tidak akan memengaruhi mereka. Alasannya adalah bahwa pemandangan kekejaman di Gaza telah membuat mereka kehilangan harapan di dunia Arab dan dunia pada umumnya, sampai-sampai mereka merasa tidak ada gunanya panik,” kata Aqrabawi.

Aqrabawi menggunakan ungkapan rakyat dalam situasi seperti itu, “Dia yang basah tidak takut tenggelam. Kebijaksanaan umum dalam ungkapan itu adalah bahwa satu-satunya hal yang berguna jika terjadi perang adalah keteguhan, bertahan hidup, dan tetap tinggal di tanah”.

Di atas segalanya, ini adalah pelajaran yang dipetik dari Nakba. Di mana pun penduduk Palestina tinggal di wilayah politik yang terfragmentasi, mereka telah memahami pentingnya keteguhan hati saat menghadapi kemungkinan pengusiran massal kedua.

“Tidak seperti Nakba tahun 1948, orang-orang sekarang tahu apa artinya meninggalkan negara ini. Mereka tidak akan pernah diizinkan kembali. Terlepas dari bagaimana mereka berperilaku sekarang, penduduk Palestina sangat tidak mungkin pergi jika perang pecah dan Israel membuka perbatasan,” kata Nabulse.

“Kami beradaptasi, kami bertahan hidup, dan kami tetap di sini. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Untuk apa pergi, jika kami dalam bahaya ke mana pun kami pergi,” Najat Botmeh.

“Pergi ke mana? Kami telah mengungsi berkali-kali di dalam negara kami. Kami lebih baik mati daripada meninggalkan negara ini sama sekali,” Habes Ka’abneh berkata dengan ironis.

Sejak tanggal 7 Oktober hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Israel terus menerus melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penduduk Palestina di Jalur Gaza hidup dalam kondisi kemanusiaan dan Kesehatan yang memprihatinkan.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Senin (12/08), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 39.897 orang dan 92.152  lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan. Lebih 10.000 orang dinyatakan hilang, di tengah kerusakan besar-besaran pada bidang kesehatan dan infrastruktur, serta krisis kelaparan yang merenggut nyawa puluhan anak-anak.

Sementara itu, kekejaman Israel juga meningkat di Tepi Barat termasuk Yerusalem timur, di mana 606 penduduk Palestina dibunuh Israel, termasuk 140 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Berdasarkan laporan pihak berwenang Jalur Gaza dan organisasi internasional, sekitar 90 persen atau sekitar 1,9 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza terpaksa harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan akibat pemboman Israel.

(T.FJ/S: Mondoweiss, Palinfo)

Timur Tengah, Palestina, Israel, Agresi Israel, Jalur Gaza, Pelanggaran HAM, Pelanggaran Hukum Internasional

 

 

Tidak Ada Tempat Aman di Seluruh Palestina: Palestina Bersiap Menghadapi Kemungkinan Perang Regional

https://mondoweiss.net/2024/08/no-place-will-be-safe-in-all-of-palestine-palestinians-brace-for-prospect-of-regional-war/

Gaza, SPNA – Ketika seluruh dunia bersiap menghadapi kemungkinan perang regional besar-besaran setelah Iran dan Hizbullah menyerang Israel sebagai balasan atas pembunuhan para pemimpin Hizbullah dan Hamas, penduduk Palestina yang tinggal di bawah penjajahan Israel memiliki ketakutan sendiri tentang apa arti konflik yang lebih luas bagi mereka.

Bagi penduduk Palestina di Gaza, keadaan hampir tidak bisa lebih buruk lagi. Mereka telah menjadi sasaran genosida tanpa henti yang kini menandai periode paling berdarah dalam sejarah Palestina. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah perang regional dengan Hizbullah dan “Poros Perlawanan” benar-benar dapat mengurangi tekanan terhadap Gaza karena militer Israel kemungkinan akan terjerat dengan front lain.

Namun, keadaan berbeda terjadi pada warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Yerusalem, dan bagian Palestina bersejarah yang kini menjadi bagian dari negara Israel. Meski tampak pucat dibandingkan dengan genosida Gaza, komunitas ini juga menghadapi tingkat penindasan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 7 Oktober. Namun, perang besar di Timur Tengah mungkin akan mengubah keadaan bagi mereka, dengan dampak potensialnya menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang mengkhawatirkan daripada jawaban.

Ketika Israel melancarkan serangannya ke Gaza menyusul serangan 7 Oktober, tentara Israel meningkatkan tindakan represif terhadap warga Palestina di Tepi Barat, melancarkan operasi penangkapan massal dan penggerebekan yang semakin brutal di kota-kota Tepi Barat. Sementara itu, para pemukim ilegal Israel juga meningkatkan serangan terhadap penduduk pedesaan Palestina, mengusir sekitar 20 masyarakat Badui di Lembah Yordan dan lereng timur Tepi Barat tanpa banyak mendapat perhatian media.

“Mereka Punya Tempat Berlindung. Kami Hanya Punya Langit.”

“Jika perang meletus dan meliputi Tepi Barat, kami tidak punya tempat untuk dituju,” kata Habes Ka’abneh, ayah tiga anak dan anggota komunitas pengungsi Wadi Seeq di sebelah timur Ramallah, kepada Mondoweiss.

Komunitas Wadi Seeq di lereng timur Tepi Barat mencakup 40 keluarga Badui yang mengungsi dari gurun Naqab pada tahun 1948 dan kemudian mengungsi lagi dari perbukitan Hebron selatan pada tahun 1967. Pemukim Israel menyerang komunitas tersebut pada tanggal 12 Oktober tahun lalu dan memaksa penduduknya untuk pergi dengan ancaman hukuman mati. Sebagian besar dari mereka terpaksa tinggal di pinggiran desa dan kota terdekat selama sepuluh bulan terakhir. Habes dan keluarganya telah tinggal di tanah pribadi kota Kristen Palestina, Taybeh.

“Orang Israel panik karena mereka harus menyimpan makanan di tempat penampungan bawah tanah, tetapi kami bahkan tidak punya tempat penampungan. Kami hidup di bawah langit, jadi bahkan jika sebuah batu jatuh di tenda kami, itu akan membahayakan kami, apalagi bom,” kata Ka’abneh.

Ia dan komunitasnya tidak dapat menyimpan makanan karena mereka harus menafkahi keluarga mereka setiap hari.

“Sebagai orang Badui, kami bergantung pada ternak kami, tetapi kami kehilangan tanah tempat kami biasa menggembalakan ternak kami, dan kami tidak mampu lagi membeli pakan ternak. Sebagian besar ternak kami telah mati atau dijual sehingga kami dapat menafkahi keluarga kami,” kata Ka’abneh.

Namun, kebutuhan hidup bukanlah perhatian utama Ka’abneh jika terjadi perang.

“Ketakutan terbesar kami adalah kekerasan dari para pemukim. Setelah 7 Oktober, mereka mengusir kami dan menyerang kami. Apa yang akan mereka lakukan jika perang besar pecah? Siapa yang akan memperhatikan kami?”

Tingkat kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di daerah tempat tinggal Ka’abneh, telah menyebabkan rekor jumlah pogrom pemukim dan serangan pembakaran sejak 7 Oktober. Sementara itu, pemerintah Israel telah meningkatkan rencananya untuk merampas Area C Tepi Barat, tempat tinggal masyarakat Badui dan masyarakat pedesaan Palestina lainnya.

Pada bulan Juni, Menteri Keuangan garis keras Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan bahwa ia telah melaksanakan rencana untuk mengalihkan kekuasaan administratif tentara Israel di Tepi Barat kepada pemerintah, suatu bentuk aneksasi administratif de facto. Israel juga mencabut undang-undang tahun 2005 yang melarang orang Israel menetap di utara Tepi Barat. Sementara Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, terus mendistribusikan senjata api kepada para pemukim di Tepi Barat.

Di wilayah utara Tepi Barat, tentara Israel telah meningkatkan serangan militernya terhadap kota-kota Palestina dan kamp-kamp pengungsi, mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap kelompok-kelompok perlawanan lokal di wilayah tersebut. Serangan Israel, yang telah terjadi hampir setiap hari, meliputi serangan drone dan penghancuran infrastruktur serta bangunan publik dan pribadi.

“Kami sudah hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Bukan sejak kami baru-baru ini mendengar berita tentang kemungkinan perang regional, tetapi sejak lebih dari empat tahun lalu. Kamp kami menjadi sasaran serangan Israel setiap hari,” kata guru sekolah dan pekerja sosial di kamp pengungsi Jenin, Najat Botmeh.

Najat Botmeh menjelaskan bahwa ia menyaksikan kematian setiap minggu, bahkan terkadang setiap hari. Jalan-jalan juga dihancurkan buldoser Israel.

“Rumah-rumah kami dirusak atau dihancurkan. Penjajah mengancam akan melakukan hal yang sama terhadap Jenin seperti yang mereka lakukan terhadap Gaza, tetapi kami sudah berada dalam situasi yang sangat mirip. Anak saya mengatakan bahwa ia khawatir. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami sudah mengalami apa yang ia khawatirkan,” kata Najat Botmeh.

Najat Botmeh menceritakan pengalaman mengerikannya selama dua tahun terakhir.

“Ya, saya khawatir tentang perang regional yang besar, tetapi itu adalah ketakutan yang sudah kami alami. Serangan di Jenin telah memaksa keluarga-keluarga untuk mengungsi ke luar kamp pada awal tahun 2022. Saya pindah untuk sementara waktu, karena semua rumah di lingkungan tempat tinggal saya rusak dan terkena tembakan, tetapi kemudian pasukan Israel menembaki rumah di seberang jalan tempat saya dan keluarga pindah, di luar kamp. Inilah yang paling membuat saya khawatir, bahwa tidak ada tempat yang aman di seluruh Palestina,” kata Najat Botmeh.

Israel Tidak Pernah Menghentikan Proyek Pengusiran Penduduk Palestina

Perasaan tidak aman juga dirasakan penduduk Palestina yang memegang kewarganegaraan Israel dan tinggal di dalam batas-batas negara Israel modern (wilayah Palestina yang dirampas tahun 1948).

“Jika perang regional meletus, terutama jika Israel diserang, tidak seorang pun di dunia akan memperhatikan satu atau dua juta warga Palestina di Palestina tahun 1948,” kata peneliti dari Haifa di Institut Studi Palestina, Razi Nabulse.

“Israel tidak pernah menghentikan proyek pemindahan warga Palestina dari seluruh wilayah Palestina. Pertanyaan sebenarnya adalah kapan kondisinya tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Niat-niat ini tidak lagi tersembunyi atau tersirat,” tambah Nabulse.

Pada bulan Juli, Bezalel Smotrich mengatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa “warga Arab di Israel merupakan bahaya eksistensial bagi negara Israel”.

Israel memberlakukan aturan militer terhadap penduduk Palestina tahun 1948 selama 20 tahun sejak didirikan. Hingga awal tahun 1990-an, mereka dilarang keras mengibarkan bendera Palestina atau mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina.

“Setelah 7 Oktober, Israel secara praktis memberlakukan kembali aturan militer terhadap penduduk Palestina tahun 1948 melalui kriminalisasi ekspresi politik, seperti mengibarkan bendera Palestina dan melalui operasi penangkapan. Apa yang akan terjadi jika perang regional meletus?” kata Nabulse.

“Warga Palestina tahun 1948 merasa tidak berdaya menghadapi kekejaman di Gaza. Hal itu membuat sebagian orang percaya bahwa jika tidak mengekspresikan identitas Palestina mereka, seperti sebelum perjanjian Oslo, mereka akan aman. Namun, ini adalah asumsi yang berbahaya karena Israel tidak ingin membawa kita kembali ke masa sebelum Oslo. Israel membawa kita kembali ke tahun 1948. Masalahnya dengan kita bukanlah sikap politik atau bentuk ekspresi politik kita. Masalahnya adalah fakta bahwa kita ada,” kata Razi Nabulse.

Perasaan tidak mampu ini juga memengaruhi penduduk Palestina di Tepi Barat, jelas seniman dan peneliti cerita rakyat Palestina, Hamza Aqrabawi.

“Orang-orang Palestina memiliki ingatan kolektif tentang perang yang hadir dalam seni dan ungkapan rakyat, seperti referensi tentang pengungsian dan lari ke gunung dan gua, seperti dalam perang 1967, atau menyimpan makanan dan menutup jendela dengan lakban, seperti selama perang Teluk,” kata Aqrabawi kepada Mondoweiss.

“Namun kali ini, tampaknya orang-orang Palestina tidak kembali ke tradisi-tradisi ini. Mereka bersikap seolah-olah perang regional tidak akan memengaruhi mereka. Alasannya adalah bahwa pemandangan kekejaman di Gaza telah membuat mereka kehilangan harapan di dunia Arab dan dunia pada umumnya, sampai-sampai mereka merasa tidak ada gunanya panik,” kata Aqrabawi.

Aqrabawi menggunakan ungkapan rakyat dalam situasi seperti itu, “Dia yang basah tidak takut tenggelam. Kebijaksanaan umum dalam ungkapan itu adalah bahwa satu-satunya hal yang berguna jika terjadi perang adalah keteguhan, bertahan hidup, dan tetap tinggal di tanah”.

Di atas segalanya, ini adalah pelajaran yang dipetik dari Nakba. Di mana pun penduduk Palestina tinggal di wilayah politik yang terfragmentasi, mereka telah memahami pentingnya keteguhan hati saat menghadapi kemungkinan pengusiran massal kedua.

“Tidak seperti Nakba tahun 1948, orang-orang sekarang tahu apa artinya meninggalkan negara ini. Mereka tidak akan pernah diizinkan kembali. Terlepas dari bagaimana mereka berperilaku sekarang, penduduk Palestina sangat tidak mungkin pergi jika perang pecah dan Israel membuka perbatasan,” kata Nabulse.

“Kami beradaptasi, kami bertahan hidup, dan kami tetap di sini. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Untuk apa pergi, jika kami dalam bahaya ke mana pun kami pergi,” Najat Botmeh.

“Pergi ke mana? Kami telah mengungsi berkali-kali di dalam negara kami. Kami lebih baik mati daripada meninggalkan negara ini sama sekali,” Habes Ka’abneh berkata dengan ironis.

Sejak tanggal 7 Oktober hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Israel terus menerus melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penduduk Palestina di Jalur Gaza hidup dalam kondisi kemanusiaan dan Kesehatan yang memprihatinkan.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Senin (12/08), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 39.897 orang dan 92.152  lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan. Lebih 10.000 orang dinyatakan hilang, di tengah kerusakan besar-besaran pada bidang kesehatan dan infrastruktur, serta krisis kelaparan yang merenggut nyawa puluhan anak-anak.

Sementara itu, kekejaman Israel juga meningkat di Tepi Barat termasuk Yerusalem timur, di mana 606 penduduk Palestina dibunuh Israel, termasuk 140 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Berdasarkan laporan pihak berwenang Jalur Gaza dan organisasi internasional, sekitar 90 persen atau sekitar 1,9 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza terpaksa harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan akibat pemboman Israel.

(T.FJ/S: Mondoweiss, Palinfo)

 

 

You might also like