Gaza, NPC – Di saat badai musim dingin melanda Jalur Gaza dan memicu banjir besar di kamp-kamp pengungsian, Israel melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional beroperasi di wilayah tersebut. Padahal, jutaan warga Palestina yang terusir sangat bergantung pada bantuan organisasi-organisasi itu untuk bertahan hidup.
Yahya Oweis (28) mengatakan, ketika mengetahui prakiraan cuaca ekstrem akan melanda Gaza—disertai hujan lebat dan angin kencang—ia berupaya sekuat tenaga mengamankan tenda tempat tinggalnya agar tidak roboh atau terlepas dari tanah. Namun, dalam beberapa jam pertama badai pada Minggu malam, tenda tersebut tercabut. Oweis bersama lima anggota keluarganya terpaksa mengungsi ke tenda kerabat untuk berlindung.
Untuk ketiga kalinya sepanjang musim dingin ini, tenda-tenda pengungsi Palestina di berbagai wilayah Gaza porak-poranda dan terendam banjir akibat angin kencang dan hujan deras. Puluhan ribu warga terpaksa tinggal di hunian darurat. Curah hujan yang turun disebut mencerminkan kekerasan genosida Israel, yang menurut warga Palestina di Gaza berlanjut dalam bentuk baru meski terdapat gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Oweis mengaku tidak menyangka gelombang udara dingin yang tiba di Gaza awal pekan lalu akan separah ini. “Di awal, saya pikir cuacanya ringan dan kami masih bisa bertahan di tenda tanpa mencari perlindungan lain,” ujarnya kepada Mondoweiss. “Saya kira bisa menjaga keluarga dan anak-anak tetap aman. Namun, dalam beberapa jam, angin merobek tenda dari tanah dan hujan mengguyur anak-anak saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa.”
Ia mengatakan sempat berjam-jam berusaha mendirikan kembali tenda tersebut, tetapi tangisan anak-anaknya akibat kedinginan dan kehujanan memaksanya meninggalkan tenda dan pindah ke tenda keluarga terdekat.
Krisis yang terjadi di Gaza, menurut sejumlah pihak, bukan semata-mata akibat badai musim dingin, melainkan dampak kebijakan Israel yang terus membatasi akses bantuan kemanusiaan, termasuk tempat tinggal, pangan, obat-obatan, dan bantuan darurat lainnya. Kini, Israel juga membatasi aktivitas 37 organisasi kemanusiaan internasional yang berupaya menyalurkan bantuan bagi penduduk Palestina di Gaza, yang telah lebih dari dua tahun hidup dalam perang genosida dan kondisi kemanusiaan yang sangat buruk.
Penutupan perlintasan perbatasan, pembatasan masuknya bantuan untuk rekonstruksi, serta larangan masuknya rumah prefabrikasi dan tenda disebut menjadi faktor utama berulangnya bencana akibat cuaca ekstrem di Gaza. Selain itu, pekerja bantuan lokal mengatakan kepada Mondoweiss bahwa tentara Israel dengan sengaja membuka bendungan di wilayah Israel, yang menyebabkan banjir mengalir ke Gaza dan memperburuk kondisi kemanusiaan.
“Selama bertahun-tahun, penjajah (Israel) membuka bendungan dan area penampungan air di sisi Israel ke arah Jalur Gaza,” kata Ketua Jaringan LSM Lokal di Gaza, Amjad Al-Shawa. “Dalam beberapa hari terakhir, saat hujan lebat melanda Gaza dan waduk di Israel penuh, tentara Israel membuka bendungan ke arah Wadi Gaza, yang menjadi lokasi ribuan tenda. Hal ini memicu gelombang pengungsian baru, membuat banyak keluarga kehilangan barang dan tempat tinggal.”
Al-Shawa menjelaskan, para pengungsi terutama terkonsentrasi di wilayah pesisir barat Gaza, sementara pasukan Israel menguasai kawasan timur yang lebih tinggi, sehingga aliran air banjir secara alami mengarah ke barat.
“Dengan ketiadaan peralatan pencegah banjir, rusaknya jaringan sanitasi, serta larangan masuknya tenda dan karavan, Gaza masih membutuhkan sekitar 300.000 tenda,” ujarnya. “Namun, baru sekitar 60.000 tenda yang diizinkan masuk.”
Ia menegaskan bahwa tenda saja tidak cukup sebagai solusi jangka panjang, tetapi Israel tetap menghalangi bahkan bentuk perlindungan paling minimal tersebut. Selain itu, Israel juga membatasi masuknya bahan pemanas.
“Tidak ada pemanas di Gaza. Tidak ada listrik atau gas untuk menghadapi dingin ekstrem,” kata Al-Shawa. “Banyak keluarga kehilangan pakaian dan selimut. Sejumlah anak dilaporkan meninggal akibat penurunan suhu.”
“Situasi ini akan terus berulang selama Israel mencegah masuknya bantuan esensial dan tetap menguasai perlintasan,” tambahnya.
Pembatasan Baru terhadap Organisasi Internasional
Pada hari pertama 2026, Israel melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional memperoleh izin beroperasi di Tepi Barat dan Gaza. Seluruh organisasi tersebut menyediakan layanan kemanusiaan penting, termasuk bantuan penyelamat nyawa bagi penduduk Palestina di Gaza. Bahkan sebelum perang, sekitar 80 persen penduduk Gaza bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sejak Maret lalu, Israel berupaya menerapkan rezim pendaftaran baru bagi organisasi internasional melalui mekanisme yang disebut sebagai “penyaringan keamanan” terhadap staf Palestina, kata Al-Shawa.
Dalam pernyataan pertengahan Desember, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menilai sistem pendaftaran baru itu bertumpu pada kriteria yang samar, sewenang-wenang, dan sangat dipolitisasi, serta memberlakukan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi tanpa melanggar kewajiban hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Ini merupakan pelanggaran terhadap kerja kemanusiaan dan hukum internasional. Kebijakan ini membahayakan nyawa staf lokal dan merupakan intervensi terang-terangan, karena kriterianya berbasis keamanan, bukan profesional. Permintaan berbagi data juga melanggar privasi pekerja,” ujar Al-Shawa.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut bertepatan dengan pelaksanaan fase kedua gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sehingga semakin menekan operasi kemanusiaan di Gaza dan memperparah situasi yang sudah kritis.
“Langkah ini juga akan menyebabkan puluhan truk bantuan milik organisasi-organisasi tersebut terhalang masuk, di saat penduduk Palestina di Gaza menghadapi berbagai krisis berat,” kata Al-Shawa, seraya menambahkan bahwa banyak organisasi internasional menolak memenuhi tuntutan Israel. Israel kini disebut berupaya membungkam mereka dan menutup kantor-kantor di Yerusalem.
Menurut OCHA, organisasi internasional mengelola atau mendukung sebagian besar rumah sakit lapangan, pusat layanan kesehatan primer, respons darurat tempat tinggal, layanan air dan sanitasi, pusat pemulihan gizi anak-anak dengan malnutrisi akut, serta kegiatan penjinakan ranjau.
“Tanpa pusat dan lembaga ini, puluhan ribu warga di Jalur Gaza akan menghadapi ancaman langsung terhadap nyawa mereka,” kata Al-Shawa.
(T.FJ/S: Mondoweiss)