Tanpa PBB, Uni Eropa Kecam Langkah Trump di Gaza
Gaza, NPC – Para pemimpin Uni Eropa, pada Sabtu (14/02/2026), mengecam Board of Peace atau “Dewan Perdamaian” Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam Konferensi Keamanan Munich.
Sejumlah pemimpin Eropa mengkritik inisiatif “Dewan Perdamaian” untuk Gaza yang diluncurkan Trump karena dinilai mengabaikan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi dasar pembentukannya, Jumat (waktu setempat).
Dalam Munich Security Conference, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menuding Trump memanfaatkan Dewan Perdamaian sebagai kendaraan politik pribadi.
Trump memperkenalkan inisiatif tersebut dalam Forum Ekonomi Dunia di Swiss bulan lalu. Dewan itu beranggotakan hampir seluruh negara utama di Timur Tengah, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Turki. Pakistan, Armenia, Azerbaijan, serta Indonesia juga tercatat sebagai anggota.
Piagam dewan tersebut memberikan kewenangan luas kepada Trump sebagai ketua, termasuk hak untuk menunjuk dan memberhentikan negara anggota, keputusan yang hanya dapat dibatalkan melalui suara mayoritas dua pertiga.
Kallas menegaskan, meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB memberikan mandat kepada dewan itu untuk mengelola tata kelola dan rekonstruksi Gaza pascaperang, badan bentukan Trump tidak menyebutkan Gaza maupun PBB secara eksplisit.
Ia menambahkan, resolusi awal menetapkan bahwa dewan tersebut bersifat “terbatas waktu”, memberi ruang bagi partisipasi penduduk Palestina, dan secara tegas merujuk pada Gaza.
“Statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan satu pun dari hal-hal tersebut,” ujar Kallas di hadapan forum.
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menyoroti bahwa Eropa—salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina—justru tidak dilibatkan dalam inisiatif tersebut.
Senator Partai Demokrat Amerika Serikat, Chris Murphy, turut mengkritik “Dewan Perdamaian yang tergesa-gesa” itu serta apa yang ia sebut sebagai “kampanye konsisten Trump untuk menjauhkan sekutu-sekutu kami di Eropa”.
Murphy juga menuduh presiden AS tersebut lebih sibuk “merekayasa siaran pers dan spanduk, bukan substansi nyata”. Ia menilai Trump gagal memanfaatkan pengaruhnya atas Israel untuk mendorong masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, rekonstruksi wilayah itu, serta pembentukan pemerintahan sendiri.
Menanggapi pertanyaan mengenai implementasi gencatan senjata dan “kerangka kerja” masa depan Gaza yang digagas Trump, Murphy berkata, “Apakah benar ada gencatan senjata?” seraya mencatat bahwa “ratusan penduduk Palestina di Gaza telah meninggal dunia sejak pengumuman (gencatan senjata) tersebut”.
Tak Punya Jawaban
Pada Sabtu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan dalam konferensi keamanan itu bahwa PBB tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza dan hampir tidak memainkan peran dalam penyelesaian konflik global.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa masih memiliki potensi besar untuk menjadi alat kebaikan di dunia,” ujarnya.
“Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini, dalam isu-isu paling mendesak di hadapan kita, lembaga itu tidak memiliki jawaban dan hampir tidak memainkan peran. PBB tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza.”
Dalam sebuah acara sampingan, utusan khusus Trump untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mendesak agar dewan tersebut “bergerak sangat cepat”.
“Jika tidak, yang akan kita jalankan bukan fase kedua gencatan senjata, melainkan fase kedua perang,” katanya. Ia juga menegaskan tidak bersedia menanggapi tudingan genosida yang dilakukan Israel.
“Untuk merekonstruksi Gaza, kita membutuhkan komite teknokratis di Gaza yang efektif memerintah, perlucutan senjata, dan penarikan pasukan Israel,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, memperingatkan para pemimpin bahwa mereka hidup dalam “gelembung ilusi”.
“Ketika kita berbicara di sini, pemerintah Israel telah menyatakan bahwa seluruh Tepi Barat tersedia untuk permukiman. Mereka praktis telah memakukan paku terakhir di peti mati Perjanjian Oslo di hadapan seluruh dunia” kata Barghouti.
Rencana Rekonstruksi Bernilai Miliaran Dolar
Perdebatan yang memanas ini terjadi beberapa hari menjelang pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang dijadwalkan pada 19 Februari.
Kantor berita Reuters melaporkan pada Kamis bahwa Trump akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza bernilai miliaran dolar serta memaparkan rincian pasukan stabilisasi yang dimandatkan PBB.
Sekitar 20 negara, termasuk para kepala negara, disebut akan menghadiri pertemuan di Washington, DC.
Reuters juga melaporkan bahwa Trump akan mengumumkan komitmen dari “sejumlah negara” untuk menyediakan “beberapa ribu personel” bagi pasukan stabilisasi tersebut.
Indonesia pada pekan lalu menyatakan tengah bersiap mengerahkan hingga 8.000 prajurit ke Gaza dalam kerangka rencana perdamaian Trump. Potensi mobilisasi ini diumumkan setelah pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat, Maruli Simanjuntak, dan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami hanya mempersiapkan diri apabila tercapai kesepakatan dan kami harus mengirim pasukan penjaga perdamaian,” ujar Prabowo kepada wartawan.
Sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan pada Oktober, Israel telah melakukan ratusan pelanggaran gencatan senjata, mulai dari pemboman, penembakan, intimidasi, hingga pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan, yang mengakibatkan hampir 600 penduduk Palestina meninggal dunia dan lebih dari 1.500 lainnya luka-luka.
Secara keseluruhan, dalam dua tahun terakhir Israel telah membunuh lebih dari 72.037 penduduk Palestina di Jalur Gaza dan menghancurkan hampir 90 persen infrastruktur wilayah tersebut.
Saat ini, Jalur Gaza telah dibelah menjadi dua wilayah melalui “Garis Kuning”, di mana Israel menguasai sekitar 53 persen wilayah tersebut, sementara bagian tengah berada di bawah kendali Palestina sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Namun dalam praktiknya, Israel masih memberlakukan blokade penuh atas Gaza.
(T.FJ/S: MEE)
