RIVIERA: Proyek Ambisius yang Menggali Luka Sejarah Nakba 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi dengan mengusulkan rencana ambisius untuk masa depan Jalur Gaza, yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah“. Dalam konferensi pers Selasa, 4 Februari 2025 bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Trump memaparkan visinya untuk mengubah Gaza menjadi kawasan ekonomi dan wisata yang makmur.[1]

Gagasan ini mencakup rencana pembangunan besar-besaran di Gaza, seperti pengembangan energi terbarukan, sistem transportasi, dan fasilitas pelabuhan. Namun, agar proyek ini terwujud, Gaza disebut-sebut harus “dikosongkan sepenuhnya,” menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap nasib lebih dari 2 juta warga Palestina yang tinggal di sana. Tak heran, rencana ini mendapat penolakan luas, terutama dari negara-negara Arab, yang menilai gagasan tersebut mengabaikan hak rakyat Palestina atas tanah mereka.

Istilah “Riviera” merujuk pada kawasan pesisir di sepanjang Laut Mediterania yang dikenal dengan iklim sejuk, langit biru yang memikat, dan hamparan laut yang memukau.[2] Berangkat dari konsep tersebut, Trump mengusulkan penguasaan Gaza guna mengubahnya menjadi destinasi tepi pantai layaknya Riviera, di wilayah yang sebelumnya luluh lantak akibat serangan bom Zionis Israel. Ia menyatakan bahwa langkah awal rencana ini meliputi pelucutan bom aktif dan senjata berbahaya, meratakan kawasan tersebut, serta membersihkan reruntuhan bangunan yang hancur. Dalam wacana tersebut, Trump menegaskan bahwa Yordania dan Mesir harus menampung warga Palestina yang direlokasi dari Gaza, Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ke Mesir dan Yordania jika mereka tidak menerima warga Palestina. Namun, kenyataannya, kedua negara tersebut telah menolak mentah-mentah usulan tersebut. Gagasan “pengosongan” Gaza yang Trump ajukan pun menuai kecaman, dengan banyak pihak menilai langkah itu tak ubahnya seperti upaya ethnic cleansing.  

Penolakan Keras Dari Berbagai Negara

Rencana Trump mengenai Gaza mendapat kecaman luas dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menolak keras segala upaya relokasi paksa warga Palestina dan perubahan komposisi demografis di wilayah yang diduduki Israel. Karena tindakan tersebut, menghambat terwujudnya negara Palestina yang Merdeka, sesuai dengan Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Indonesia juga mendesak komunitas internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional serta menjamin hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan kembali ke tanah air mereka. Menurut Indonesia, perdamaian abadi hanya bisa tercapai dengan mengakhiri pendudukan ilegal Israel.[3] Tak hanya Indonesia, penolakan serupa juga datang dari Mesir, Yordania, serta negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.

Untuk menindaklanjuti pernyataan kontroversial Donald Trump; Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk Arab, dalam waktu satu bulan berupaya merancang strategi diplomatik guna menentang rencana Trump mencaplok Gaza dan memindahkan warganya. Berbagai gagasan diajukan, dengan Mesir sebagai pemegang peran utama dalam rencana ini, melalui “Visi Mesir untuk Gaza,” yang telah dipresentasikan dalam pertemuan puncak Liga Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

Visi ini dimaksudkan sebagai penangkal ambisi Trump membangun “Riviera Timur Tengah” Selain menolak pencaplokan Gaza, Mesir juga mengusulkan pembentukan badan sementara yang menggantikan Hamas di Gaza, dikelola oleh negara-negara Arab, Muslim, dan Barat.[4] Hal ini disebabkan oleh kenyataan, bahwa selama Hamas masih berkuasa, akses bantuan internasional ke Palestina akan menghadapi banyak kendala. Lembaga yang disebut “Misi Bantuan Pemerintahan” ini bertugas menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memimpin rekonstruksi Gaza, yang luluh lantak akibat konflik berkepanjangan tanpa membuat warga Palestina keluar dari wilayahnya. Badan ini akan berfungsi sebagai pemerintahan sementara tanpa batas waktu yang ditentukan hingga situasi di Gaza stabil. Meskipun visi ini masih menuai pro dan kontra, tetapi setidaknya telah mampu mendesak Donald Trump untuk meninjau ulang pernyataan kontroversialnya.

Meningkatnya tekanan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara Arab, Donald Trump terdorong untuk meralat pernyataan sebelumnya. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Irlandia pada Rabu, 12 Maret 2025, Trump menegaskan, “Tidak seorang pun akan mengusir warga Palestina dari Gaza”.[5] Pernyataan ini jelas bertentangan dengan usulan awal yang mendorong pemindahan paksa warga Palestina dan rencana untuk menguasai Gaza. Keputusan Trump untuk menarik kembali wacana kontroversial tersebut dipandang sebagai tanggapan terhadap tekanan global yang kian memuncak, sekaligus menyoroti sensitivitas isu kedaulatan Palestina di mata dunia.

Tekanan global atas langkah-langkah Israel dan AS terhadap Palestina perlu terus diperkuat. Harapan yang semula muncul dari adanya gencatan senjata kini justru berbalik menjadi kekhawatiran mendalam akan terulangnya peristiwa Nakba yang merupakan peristiwa kelam pada tahun 1948 dan periode setelahnya yang menyebabkan sekitar 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan tanah air mereka akibat perampasan dan pengusiran massal.[6]

Melihat track record Israel dan AS yang terus menerus melanggar hukum internasional yang berlaku, serta mengeluarkan wacana atau gagasan kontroversial yang berpotensi merugikan warga Palestina, bukan tidak mungkin peristiwa eksodus massal yang dialami warga Palestina akan terulang kembali. Jika dibiarkan, sejarah kelam itu berpotensi terulang, meninggalkan luka yang semakin dalam bagi rakyat Palestina dan memperpanjang derita yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Rencana Donald Trump untuk menciptakan “Riviera Timur Tengah” di Gaza dianggap mengabaikan hukum internasional yang melindungi hak-hak rakyat Palestina serta berpotensi memicu pengusiran massal yang mengingatkan pada peristiwa Nakba.

Meski berbagai strategi diplomatik mulai dirancang untuk melawan ambisi tersebut, ancaman atas hak dan tanah Palestina belum sepenuhnya sirna. Oleh karena itu, perjuangan untuk membela hak rakyat Palestina harus terus digelorakan. Dukungan global sangat dibutuhkan untuk menekan Israel, AS, dan sekutunya agar patuh terhadap hukum internasional. Serta menghentikan tindakan sewenang-wenang yang merampas hak asasi manusia dan merenggut masa depan rakyat Palestina. Mari bersatu, bersuara, dan bertindak demi keadilan serta perdamaian yang hakiki bagi Palestina.

Penulis: Fuad Nur Zaman (Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Sumber:

[1] Al Jazeera. “Trump Says US Will Take Over and Own Gaza in Redevelopment Plan.” Diakses 18 Maret 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/2/5/trump-says-us-will-take-over-and-own-gaza-in-redevelopment-plan.

[2] Antara. “Usulan Kontraproduktif Trump soal Gaza di Tengah Derita Palestina.” Diakses 18 Maret 2025. https://www.antaranews.com/berita/4629777/usulan-kontraproduktif-trump-soal-gaza-di-tengah-derita-palestina.

[3] Antara. “Usulan Kontraproduktif Trump soal Gaza di Tengah Derita Palestina.” Diakses 18 Maret 2025. https://www.antaranews.com/berita/4629777/usulan-kontraproduktif-trump-soal-gaza-di-tengah-derita-palestina.

[4] CNBC Indonesia. “Mesir Lawan ‘Riviera Timur Tengah’ Trump untuk Gaza di Depan Liga Arab.” Diakses 18 Maret 2025. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250304174502-4-615634/mesir-lawan-riviera-timur-tengah-trump-untuk-gaza-di-depan-liga-arab.

[5] Pars Today. “Trump Batalkan Rencana Relokasi Warga Palestina dari Gaza.” Diakses 18 Maret 2025. https://parstoday.ir/id/news/event-i172132-trump_batalkan_rencana_relokasi_warga_palestina_dari_gaza.

[6] United Nations. “About the Nakba.” Diakses 18 Maret 2025. https://www.un.org/unispal/about-the-nakba/.