Perampasan Tanah Palestina Semakin Kencang, Israel Diam-diam Mengambil Alih Tepi Barat

Ditulis oleh: Sari Orabi*

Yerusalem, NPC – Sejak Tepi Barat diduduki pada tahun 1967, wilayah ini tetap menjadi masalah penting bagi Israel. Selain kaitannya dengan pembagian ideologi pemukiman Zionis, wilayah ini juga dianggap sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan di negara yang baru terbentuk. Setelah pendudukan, Yigal Allon, seorang menteri dari kelompok militer Zionis “Haganah,” mengusulkan rencananya untuk wilayah Palestina yang diduduki pada 1967.

Rencana itu menyarankan untuk mencaplok Jalur Gaza dan mengusir penduduknya, sementara sebagian besar Tepi Barat akan tetap berada di tangan Israel, termasuk Lembah Yordan dari Sungai Yordan hingga lereng timur Nablus dan Jenin, serta wilayah Hebron dan Yerusalem. Rencananya juga akan mengembalikan penduduk Palestina ke kekuasaan Yordania, menghubungkan mereka dengan Kerajaan Yordania melalui koridor yang melewati pinggiran Jericho.

Sebelum menandatangani Perjanjian Oslo, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menjelaskan bahwa pemukiman di Tepi Barat dapat dibagi menjadi dua jenis: pemukiman untuk keamanan yang harus diperkuat dan diperluas, dan pemukiman politik yang akan tetap ada dengan penduduk yang tetap tinggal di sana.

Apa yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan Israel, yang saat ini didorong oleh gerakan pemukiman yang berlandaskan Taurat di bawah pemerintahan Netanyahu, adalah memperluas rencana kolonial Zionis ini. Rencana ini berfokus untuk memperbesar pemukiman-pemukiman tersebut dan pada akhirnya mewujudkan “Israel Raya” dari laut hingga sungai. Hal ini membawa masalah jumlah penduduk Palestina ke perhatian utama. Lalu, apa yang Israel lakukan terhadap 3 juta orang Palestina yang tinggal di Tepi Barat?

Secara historis, kebijakan kolonial Israel bertujuan untuk menciptakan kenyataan di lapangan dan memperkuatnya, agar bisa digunakan sebagai dasar untuk langkah selanjutnya, baik untuk melanjutkan rencana kolonial atau untuk memulai negosiasi.

Sejak tahun 1967, Israel menggunakan kontrol teritorialnya sebagai dasar dalam perundingan, tanpa memperhatikan hak-hak asli penduduk dan hukum internasional, meskipun itu sangat merugikan penduduk asli Palestina. Akibatnya, proyek pemukiman terus berkembang di Tepi Barat dengan infrastruktur yang semakin modern, didukung oleh kekuatan militer Israel dan langkah-langkah keamanan yang ketat. Hal ini telah mengubah Tepi Barat menjadi wilayah yang mengusir penduduk asli dan menarik pemukim kolonial.

Situasi kolonial di Tepi Barat ditandai dengan kebijakan yang semakin mengekang dan membatasi ruang gerak penduduk Palestina. Kebijakan ini mirip dengan sistem apartheid, yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial penduduk asli dengan cara memaksa mereka berada di antara pemukiman yang terus berkembang dan pengaruh militer yang kuat.

Ekspansi pemukiman telah mengubah Yerusalem menjadi sebuah blok besar yang memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan, dan memisahkan warga Yerusalem Timur di dalam tembok pemukiman. Ini membuat mereka terisolasi dari wilayah lainnya di Tepi Barat, menciptakan ketimpangan tidak hanya secara politik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Pemisahan ini juga membuat komunikasi, ekonomi, dan kerjasama sosial antara warga Palestina di Yerusalem dan Tepi Barat menjadi sangat sulit.

Infrastruktur pemukiman adalah bagian penting dari proyek kolonial di Tepi Barat. Jalan-jalan lingkar, tembok pemisah, dan sistem kontrol keamanan lainnya, termasuk pos pemeriksaan, gerbang besi, menara pengawas, dan blok beton, membantu memperkuat pemukiman dan membatasi gerak warga Palestina.

Langkah-langkah ini juga memecah pemukiman Palestina dengan memisahkan desa-desa satu sama lain dan dari kota-kota mereka. Beberapa desa menjadi sangat terisolasi, hanya bisa diakses oleh penduduknya sendiri, tanpa akses bagi penduduk Palestina dari desa terdekat. Ini adalah kondisi yang menetap, meskipun saat ada keadaan keamanan luar biasa, seperti yang terjadi sejak 7 Oktober 2023, jumlah desa yang ditutup dengan gerbang besi semakin banyak.

Akibatnya, wilayah penduduk Palestina terpecah-pecah menjadi area-area kecil yang terisolasi, dikelilingi oleh pemukiman dan pasukan militer Israel, yang membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan. Area-area kecil ini, yang disebut enclave, memperlemah persatuan sosial antara penduduk Palestina dan menghalangi mereka untuk bersatu dalam perlawanan.

Di saat yang sama, pemisahan ini mencegah penduduk Palestina untuk mengakses wilayah pertanian yang penting, membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan sektor pertanian mereka. Pendudukan juga melarang pembangunan di tanah yang diklasifikasikan sebagai “Area C”, dan bangunan yang dibangun di sana bisa dihancurkan tanpa ganti rugi.

Meskipun Area B seharusnya berada di bawah kekuasaan Otoritas Palestina menurut Perjanjian Oslo, Israel baru-baru ini memperluas kekuasaan administratifnya ke Area B, sehingga Israel bisa menghancurkan bangunan Palestina di wilayah ini.

Kontrol atas jalan dan pemilikan tanah di Area C semakin menghilangkan peluang bagi masyarakat Palestina untuk mandiri secara ekonomi. Ini juga mengurangi kapasitas produktif Palestina, yang semakin dibatasi oleh Perjanjian Ekonomi Paris, yang membuat ekonomi Palestina bergantung pada Israel. Perdagangan Palestina bergantung pada pelabuhan dan perlintasan Israel, menciptakan krisis “clearance,” di mana Israel mengumpulkan pajak untuk Otoritas Palestina dan mengambil komisi. Hal ini menjadi alat pemerasan untuk memaksa Otoritas Palestina memberi konsesi politik dan memenuhi syarat-syarat keamanan Israel.

Akibatnya, kelangsungan keuangan Otoritas Palestina sepenuhnya bergantung pada kehendak pemerintah Israel. Ketergantungan ini semakin mendalam di bawah pemerintahan Netanyahu, terutama dengan Bezalel Smotrich, menteri keuangan dan pemimpin partai “Zionisme Agama,” yang juga merupakan pemimpin gerakan pemukim.

Pengambilalihan dana clearance yang terus-menerus menyebabkan ekonomi Palestina semakin terpuruk. Ekonomi Palestina sangat bergantung pada gaji pegawai Otoritas Palestina dan pekerja Palestina yang bekerja di Israel. Namun, sejak 7 Oktober 2023, pendapatan ini hampir hilang karena Israel melarang pekerja Palestina masuk ke Yerusalem dan wilayah Palestina yang diduduki pada 1948.

Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya mengembangkan ekonomi pertanian atau industri di Tepi Barat. Ekonomi berbasis jasa tidak bisa berkembang karena kebijakan keamanan dan fragmentasi militer serta pemukiman. Membuat ekonomi jasa dengan penduduk lokal hampir tidak mungkin karena pendapatan mereka tidak stabil, bergantung pada gaji yang tidak tetap dari Otoritas Palestina atau upah dari pekerja yang bekerja di Israel.

Dengan demikian, kebijakan ekspansi pemukiman dan kebutuhan keamanan sekarang berubah menjadi kebijakan yang lebih menghina ekonomi Palestina. Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah penduduk Palestina di Tepi Barat dan menjadi bagian dari solusi kolonial yang lebih besar terhadap masalah demografis di Palestina. Ini juga memperkuat rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat.

Pada tahun 2017, Bezalel Smotrich mengusulkan rencananya untuk menyelesaikan konflik di Tepi Barat, yang berisi rencana untuk mencaplok seluruh Tepi Barat. Rencana ini membuka diskusi lebih lanjut tentang masalah jumlah penduduk, karena “Israel Yahudi” tidak bisa menampung populasi Palestina yang besar. Smotrich juga mengusulkan beberapa langkah agar apartheid tidak berubah menjadi solusi satu negara, seperti:

• Memperlakukan penduduk Palestina Tepi Barat sebagai warga negara kelas dua tanpa hak politik.
• Memfasilitasi migrasi sukarela orang-orang Yahudi ke Israel.
• Memberikan kewarganegaraan Israel kepada orang-orang Yahudi yang bersedia memenuhi kewajiban penuh sebagai warga Israel, termasuk wajib militer.
• Memberikan hukuman pada mereka yang menolak wajib militer atau migrasi dengan represi yang lebih keras.

Akhirnya, menurut rencana Smotrich, penduduk yang tersisa di Tepi Barat akan diberi kewarganegaraan Yordania, sementara Israel akan tetap mengontrol hukum dan keamanan di wilayah tersebut.

Ini adalah rencana ambisius, tapi semua proyek aneksasi membutuhkan pengurangan jumlah penduduk di Tepi Barat. Pengurangan jumlah ini adalah kebutuhan strategis dan bagian dari upaya untuk memperkuat pemukiman Israel di wilayah tersebut.

Selain itu, pemukiman-pemukiman ini semakin berkembang menjadi kelompok-kelompok terorganisir yang beroperasi seperti milisi dalam organisasi pemukim. Kelompok-kelompok ini memiliki jaringan luas di dalam institusi politik, militer, dan keamanan Israel. Banyak pasukan militer dan polisi Israel, terutama penjaga perbatasan, terdiri dari anggota gerakan pemukim.

Posisi kedua tertinggi dalam militer Israel saat ini dijabat oleh seorang pemukim agama, Avi Blout, yang tinggal di pemukiman “Nof Zion” yang dibangun di tanah milik beberapa desa Palestina di barat Ramallah.

Perwakilan gerakan pemukim di pemerintahan dan Knesset telah berusaha untuk membatasi kekuasaan layanan keamanan Shin Bet dalam memantau milisi pemukim yang dipersenjatai oleh menteri-menteri pemerintah Netanyahu, seperti Itamar Ben-Gvir, pemimpin partai “Kekuatan Yahudi.” Hal ini menyebabkan serangan kekerasan oleh pemukim terhadap kota-kota Palestina dan tanah pertanian, yang dilindungi oleh militer Israel.

Kebijakan pemindahan lambat ini mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Netanyahu, yang semakin mengukuhkan pemukiman dan menjadikannya pendudukan sipil permanen. Peran Smotrich di Kementerian Pertahanan Israel memberi pemukim badan administratif mereka sendiri dalam Administrasi Sipil, lengan militer dari pendudukan di Tepi Barat.

Pemukiman Israel ini beroperasi dengan hukum sipil yang terpisah dari hukum militer yang diterapkan pada penduduk Palestina, dan tujuannya adalah untuk menyatukan hukum pemukiman dengan hukum Israel di wilayah yang diduduki. Ini berarti aneksasi de facto terhadap pemukiman, yang memerlukan lebih banyak infrastruktur, keamanan, dan mobilisasi militer untuk memperluas pemukiman lebih lanjut.

Kini, kebijakan pemindahan yang lambat telah berubah menjadi kekerasan, dengan pemukim tinggal secara ilegal menyerang penduduk Palestina di kota-kota seperti Jenin dan Tulkarm, serta mengintimidasi warga di seluruh wilayah.

Situasi ini mencerminkan visi kolonial yang digerakkan oleh pemukim yang sedang berkembang, mengubah seluruh wilayah kota Palestina sesuai dengan kontrol Israel.

___

*Sari Orabi adalah penulis dan peneliti dalam urusan Arab dan Islam, khususnya gerakan nasional Palestina. Ia memiliki gelar master dalam studi Arab modern.

(T.FJ/S: Aljazeera, The Palestine Chronicle)