Jenewa, NPC – Jaco Cilliers, pejabat Program Pembangunan PBB (UNDP), sebagaimana dilansir RT Arabic, pada Selasa (14/10/2025), menyatakan bahwa membangun kembali Jalur Gaza pasca konflik akan menelan biaya sekitar 70 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.162 triliun rupiah.
Ia mengungkap hal itu dalam konferensi pers di Jenewa, seraya menyebut bahwa beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, sejumlah negara Arab dan Eropa, telah mulai menyatakan kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam upaya tersebut.
Cilliers menyebut bahwa UNDP telah menerima “sinyal sangat positif” dari sejumlah negara, meski ia tidak merinci jumlah atau bentuk janji dukungan yang sudah diberikan. Ia juga memaparkan bahwa genosida yang dilakukan Israel di Gaza selama dua tahun terakhir telah meninggalkan setidaknya 55 juta ton puing di Gaza, sebagai warisan kehancuran besar-besaran.
Menurut Cilliers, tahap berikutnya adalah memobilisasi pendanaan internasional dan merumuskan rencana rekonstruksi terperinci. Fokus utamanya adalah memastikan agar bantuan dikoordinasikan dengan baik antar negara donor dan badan PBB, sehingga pembangunan kembali dilakukan secara berkelanjutan dan aman.
Dari perspektif teknis, ia menegaskan bahwa skala kerusakan yang ada memerlukan rencana tahap demi tahap: pertama bersihkan puing-puing, lalu rehabilitasi infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, serta jaringan air dan listrik. Tujuannya adalah mempercepat kembalinya kehidupan sehari-hari warga Gaza ke kondisi semula.
Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa hari menjelang konferensi internasional yang akan membahas secara rinci mekanisme bantuan dan pelaksanaan tahap awal rekonstruksi Gaza, di tengah harapan bahwa dukungan global akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam pernyataan resmi, pada Minggu (05/10/2025), melaporkan bahwa lebih dari 370 stafnya di Jalur Gaza telah meninggal dunia sejak 7 Oktober 2023, akibat serangan Israel yang terus berlangsung hingga kini.
UNRWA menyebut bahwa sekitar 80 persen infrastruktur bangunan di Gaza telah hancur atau mengalami kerusakan akibat serangan militer Israel.
Lebih dari 1,9 juta rakyat Palestina atau lebih dari 80 persen populasi Gaza, terpaksa mengungsi, banyak di antaranya bahkan harus mengungsi berulang kali. UNRWA mencatat bahwa hampir setiap keluarga di Gaza telah mengalami pengusiran sedikitnya satu kali sejak awal konflik.
Usai operasi militer besar-besaran yang dilancarkan Israel pada Maret 2025, lebih dari 1,2 juta rakyat Palestina meninggalkan Kota Gaza hanya dalam hitungan hari. Pada Juli 2025, pemerintah Israel menyetujui rencana untuk secara bertahap menduduki kembali seluruh wilayah Gaza, dimulai dari bagian utara.
Di luar darurat kemanusiaan yang sedang berlangsung, Gaza juga menghadapi bencana lingkungan berskala besar. Dalam laporan yang diterbitkan September 2025, Program Lingkungan PBB (UNEP) memperingatkan bahwa kerusakan lingkungan di Gaza bisa memerlukan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan. Akses terhadap air bersih hampir tidak tersedia, sistem sanitasi runtuh, dan lapisan air tanah serta perairan pesisir tercemar.
UNEP mencatat bahwa sebanyak 97 persen pohon-pohon pertanian di Gaza telah hancur, 95 persen rumah kaca pertanian rusak, dan 82 persen tanaman musiman musnah.
Kondisi ini menjadikan produksi pangan lokal nyaris mustahil dilakukan. Di sisi lain, infrastruktur perkotaan Gaza juga luluh lantak. Dari sekitar 250 ribu bangunan, sebanyak 78 persen mengalami kerusakan atau hancur total.
Sebanyak 61 juta ton puing kini menumpuk di wilayah tersebut, dan diperkirakan 15 persen di antaranya terkontaminasi oleh asbes, bahan kimia berbahaya, atau logam berat. Kombinasi polusi udara, air, dan tanah menimbulkan ancaman kesehatan serius jangka panjang, khususnya bagi anak-anak.
(T.FJ/S: RT Arabic)