Paradigma Baru AS terhadap Hamas: Dari Penolakan ke Legitimasi Pragmatik
Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaparkan rencana damainya untuk Gaza, dunia mungkin tidak menyadari satu hal penting: proposal itu bukan sekadar upaya diplomatik, melainkan awal dari pengakuan diam-diam terhadap Hamas. Bukan pengakuan formal, memang, tetapi legitimasi yang lahir dari kebutuhan akan stabilitas.
Menurut analis senior Haaretz, Zvi Bar’el, kebijakan Trump berpotensi menjadikan Hamas sebagai kekuatan keamanan internal Gaza, meskipun Amerika secara resmi masih menolak mengakui kelompok itu secara politik. Dalam artikelnya, “Without a Viable Governing Alternative, Trump’s Peace Plan May Legitimize Hamas in Gaza,” Bar’el menyebut bahwa langkah ini menandai perubahan besar dalam paradigma AS terhadap Hamas.
Dari Penolakan ke Pengakuan Pragmatik
Trump, dalam beberapa pernyataan publik, sempat mengaku berbicara dengan Hamas mengenai pelucutan senjata. Namun, tak lama berselang, ia menarik kembali ucapannya dan menegaskan bahwa jika Hamas menolak melucuti senjata, “kami yang akan melucuti mereka secara cepat, dan mungkin dengan kekerasan.”
Kebingungan itu tidak berhenti di situ. Dalam percakapan terpisah dengan jurnalis di pesawat kepresidenan, Trump justru mengaku memberi izin sementara kepada Hamas untuk mengelola keamanan di Gaza. “Mereka ingin menghentikan kekacauan, dan kami memberi mereka izin untuk jangka waktu tertentu,” katanya.
Bagi Bar’el, keputusan tersebut merupakan bentuk realpolitik, sebuah kompromi pragmatis di tengah ketiadaan pemerintahan berdaulat di Gaza. Hingga kini, belum ada jadwal pasti pembentukan Gaza International Transitional Authority yang disebut akan dipimpin mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Sementara itu, pasukan internasional pun belum dapat masuk tanpa melakukan kesepakatan dengan Hamas.
Dengan demikian, suka atau tidak, Hamas kini memegang peran sentral dalam menjaga ketertiban Gaza. “Hamas kini memegang kendali keamanan karena tidak ada alternatif yang lebih kuat dan berakar,” tulis Bar’el.
Pola yang Terulang di Timur Tengah
Apa yang terjadi di Gaza, menurut Bar’el, bukan fenomena baru. Ia mengaitkan situasi ini dengan pola yang telah berulang di Timur Tengah, ketika kelompok bersenjata perlahan bermetamorfosis menjadi kekuatan politik yang sah.
Di Lebanon, Hizbullah tak hanya bertahan, tetapi telah duduk di parlemen dan kabinet tanpa kehilangan kapasitas militernya. Di Suriah, sejumlah milisi yang sebelumnya melawan pemerintah kini dilebur ke dalam struktur resmi negara. Sedangkan di Irak, Hashd al-Shaabi yang merupakan pasukan relawan Syiah, telah diakui sebagai bagian dari institusi keamanan nasional, walau tetap memelihara kedekatan ideologis dengan Iran.
Ketiganya memiliki benang merah yang sama: ketika sebuah kelompok bersenjata memiliki legitimasi sosial dan basis ideologis yang kuat, ia tidak bisa dihapuskan dengan senjata. Dalam konteks Gaza, ini berarti bahwa meskipun Hamas dipaksa menurunkan senjata, kekuatan sosial-politiknya akan tetap hidup dalam sistem baru yang sedang dibentuk.
Dilema Israel
Bagi Israel, situasi ini menghadirkan dilema strategis yang pelik. Tel Aviv menolak keras gagasan kembalinya Hamas sebagai penguasa Gaza. Namun di sisi lain, tak ada entitas Palestina lain yang cukup kuat untuk mengisi kekosongan kekuasaan.
Rencana AS menghadirkan pasukan internasional dan otoritas transisi hanya bisa berjalan jika Hamas memberi lampu hijau. Inilah yang disebut Bar’el sebagai paradoks: Israel dan Amerika mungkin berupaya menyingkirkan Hamas, namun stabilitas Gaza justru bergantung pada keberadaannya.
Bar’el bahkan memperingatkan bahwa Hamas berpotensi mengikuti jejak Hizbullah dengan menyimpan sebagian senjata, mengendalikan keamanan internal, dan secara bertahap kembali ke ranah politik tanpa kehilangan basis militannya. Dalam bentuk apa pun, Hamas akan menjadi kandidat terkuat penguasa Gaza, entah di atas kertas atau di lapangan.
Realitas Yang Tak Terhindarkan
Bar’el menutup analisisnya dengan kesimpulan yang tajam: legitimasi Hamas kini bukan lagi soal pengakuan formal dari Barat, melainkan soal realitas yang tak bisa dihindari. Ketika diplomat Amerika mulai menjalin komunikasi dengan pejabat Hamas di Doha dan Kairo, termasuk utusan Trump seperti Jared Kushner dan Adam Boehler, proses normalisasi diam-diam sejatinya sudah dimulai.
Hamas kini tidak lagi diperlakukan semata sebagai kelompok bersenjata, tetapi sebagai aktor yang harus diajak bicara untuk menjaga stabilitas kawasan. Dalam kerangka geopolitik yang berubah, Hamas muncul bukan karena dunia menginginkannya, melainkan karena kenyataan menuntutnya.
Mungkin inilah ironi terbesar dari “rencana damai” Trump: upaya yang dimaksudkan untuk menertibkan Gaza justru mengukuhkan kembali posisi Hamas sebagai kekuatan yang tak tergantikan. Dalam politik Timur Tengah, bahkan perdamaian pun bisa menjadi bentuk lain dari pengakuan.
Penulis: Fuad Nur Zaman
