Norwegia Tegaskan Sikap: Buka Hubungan Diplomatik dengan Palestina

Sebagai salah satu negara yang aktif berperan sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina, Norwegia kini mengambil langkah signifikan dengan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina. Langkah ini diumumkan pada Kamis, 24 April 2024[1], setahun setelah Norwegia bersama Irlandia dan Spanyol menyatakan pengakuannya terhadap Negara Palestina berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967.[2]

Dengan langkah ini, Norwegia resmi menjadi salah satu dari 13 negara Eropa yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Secara global, sebanyak 148 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan pengakuan serupa, menunjukkan dukungan internasional yang semakin menguat terhadap kedaulatan Palestina. Meski keputusan tersebut mendapat kecaman dari Israel, termasuk pencabutan akreditasi para diplomat Norwegia yang berhubungan dengan Otoritas Palestina di Ramallah[3], langkah ini menjadi tonggak penting dalam arah kebijakan luar negeri Norwegia. Di tengah situasi perang yang terus berkecamuk di Gaza dan meningkatnya sorotan global atas dugaan pelanggaran hukum humaniter oleh Israel, Norwegia menegaskan posisi dan identitasnya sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan dan perdamaian internasional.

Momen pengumuman tersebut juga bertepatan dengan upacara penyerahan surat kepercayaan oleh Duta Besar Palestina yang baru untuk Norwegia, Marie Sedin, yang berlangsung secara resmi di Istana Kerajaan di Oslo. Dalam seremoni tersebut, Duta Besar Sedin menyerahkan surat kepercayaannya kepada Raja Harald V, menandai dimulainya hubungan diplomatik formal antara kedua negara.

Komitmen Norwegia terhadap perdamaian global bukan sekadar retorika, melainkan prinsip yang secara konsisten diwujudkan dalam kebijakan luar negerinya, terutama dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Kepedulian ini mendorong Norwegia untuk turut berperan dalam berbagai inisiatif perdamaian, termasuk Konferensi Madrid tahun 1991 yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Namun, kegagalan konferensi tersebut dalam mencapai kesepakatan, mendorong Palestina mencari jalur alternatif yang lebih menjanjikan. Dalam konteks inilah, Norwegia menawarkan diri sebagai fasilitator perundingan informal antara kedua pihak, yang kemudian dikenal dengan nama Oslo back channel, sebuah titik balik penting dalam diplomasi perdamaian Timur Tengah.[4]

Pada awal 1993, Norwegia memulai perundingan rahasia yang melibatkan delegasi dari kedua pihak, Israel dan Palestina, tanpa intervensi media. Perundingan yang berlangsung selama delapan bulan tersebut menghasilkan Sarpsborg Declaration of Principles (DoP) pada Maret 1993, yang menjadi dasar bagi kelanjutan dialog. Meski sempat mengalami kebuntuan karena revisi sepihak terhadap DoP oleh Israel, Norwegia berhasil meningkatkan perannya menjadi mediator melalui kunjungan dan intervensi Menteri Luar Negeri Johan Jørgen Holst. Puncaknya, pada 13 September 1993, tercapailah kesepakatan bersejarah dalam bentuk Oslo Accord yang menandai komitmen kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik secara damai.[5]

Penandatanganan Oslo Accord menjadi tonggak penting dalam upaya resolusi konflik Israel-Palestina, yang melahirkan pembentukan Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) pada 1 Oktober 1993. Dipimpin oleh Norwegia, komite ini berfokus mengoordinasikan bantuan internasional untuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, mengawasi pertumbuhan ekonomi, serta menanggapi kebutuhan korban konflik. Sebagai pemimpin AHLC, Norwegia memainkan peran besar melalui inisiatif pembentukan lembaga seperti Palestinians Economic Council for Development and Reconstruction (PECDAR) dan Temporary International Presence in Hebron (TIPH). Norwegia juga menjadi salah satu donor terbesar, mengucurkan ratusan juta dolar untuk rekonstruksi, pengungsi Palestina melalui UNRWA, serta program infrastruktur dan pemerintahan Palestina[6]. Melihat rekam jejak ini, langkah Norwegia membuka hubungan diplomatik dengan Palestina merupakan kelanjutan alami dari komitmen panjangnya terhadap perdamaian dan pembangunan di wilayah tersebut.

Identitas Norwegia sebagai peace nation menjadi faktor kunci dalam kebijakan luar negerinya yang berfokus pada upaya perdamaian dunia, terbentuk melalui proses Cultural Selection dan Social Learning, yakni dari pengalaman pahit konflik sejarah seperti Northern Seven Years’ War dan Great Northern War yang membentuk kesadaran nasional bahwa perang harus dicegah. Kesadaran ini mendorong Norwegia untuk aktif sebagai mediator konflik, fasilitator perundingan, serta pendukung rekonsiliasi melalui organisasi internasional maupun nasional seperti Second Hague Peace Conference, Norwegian Peace Association, dan Norwegian Nobel Committee. Kebijakan luar negeri Norwegia yang konsisten mendukung terciptanya solusi politik jangka panjang di tingkat lokal, regional, dan internasional ini, tercermin jelas dalam perannya selama proses perdamaian Israel-Palestina, termasuk melalui pembentukan Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) dan dukungan finansial berkelanjutan kepada Palestina.[7] Maka, keputusan Norwegia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Palestina hari ini merupakan kelanjutan logis dari komitmennya yang sudah mengakar sebagai bangsa pecinta damai.

Keputusan Norwegia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina merupakan puncak dari komitmen panjang negara tersebut dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan global, khususnya dalam konflik Israel–Palestina. Langkah ini tidak hanya mencerminkan konsistensi Norwegia sebagai peace nation, tetapi juga menegaskan keberpihakannya pada solusi politik jangka panjang melalui pengakuan kedaulatan Palestina, dukungan diplomatik, mediasi damai, dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Sikap Norwegia menunjukkan bahwa mendukung Palestina tidak harus didasarkan pada kesamaan agama, melainkan cukup melalui kacamata kemanusiaan yakni membela hak hidup, martabat, dan kebebasan suatu bangsa yang telah lama berada dalam penderitaan dan ketidakadilan.

Penulis: Fuad Nur Zaman, Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sumber:

[1] TRT World. “Norwegia Resmi Akui Negara Palestina.” TRT Global. Diakses 29 April 2025. https://trt.global/bahasa-indonesia/article/6ad16f388cee.

[2] Eramuslim. “Norwegia Akhirnya Buka Hubungan Diplomatik dengan Palestina.” Eramuslim. Diakses 29 April 2025. https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/norwegia-akhirnya-buka-hubungan-diplomatik-dengan-palestina/.

[3] Eramuslim. “Norwegia Akhirnya Buka Hubungan Diplomatik dengan Palestina.” Eramuslim. Diakses 29 April 2025. https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/norwegia-akhirnya-buka-hubungan-diplomatik-dengan-palestina/.

[4] Pretty Agnes, “Identitas dalam Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Peran Norwegia sebagai Peace Nation dalam Upaya Perdamaian Israel–Palestina,” Journal of International Relations 5, no. 2 (2019). Hlm. 413-414.

[5] Ibid, 414.

[6] Pretty Agnes, “Identitas dalam Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Peran Norwegia sebagai Peace Nation dalam Upaya Perdamaian Israel–Palestina,” Journal of International Relations 5, no. 2 (2019). Hlm. 415-417

[7] Ibid, 417-418.