Mungkinkah KTT Teluk-AS Jadi Panggung Trump Akui Palestina?

Dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan di tengah ketegangan yang terus berlangsung di Timur Tengah, beredar kabar bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan langkah diplomatik besar yang dapat mengubah peta politik kawasan. Setelah kembali menjabat pada Januari 2025, Trump menunjukkan tanda-tanda ingin melanjutkan upaya normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab. Namun kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Sejumlah pihak meyakini bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan mengalami pergeseran signifikan, terutama menyangkut posisi Palestina.

Sebuah sumber diplomatik dari kawasan Teluk, mengungkapkan kepada The Media Line, “Presiden Donald Trump akan mengeluarkan deklarasi tentang Negara Palestina dan pengakuan Amerika terhadapnya, serta pembentukan negara Palestina tanpa melibatkan Hamas.”[1] Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa langkah tak terduga ini mungkin akan diambil oleh Trump saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi, Qatar, dan UEA antara 13-16 Mei 2025, dalam perjalanan luar negeri keduanya sejak kembali menjabat pada Januari tahun ini.

Tidak diketahui sejauh apa kebenaran yang disampaikan dalam laporan tersebut. Namun, Ahmed Al-Ibrahim, seorang mantan diplomat Teluk, mengatakan kepada The Media Line, ia tak meyakini pertemuan tersebut secara spesifik membahas mengenai Palestina. Karena Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Abdullah II dari Yordania, sebagai negara yang paling dekat dengan Palestina dan seharusnya dilibatkan dalam keputusan penting tersebut justru tidak diundang. [2]

Meskipun demikian, rumor ini telah menyebabkan reaksi spontan di Israel. Pemerintahan sayap kanan Israel, menyebut dengan yakin akan menghilangkan kesempatan bagi berdirinya negara Palestina yang berdaulat. Mereka menyatakan bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini menguasai beberapa wilayah di Tepi Barat, merupakan sponsor terorisme dan tidak dapat dipercaya untuk memiliki negara sendiri.

Menurut Israel, negara Palestina akan menjadi landasan peluncuran untuk lebih banyak serangan teror, terutama jika Israel kehilangan kendali atas perbatasan dan wilayah udara Tepi Barat.[3] Mike Huckabee, Duta Besar AS untuk Israel yang dikenal sebagai pendukung setia Israel, menanggapi spekulasi tersebut melalui platform media sosial X, menyebut laporan tentang pengakuan Palestina sebagai “omong kosong”.[4] Meskipun demikian, spekulasi tentang pengakuan AS terhadap Palestina terus berkembang.

Jika berita tersebut benar, pengakuan Palestina oleh Amerika Serikat akan menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS, khususnya terkait hubungan AS-Israel. Langkah ini dapat dilihat sebagai bagian dari strategi lebih besar untuk memperluas Perjanjian Abraham (Abraham Accord), kesepakatan yang memungkinkan Israel menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertama Trump.[5]

Apa itu Abraham Accords?

Abraham  Accords merupakan  kesepakatan  bersejarah  yang  dimediasi  oleh Amerika Serikat, dan bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Salah satu contohnya adalah Uni Emirat Arab (UEA) yang memutuskan untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel pada tahun 2020. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam dinamika politik Timur Tengah, terutama karena  UEA sebelumnya  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  yang mendukung perjuangan Palestina.

Langkah UEA untuk normalisasi dengan Israel diumumkan pada 13 Agustus 2020. Dalam perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk membangun hubungan diplomatik yang penuh, termasuk pembukaan kedutaan besar, penerbangan langsung antara negara, serta kolaborasi di berbagai sektor seperti ekonomi, teknologi, keamanan, pendidikan, lingkungan, dan lainnya. Kesepakatan ini  juga dipandang sebagai langkah untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.[6]

Keputusan UEA pada saat itu untuk  menormalisasi  hubungan dengan  Israel  menimbulkan berbagai reaksi di tingkat internasional. Banyak negara yang menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas di Timur Tengah. Namun, keputusan ini juga menuai kritik tajam, terutama dari negara-negara seperti Iran dan Turki, yang menganggap UEA telah mengkhianati perjuangan  Palestina.

Iran  dan Turki  menilai bahwa normalisasi ini merupakan pelanggaran terhadap Arab Peace  Initiative yang disepakati oleh negara-negara Arab pada tahun 2002. Dalam inisiatif tersebut, negara-negara Arab sepakat untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Israel hingga Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya sejak tahun 1967, serta tercapainya solusi adil bagi pengungsi Palestina.

Palestina sendiri, terutama pemerintah Otoritas Palestina dan kelompok Hamas, mengecam keras normalisasi ini. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menolak langkah tersebut  dan mengumpulkan para pemimpin Palestina untuk menyuarakan penolakan mereka. Palestina juga menarik duta besarnya dari Abu Dhabi sebagai bentuk protes, dan  menyerukan  kepada  Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menolak perjanjian normalisasi ini.[7]

Di tengah dinamika tersebut, muncul dugaan bahwa langkah-langkah normalisasi serupa akan terus berlanjut dan melibatkan negara-negara Arab lainnya, termasuk Arab Saudi. Spekulasi ini semakin menguat setelah pernyataan Trump dalam kunjungannya ke Arab Saudi dalam rangka KTT AS-Teluk di Riyadh pada Selasa, 13 Mei 2025, yang menyatakan, “Ini adalah harapan besar saya, keinginan, bahkan impian saya, bahwa Arab Saudi akan segera bergabung dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accord). Saya pikir ini akan menjadi penghormatan luar biasa bagi negara Anda dan sangat penting bagi masa depan Timur Tengah” (Al Jazeera, 13 Mei 2025). Namun Arab Saudi berulang kali menegaskan bahwa normalisasi hubungan hanya akan terjadi jika Palestina diakui secara resmi.[8]

Pada awalnya, Abraham Accord dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi politik Trump dengan memperkenalkan gebrakan baru di Timur Tengah yang menguntungkan Amerika Serikat. Namun, pada fase kedua kepemimpinannya, perjanjian tersebut lebih dilihat sebagai langkah untuk memperdalam keterlibatan AS dalam politik Timur Tengah, sambil menekan negara-negara Arab lainnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.[9]

Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa langkah ini juga dipengaruhi oleh frustrasi Trump terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang keras kepala menolak gencatan senjata di Gaza, lalu perbedaan pendapat seputar kebijakan Iran dalam memperkaya uranium dan langkah penyerangan terhadap fasilitas nuklir di Iran.[10] Ketegangan antara keduanya semakin memuncak, mengungkapkan ketidaksepakatan mereka dalam hal kebijakan politik Timur Tengah. Situasi ini memberikan gambaran bahwa hubungan antara AS dan Israel mungkin mulai mengalami pergeseran.

Dampak Jika Trump Mendeklarasikan Pengakuan Negara Palestina

Pengakuan Palestina oleh AS, jika benar-benar diumumkan, bisa dipandang sebagai upaya untuk meminggirkan Hamas. Israel sendiri telah lama menegaskan bahwa mereka tidak akan setuju dengan gencatan senjata selama Hamas masih menguasai Gaza dan tidak melucuti senjatanya.

Dalam konteks ini, Trump secara terbuka mengkritik Hamas melalui media sosial, sementara Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, beberapa waktu yang lalu juga mengecam kelompok tersebut dan menuntut mereka membebaskan tahanan Israel.[11] Mahmoud Abbas juga menegaskan bahwa satu-satunya kelompok yang punya otoritas sebagai representasi Palestina dalam perjuangannya adalah PLO (Palestine Liberation Organization), kelompok lain yang ingin bergabung harus mengakui legitimasi ini.

Meskipun Abbas menyatakan apresiasinya atas berbagai upaya Donald Trump untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah, langkah pengakuan ini tetap menyisakan keraguan mendalam dari pihak Otoritas Palestina. Karena rekam jejak kebijakan luar negeri AS yang selama ini dinilai sangat berpihak pada Israel, termasuk dalam mendukung pendudukan wilayah Palestina. Oleh karena itu, meskipun di satu sisi tampak sebagai inisiatif positif, keputusan ini juga berpotensi menimbulkan reaksi keras dari Palestina jika dianggap tidak memberikan solusi yang adil dan inklusif.

Kebijakan luar negeri Trump selama ini dikenal impulsif dan sulit diprediksi, sehingga tidak menutup kemungkinan ia akan mengambil langkah mengejutkan seperti mengakui Palestina. Langkah semacam ini bisa dimaknai sebagai upaya untuk membentuk kembali proses perdamaian di Timur Tengah sekaligus memperluas jangkauan Perjanjian Abraham. Di sisi lain, tindakan tersebut juga dapat dibaca sebagai strategi untuk memperbaiki citra Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, serta berusaha melepaskan tanggung jawab moral atas berbagai kekejaman yang telah terjadi di wilayah tersebut.

Tekanan global yang semakin meluas dari berbagai kelompok masyarakat internasional turut menjadi faktor pendorong bagi Trump untuk mempertimbangkan pendekatan baru dalam menjalin hubungan dengan negara-negara Arab, termasuk dalam hal pengakuan terhadap Palestina.

Namun demikian, Palestina diperkirakan akan tetap menjadi korban dalam manuver diplomatik ini, mengingat rekam jejak para pihak yang terlibat dalam proses tersebut justru kerap merugikan perjuangan Palestina.

Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Palestina bukanlah janji atau diplomasi kosong, melainkan pengakuan internasional yang tegas serta dukungan konkret untuk memulihkan kedaulatannya setelah dihancurkan secara brutal oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Jika hasil dari KTT AS-Teluk hanya sebatas wacana dan tawaran politis, maka yang terjadi bukan perdamaian, melainkan luka baru bagi rakyat Palestina yang terus dijajah di tanah mereka sendiri.

(Fuad Nur Zaman: Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

[1] Ali Hussain, “Analysis: Gulf Sources Debate If Trump Will Recognize a Palestinian State,” The Media Line, May 11, 2025, https://themedialine.org/top-stories/gulf-analysts-debate-if-trump-will-recognize-a-palestinian-state/.

[2] Ibid.

[3] Keren Setton, “Trump’s Gulf Visit Raises Concerns Among Israelis,” The Media Line, May 13, 2025, https://themedialine.org/top-stories/trumps-gulf-visit-raises-concerns-among-israelis/.

[4] The New Arab, “Could Trump Recognise Palestine to Expand the Abraham Accords?” The New Arab, May 10, 2025, https://www.newarab.com/news/could-trump-recognise-palestine-expand-abraham-accords.

[5] Ali Hussain, “Analysis: Gulf Sources Debate If Trump Will Recognize a Palestinian State,” The Media Line, May 11, 2025, https://themedialine.org/top-stories/gulf-analysts-debate-if-trump-will-recognize-a-palestinian-state/.

[6] Ardi Waskita Putra, Agus Subagyo, dan Iing Nurdin, “Kebijakan Luar Negeri Uni Emirat Arab Melakukan Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel Melalui Abraham Accord pada Tahun 2020,” Diplomacy and Global Security Journal 1, no. 1 (2024): 286–287.

[7] Ibid.

[8] The New Arab Staff, “Could Trump Recognise Palestine to Expand the Abraham Accords?” The New Arab, May 10, 2025, https://www.newarab.com/news/could-trump-recognise-palestine-expand-abraham-accords.

[9] Anna Zakiah Derajat dan Toni Kurniawan, Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), hlm.9.

[10] Republika, “Eks Pejabat Israel: Trump Bakal Paksa Netanyahu Akui Palestina – Part 2,” Republika, 14 Mei 2024, https://news.republika.co.id/berita/sw4i2y393/eks-pejabat-israel-trump-bakal-paksa-netanyahu-akui-palestina-part2.

[11] The New Arab Staff, “Could Trump Recognise Palestine to Expand the Abraham Accords?” The New Arab, May 10, 2025, https://www.newarab.com/news/could-trump-recognise-palestine-expand-abraham-accords.