Menteri Israel Ben-Gvir Perintahkan Sita Pengeras Suara Masjid

Yerusalem, NPC – Dalam langkah provokatif, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, sebagaimana dilansir Quds News, pada Sabtu (30/11/2024), telah menginstruksikan polisi untuk menyita pengeras suara dari masjid dan secara signifikan meningkatkan denda “pelanggaran kebisingan” di kota-kota Palestina dan campuran di dalam wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948.

Perintah ini diduga berawal dari keluhan para pemukim Israel yang mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai kebisingan dari azan masjid.

Ben-Gvir, dalam sebuah pernyataan di Twitter, berargumen bahwa banyak negara Barat dan Arab memberlakukan regulasi kebisingan yang lebih ketat. Ia mengkritik Israel yang dianggapnya terlalu longgar, sehingga memungkinkan pengeras suara masjid mengganggu ketenangan. Dengan bangga, ia menyatakan bahwa ia “memimpin kebijakan untuk menghentikan kebisingan yang tidak wajar dari masjid,” yang dianggapnya sebagai gangguan bagi warga Israel.

Memperburuk Ketegangan: Palestina Mengecam Langkah Ini Sebagai Eskalasi Konflik Agama dan Etnis

Keputusan ini memicu reaksi keras dari warga Palestina asli, yang berpendapat bahwa Ben-Gvir sedang memperburuk ketegangan agama dan etnis. Warga Palestina melihat langkah ini sebagai upaya untuk menekan praktik budaya dan agama mereka, terutama selama azan, yang telah lama menjadi bagian penting dari identitas Palestina.

Namun, kantor Ben-Gvir membela keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pemukim Israel. Mereka lebih lanjut menegaskan bahwa meskipun kebebasan beribadah penting, hal itu tidak boleh mengorbankan kesejahteraan orang lain.

Itamar Ben-Gvir terkenal karena pernyataannya yang provokatif dan sikapnya yang sangat menentang hak-hak Palestina. Posisi kontroversialnya sering memicu kritik internasional. Di tengah perang genosida Israel terhadap Gaza, yang dimulai pada 7 Oktober 2023, Ben-Gvir semakin memperburuk retorika ekstremnya.

Ia secara terbuka menyerukan eksekusi tahanan Palestina dengan alasan masalah kepadatan di penjara Israel, serta mendukung aneksasi penuh Tepi Barat dan perampasan tanah Gaza untuk dijadikan sebagai pemukim Israel.

Selain itu, Ben-Gvir dengan tegas menolak segala kemungkinan pertukaran tahanan dengan faksi perlawanan Palestina di Gaza. Dalam sikap yang keras, ia bahkan mengancam akan menarik diri dari pemerintah Israel dan membubarkannya jika kesepakatan semacam itu tercapai.

Tindakan dan pernyataan Ben Gvir menimbulkan kekhawatiran tentang pengurangan hak-hak agama dan sipil Palestina. Para kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini, jika diterapkan, hanya akan memperburuk tantangan yang dihadapi oleh komunitas Palestina di bawah pendudukan Israel.

Seiring dengan perkembangan situasi, banyak yang bertanya-tanya apakah langkah-langkah semacam ini akan memperlebar jurang perbedaan atau memicu lebih banyak protes di kalangan warga Palestina yang terus melawan kebijakan dehumanisasi yang diterapkan oleh negara Israel.

(T.FJ/S: Quds News)