Laporan: Krisis Militer Israel Kian Parah, Pasukan Cadangan Disebut Nyaris Kolaps
Tel Aviv, NPC – Militer Israel dilaporkan tengah menghadapi krisis serius di kalangan pasukan cadangan. Menurut Radio Militer Israel, pasukan tersebut kini berada dalam kondisi yang dapat disebut sebagai “keruntuhan de facto”, sementara brigade dan batalion yang bertugas di Lebanon beroperasi jauh di bawah kapasitas dan kekuatan normal.
Dalam laporan yang disiarkan pada Selasa (14/07/2026), koresponden Radio Militer Israel, Doron Kadosh, mengutip sejumlah sumber yang menyatakan bahwa tingkat kehadiran wajib militer yang selama ini diumumkan merupakan “ilusi”. Selain itu, militer juga disebut mengalami kekurangan tank.
Kadosh mengungkapkan bahwa kompi-kompi lapis baja pasukan cadangan, yang sebelumnya mengoperasikan 10 hingga 12 awak tank, kini hanya memiliki jauh lebih sedikit tank yang benar-benar siap tempur. Kondisi ini dipicu oleh kerugian di medan perang serta banyaknya kendaraan tempur yang rusak dan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki akibat serangan pejuang Hizbullah.
Karena keterbatasan tersebut, militer Israel disebut sejak awal hanya memanggil lebih sedikit personel cadangan. Langkah ini membuat tingkat mobilisasi tampak lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya. Selain itu, sebagian personel yang tercatat hadir hanya menjalani sebagian masa penugasan mereka.
“Unit-unit pasukan cadangan saat ini hanyalah cangkang kosong,” kata seorang komandan pasukan cadangan yang dikutip dalam laporan Kadosh.
Sumber militer tersebut menambahkan bahwa sebuah batalion tidak lagi benar-benar merupakan batalion yang utuh, dan sebuah kompi juga tidak lagi benar-benar berfungsi sebagai kompi.
“Masyarakat dan para pengambil keputusan mendengar bahwa brigade-brigade utuh sedang beroperasi di Lebanon. Kenyataannya, kekuatan yang dikerahkan jauh lebih kecil, jumlah prajurit, tank, dan kendaraan militer jauh berkurang. Sebagian sistem pasukan cadangan kini, secara de facto, sudah berada dalam kondisi kolaps,” ujarnya.
Komandan pasukan cadangan itu mengakui bahwa ada unit yang kondisinya lebih baik dibandingkan unit lain. Namun, menurut dia, seluruh unit telah mengerahkan kemampuan maksimal yang mereka miliki. Ia juga menyebut situasi tersebut “semakin tidak mungkin dipertahankan”.
Laporan itu memaparkan sejumlah contoh. Salah satunya adalah sebuah kompi pasukan cadangan yang baru menyelesaikan operasi di Lebanon dengan hanya menyisakan satu perwira di seluruh kompi. Akibatnya, sejumlah prajurit tamtama terpaksa mengisi posisi komando yang biasanya dijabat perwira.
Contoh lain terjadi di sebuah batalion pasukan cadangan yang bertugas di Tepi Barat yang diduduki Israel. Dari seluruh satuan yang dijadwalkan bertugas, hanya dua kompi yang melapor, sehingga militer harus mendatangkan personel tambahan dari unit cadangan lain untuk menutup kekurangan.
Kadosh juga melaporkan bahwa satu tim komando muda yang baru dipindahkan ke pasukan cadangan setelah menyelesaikan masa dinas aktif menyampaikan kepada atasannya bahwa mereka tidak lagi sanggup melanjutkan tugas karena kelelahan serta tekanan akademik. Menyusul kondisi tersebut, para komandan mulai menyetujui permohonan pembebasan dari tugas cadangan.
Menurut Kadosh, “bahkan unit yang mencatat tingkat kehadiran antara 50 hingga 70 persen pada kenyataannya tetap mengalami kekurangan personel yang jauh lebih besar setiap saat”.
Seorang anggota pasukan cadangan mengatakan kepada Radio Militer Israel, “Tank tidak mencukupi dan angka kehadiran tidak mencerminkan kenyataan. Semua itu hanyalah ilusi”.
Penugasan berkepanjangan sejak 7 Oktober 2023 disebut telah memberikan tekanan besar terhadap personel, perlengkapan militer, dan struktur komando pasukan cadangan Israel.
Dalam periode setelah 7 Oktober, Israel juga menghadapi ketegangan politik di dalam negeri. Pemerintah di Tel Aviv belum mampu mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang yang mengatur wajib militer bagi puluhan ribu warga Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi).
Selama beberapa dekade, kelompok Haredi—terutama mereka yang menempuh pendidikan agama Taurat—sebagian besar dibebaskan dari kewajiban dinas militer. Namun, pada Juni 2024, Mahkamah Agung Israel memerintahkan agar mereka mulai direkrut ke dalam militer, setelah perdebatan panjang mengenai isu tersebut.
Partai-partai ultra-Ortodoks, yang merupakan salah satu penopang utama koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berupaya mempertahankan pengecualian tersebut tetap berlaku secara hukum. Sebaliknya, kubu oposisi menilai komunitas Haredi tidak ikut memikul beban pertahanan negara bersama personel militer lainnya.
Hingga kini, pemerintah Israel belum berhasil mengesahkan undang-undang yang dapat mengakomodasi tuntutan kedua belah pihak.
Krisis kekurangan personel disebut semakin memburuk sejak pasukan Israel menginvasi Lebanon selatan dan memperluas wilayah pendudukannya pada awal Maret. Sejak saat itu, lebih dari 30 tentara Israel dilaporkan tewas dalam serangan kelompok perlawanan Lebanon.
“Pasukan cadangan akan runtuh dari dalam. Beban yang dipikul para personel cadangan sudah tidak masuk akal. Jika tidak ada perubahan, mereka tidak akan mampu bertahan menghadapi tekanan ini dalam beberapa tahun mendatang,” kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, pada Mei lalu.
Sejak gelombang terbaru pertempuran dimulai pada Maret, puluhan tank, kendaraan militer, sistem deteksi, radar, peluncur Iron Dome, serta berbagai aset militer Israel lainnya dilaporkan hancur akibat serangan drone FPV Hizbullah yang disebut mengejutkan Tel Aviv.
Pasukan Israel kini menduduki puluhan desa di Lebanon dengan tujuan membentuk apa yang mereka sebut sebagai zona keamanan yang bebas dari “ancaman”.
Meski demikian, pejuang Hizbullah dilaporkan masih mempertahankan posisi mereka di berbagai wilayah dalam “zona keamanan” Israel, meskipun kawasan tersebut telah berbulan-bulan menjadi sasaran pendudukan dan pemboman.
(T.FJ/S: The Cradle)
