Krisis yang Tak Berkesudahan di Gaza: Korban Berjatuhan di Antrean Maut

Gaza, NPC – Krisis kemanusiaan yang melanda Gaza belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Salah satu aspek paling menyayat hati dari tragedi ini adalah nasib tragis para korban kelaparan. Banyak di antara mereka kehilangan nyawa saat tengah mengantre untuk mendapatkan bantuan pangan. Pemandangan ribuan warga Palestina yang memadati kawasan Khan Yunis demi menantikan kedatangan truk bantuan menjadi potret nyata dari kedalaman krisis pangan yang dialami wilayah tersebut. Ironisnya, momen yang seharusnya membawa harapan justru berubah menjadi tragedi, karena tidak sedikit yang menjadi korban luka maupun kehilangan nyawa saat proses distribusi bantuan berlangsung.

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Selasa menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 24 jam terakhir, 52 orang tewas ketika sedang menunggu bantuan, dan 352 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah ini menambah akumulasi korban jiwa dari kalangan penerima bantuan menjadi 1.568 orang. Selain itu, Kementerian juga mencatat delapan kematian baru yang diakibatkan oleh kelaparan dan malnutrisi, termasuk satu anak dan tujuh orang dewasa. Sejak awal konflik, jumlah korban meninggal akibat kekurangan gizi dan kelaparan telah mencapai 188 jiwa, dengan separuhnya, yakni 94 orang, merupakan anak-anak.

Bantuan yang Tidak Memadai

kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara dan darat, skala bantuan tersebut dinilai masih sangat tidak mencukupi untuk merespons krisis yang berlangsung. Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan bahwa bantuan yang dijatuhkan dari udara ke Jalur Gaza “jauh dari kata memadai.” Martin Frick, perwakilan regional WFP untuk Jerman, Austria, dan Liechtenstein, bahkan menyamakan bantuan udara tersebut dengan “menempelkan perban pada luka yang menganga”—biaya yang tinggi, risiko yang besar, serta sulitnya pengendalian membuat metode ini dinilai tidak efektif. Ia juga menambahkan bahwa menjatuhkan bantuan di wilayah padat penduduk tidak hanya berbahaya dan mahal, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan korban, serta 34 kali lebih mahal dibandingkan pengiriman melalui jalur darat.

Pada hari Senin, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menegaskan bahwa penolakan terhadap distribusi makanan kepada warga sipil berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang, dan bahkan bisa masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa hanya 95 truk bantuan yang berhasil masuk ke wilayah Gaza pada hari Senin, di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memburuk akibat apa yang mereka sebut sebagai “kebijakan kelaparan sistematis” yang diberlakukan oleh Israel. Kantor tersebut juga menegaskan bahwa Gaza memerlukan sedikitnya 600 truk bantuan dan pasokan bahan bakar setiap hari guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan, pangan, dan kebutuhan pokok lainnya, mengingat kehancuran infrastruktur secara total dan terus berlanjutnya operasi militer.

Sebelumnya, Program Pangan Dunia telah memperingatkan bahwa sekitar sepertiga populasi Gaza belum mendapatkan makanan selama beberapa hari terakhir. Lembaga tersebut menyebut situasi kemanusiaan yang terjadi di Gaza saat ini sebagai kondisi luar biasa yang “belum pernah terjadi sebelumnya” dari segi tingkat kelaparan dan putus asa masyarakat.

Sebagai tanggapan atas desakan internasional, Unit Koordinasi Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah Palestina (COGAT) mengumumkan pada hari Selasa bahwa Israel akan mulai mengizinkan masuknya barang-barang kebutuhan pokok ke Gaza secara bertahap dan di bawah pengawasan, melalui jaringan pedagang lokal. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berulang kali membantah tuduhan bahwa negaranya sedang melakukan genosida di Gaza. Ia justru menyebut militer Israel sebagai “pasukan paling bermoral di dunia,” dengan alasan bahwa mereka sebisa mungkin menghindari korban sipil dan hanya menargetkan kelompok Hamas.

Lebih dari seminggu sebelumnya, akibat tekanan internasional yang terus meningkat serta banyaknya laporan tentang anak-anak yang kelaparan, pemerintah Israel mengumumkan pelaksanaan gencatan senjata kemanusiaan secara terbatas dan peluncuran bantuan melalui jalur udara untuk menjangkau lebih dari dua juta penduduk Gaza. Setelah hampir 22 bulan konflik berkepanjangan, masyarakat Gaza kini sangat tergantung pada bantuan luar negeri. Militer Israel pun secara konsisten menyatakan bahwa mereka hanya melepaskan tembakan peringatan dan membantah keras bahwa mereka menargetkan warga sipil.

Krisis di Tengah Rencana Penguasaan Penuh

Krisis yang sedang berlangsung di Gaza beriringan dengan munculnya laporan media serta pernyataan dari sejumlah pejabat Israel mengenai rencana mereka untuk mengambil alih kendali penuh atas wilayah tersebut. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan untuk menggelar pertemuan dengan forum kabinet keamanan terbatas pada pekan ini guna menentukan arah kebijakan berikutnya, menyusul kegagalan perundingan tidak langsung terkait gencatan senjata dengan kelompok Hamas.

Pekan lalu, utusan Amerika Serikat untuk kawasan Timur Tengah, Steve Witkoff, menyampaikan dalam kunjungannya ke Israel bahwa ia sedang bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk merancang strategi yang bertujuan mengakhiri konflik secara efektif. Perundingan gencatan senjata yang sebelumnya digelar di Doha tidak mencapai kesepakatan, meskipun upaya tersebut didasarkan pada proposal yang didukung oleh AS. Usulan tersebut mencakup gencatan senjata selama 60 hari, selama periode itu bantuan kemanusiaan akan disalurkan ke Gaza, dan separuh dari sandera yang ditahan oleh Hamas akan dibebaskan dengan imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina yang saat ini berada di penjara-penjara Israel.

Namun, terdapat pula tekanan dari dalam pemerintahan Israel untuk mengambil langkah lebih jauh. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyuarakan dukungan terhadap penerapan pemerintahan militer di Gaza sebagai langkah awal sebelum wilayah tersebut dicaplok secara resmi. Keduanya juga menyerukan pembangunan kembali permukiman Yahudi yang pernah ditinggalkan oleh Israel dua dekade lalu.

Sumber: harabic.euronews.com/