Krisis Pendidikan Palestina, Ratusan Ribu Anak Tak Bisa Sekolah

“Alih-alih belajar di sekolah, kami justru hidup di dalamnya,” kata Diana kepada UN News pada 3 September 2025, merangkum nasib ribuan anak di Jalur Gaza. Hidup mereka jungkir balik akibat genosida Israel dan kini menghadapi kemungkinan tahun ketiga tanpa pendidikan. Menurut UNRWA, hampir 660.000 anak di Gaza masih putus sekolah. Di salah satu koridor sekolah UNRWA yang kini berubah menjadi hunian padat, Diana menceritakan penderitaannya, “kami tidak lagi bermain ataupun belajar,” ujarnya lirih. “Sekarang tidak ada pendidikan. Kami tinggal di dalam sekolah, tempat kami mengungsi, makan, dan tidur.”

UNRWA, badan PBB yang sejak 1949 melayani pengungsi Palestina, memperingatkan bahwa hilangnya hak pendidikan membuat siswa di Gaza berisiko menjadi “generasi yang hilang.” Dalam pernyataannya, UNRWA menegaskan bahwa genosida di Gaza adalah serangan terhadap anak-anak dan harus dihentikan. Hampir satu juta anak di Jalur Gaza kini mengalami trauma mendalam, sementara lebih dari 90 persen sekolah hancur atau rusak parah. Pemulihan pendidikan diperkirakan memakan waktu panjang dan sumber daya besar.

Situasi Pendidikan di Tengah Genosida dan Pendudukan

UN Human Rights Office in Occupied Palestinian Territory[1] mengeluarkan pernyataan darurat pada 16 September 2025 yang menegaskan bahwa penolakan akses pendidikan bagi anak-anak Palestina selama tiga tahun berturut-turut, disertai pembunuhan ribuan siswa merupakan kasus yang telah jatuh dalam darurat kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Data dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina mencatat, sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 17.237 siswa sekolah dan 1.271 mahasiswa telah terbunuh dalam serangan Israel, bersama dengan 967 staf pendidikan di Gaza.

Di Gaza yang masih diblokade, sebanyak 97% sekolah mengalami kehancuran, sehingga mengganggu proses pembelajaran terhadap 469.222 siswa dan 17.564 guru. Kondisi bangunan sangat parah, sehingga sebanyak 91,8% (518 dari 564) gedung sekolah di Gaza memerlukan rekonstruksi total agar dapat digunakan kembali. Sekitar 12 universitas dan perguruan tinggi di Gaza juga telah rusak atau hancur. Institusi-institusi besar, seperti Universitas Islam Gaza dan Universitas Al-Azhar, termasuk yang pertama menjadi sasaran. Institusi-institusi yang lebih kecil, termasuk Universitas Israa, juga mengalami kerusakan parah, bahkan salah satu kampusnya diduduki oleh pasukan militer Israel dan kemudian dihancurkan.

Kelompok penyandang disabilitas juga semakin terdampak. Tercatat lebih dari 83% dari mereka kehilangan akses terhadap alat bantu esensial, sementara pendidikan formal mereka terhenti akibat penutupan sekolah. Banyak sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat pengungsian serta penampungan darurat, membuat akses belajar semakin mustahil.

Di Tepi Barat yang diduduki Israel, para pelajar juga menjadi korban dari serangan militer Israel. PBB mencatat hampir 2.040 insiden yang memengaruhi sekolah sepanjang 2024–2025, berdampak pada 84.749 siswa. Insiden-insiden ini meliputi tembakan peluru, gas air mata, serangan pemukim, operasi militer, hingga perintah pembongkaran atau penghentian pekerjaan.

Di Yerusalem Timur yang juga diduduki militer Israel, tercatat banyak keadaan sekolah-sekolah yang kekurangan sumber daya yang sangat parah. Di sana telah kekurangan hampir 2.200 ruang kelas akibat situasi yang terus memanas. Sebanyak enam sekolah milik UNRWA juga ditutup pada Mei 2025 yang berimbas pada berhentinya aktifitas belajar 550 siswa. Padahal, Hukum Humaniter Internasional menjamin perlindungan pendidikan di masa konflik, dan Konvensi Jenewa melarang serangan terhadap objek sipil, termasuk sekolah.  Fakta di lapangan menunjukkan serangan ini bukan kebetulan, tapi bagian dari strategi yang sengaja menargetkan pelajar dan sekolah yang mana tindakan tersebut jelas mengarah pada praktik genosida dan tindakan untuk memutus generasi.

 Siswa dan Trauma Kolektif

Selain kerusakan bangunan sekolah, luka psikologis yang dialami siswa dan guru juga tak kalah besar. Hampir semua siswa yang selamat harus menanggung trauma mendalam akibat pengungsian, kehilangan rumah, teman sekelas, dan bahkan anggota keluarga. Tantangan kesehatan mental menjadi masalah serius, dengan lebih dari 520.000 anak di Gaza diperkirakan memerlukan dukungan psikososial. Hal yang sama dialami para guru.

Di banyak pengungsian, guru kini menjadi garda terdepan kemanusiaan. Selain mengajar, mereka juga memberi dukungan psikologis awal bagi siswa yang mengalami trauma. Sejak awal genosida Israel, UNRWA dan mitranya telah menggelar hampir 300.000 sesi dukungan psikososial untuk anak-anak dan orang dewasa yang mengungsi. Meski demikian, kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar dari yang bisa dipenuhi, dan akses ke perawatan jangka panjang sangat terbatas.

Situasi ini makin berat karena pengembangan dan pelatihan guru juga terhenti. Penutupan sekolah dan terganggunya komunikasi membuat guru hampir tak punya akses ke pelatihan, dukungan rekan sejawat, atau sumber belajar.  Akibatnya, krisis ini tidak hanya menghentikan proses belajar akademis, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi siswa maupun para pendidik.[2]

Genosida yang terus berlangsung di Gaza membuat kebutuhan dasar tidak terpenuhi, dan berhentinya kegiatan belajar-mengajar semakin memperburuk kesehatan mental anak-anak. UNICEF bersama para mitranya terus berupaya memberikan dukungan berlapis. Pada April 2025, lebih dari 21.000 anak dan 7.500 pengasuh ikut serta dalam kegiatan mempromosikan kesehatan mental. Sejak Januari 2025, lebih dari 266.000 anak dan pengasuh telah menerima Edukasi Risiko Bahan Peledak (EORE) untuk mencegah cedera atau kematian akibat sisa-sisa persenjataan yang belum meledak. Selain itu, hampir 192.000 anak dan pengasuh telah menerima pesan-pesan Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (MHPSS) serta penyadaran tentang risiko perlindungan anak.

Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, layanan kesehatan mental dan psikososial (MHPSS) juga menjadi bagian penting dari respons kemanusiaan. Program ini telah menjangkau 5.684 orang, terdiri atas lebih dari 4.000 anak dan 1.500 orang dewasa. Sebanyak 141 anak menerima layanan manajemen kasus individual untuk memastikan bantuan yang lebih terarah bagi mereka yang berisiko. Selain itu, 111 orang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kesadaran perlindungan anak di tingkat komunitas, sementara 89 anak laki-laki menerima layanan dukungan hukum.[3]

Paparan berkepanjangan terhadap genosida terbukti meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Hal ini memperkuat kebutuhan akan layanan kesehatan mental yang terarah, berkelanjutan, tetapi juga mudah diakses. Selain dampak langsung seperti ketidakstabilan, kerawanan pangan, dan keterbatasan akses air bersih, warga Palestina juga kerap mengalami perpindahan paksa. Perpindahan ini memperparah tekanan psikologis yang mereka alami, menciptakan beban mental berlapis yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan produktivitas sehari-hari.

Banyak siswa kesulitan fokus karena sering mengungsi, tinggal di tempat penampungan berdesak-desakan, dan kurangnya stabilitas. Di Gaza, mahasiswa berjuang untuk kembali belajar, tapi kecemasan dan depresi yang mereka alami menunjukkan bahwa mereka terus terpapar trauma akibat genosida yang dilakukan Israel. Hal ini membuat prestasi akademik mereka semakin terhambat. Belajar di tengah pengungsian dengan kondisi sulit menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya gejala kecemasan dan depresi. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah seperti akses internet yang terbatas, rumah yang tidak layak, serta kurangnya listrik, air, dan makanan. Banyak siswa akhirnya harus bekerja untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang membuat mereka makin sulit fokus pada pendidikan.[4]

Harapan yang Terus Menyala

Meskipun genosida Israel telah memutus akses pendidikan bagi sekitar 660.000 anak di Gaza, UNRWA dan mitra pendidikan terus berjuang menghadirkan secercah harapan di tengah puing-puing reruntuhan. Lebih dari 59.000 anak, separuhnya perempuan, berhasil mengikuti kegiatan belajar dan rekreasi di 455 Ruang Belajar Sementara (TLS) yang tersebar di 67 sekolah UNRWA yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan. Program pembelajaran jarak jauh yang digagas UNRWA juga telah menjangkau ratusan ribu siswa, meski dilaksanakan di tengah keterbatasan listrik dan internet.[5]

Namun, jalan menuju pendidikan yang aman masih panjang. Penutupan sekolah, penggusuran tempat belajar, dan kelangkaan bahan bakar terus menghambat upaya menciptakan lingkungan belajar yang layak. Komisaris Jenderal UNRWA bahkan memperingatkan risiko lahirnya “generasi yang hilang” jika krisis ini berlarut. Kendati demikian, setiap ruang belajar yang dibuka, setiap sesi pembelajaran yang terlaksana, dan setiap guru yang mengajar, menjadi simbol bahwa harapan belum padam. Di balik trauma, lapar, dan duka, anak-anak Palestina terus bertahan, menjadi bukti nyata bahwa hak pendidikan tak boleh berhenti, bahkan ketika dunia terus membiarkan penjajahan berlangsung.

Serangan sistematis Israel terhadap sekolah, universitas, guru, dan anak-anak di Palestina bukanlah sekadar “dampak serangan”, tetapi bagian dari pola penghancuran yang disengaja dalam proyek penjajahan. Penutupan total sekolah-sekolah UNRWA, penggusuran ruang belajar, dan serangan berulang terhadap fasilitas pendidikan telah membuat lebih dari 660.000 anak kehilangan hak mereka untuk belajar selama tiga tahun berturut-turut. Dengan menghancurkan kesempatan belajar, Israel tidak hanya merampas hari ini, tetapi juga berusaha melenyapkan harapan dan masa depan Palestina. Tak bisa didebat lagi, Israel hingga hari ini terus melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa.

Penulis: Nadea Salsabila Putri

Sumber:

[1] “Palestinian Children Are Deprived of Education for The Third Year in a Row,” UN Human Rights in Occupied Palestinian Territory, September 16, 2025.

[2] “Education and Training in West Bank and Gaza: Facts and Figures,” European Training Foundation, June 2025, 7–8.

[3] “Humanitarian Situation Report No. 38,” UNICEF, May 30, 2025, 5.

[4] Basel El‑Khodary and Sanaa Aboudagga, “The Impact of Gaza War: Online Educational Challenges and Mental Health of University Students,” Middle East Current Psychiatry 32, no. 48 (2025): 7.

[5] “UNRWA Situation Report #187 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the Occupied West Bank, Including East Jerusalem,” UNRWA, September 5, 2025.