Krisis Pasukan: Israel Rekrut Tentara Bayaran

Tel Aviv, NPC – Seiring dengan semakin meningkatnya tekanan publik untuk mengungkapkan sejauh mana kerugian militer Israel di Gaza dan Lebanon, pejabat Israel akhirnya merilis angka-angka yang diperkirakan hanya mencakup sebagian kecil dari kenyataan. Berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Israel bahwa sejak awal Operasi Badai Al-Aqsha pada 7 Oktober 2023, sekitar 12.000 tentara dan perwira dilaporkan terluka atau terpaksa menjalani rehabilitasi.

Data ini termasuk 910 tentara yang terluka selama “manuver darat terbatas” di perbatasan Lebanon, serta lebih dari 760 tentara yang tewas dan 140 yang menderita cacat permanen. Pengakuan ini, meskipun selektif, telah menimbulkan skeptisisme yang semakin besar di kalangan masyarakat Israel, yang saat ini berada dalam keadaan politik yang sangat terpecah, bahkan lebih terpolarisasi daripada sejak negara ini didirikan di atas tanah Palestina pada tahun 1948.

Setelah pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, semakin banyak pertanyaan yang muncul: bagaimana Israel berencana untuk mempertahankan pasukannya di tengah serangan harian yang mematikan dari perlawanan Lebanon?

Penolakan terhadap wajib militer dari kelompok agama, terutama dari kelompok Haredim, semakin memperburuk tantangan yang dihadapi militer Israel. Ditambah dengan tingkat pengunduran diri dari dinas militer yang melampaui 17 persen, gelombang imigrasi terbalik yang mencapai satu juta orang dalam satu tahun (angka tertinggi sejak 1948) dan meningkatnya keraguan di kalangan tentara cadangan yang terkejut untuk kembali ke medan perang di Gaza dan perbatasan Lebanon.

Medan perang di utara, terutama di Lebanon, telah menjadi simbol ketakutan abadi bagi tentara Israel yang ditempatkan di sana menghadapi Hezbollah, mengingat sejarah kekalahan yang kemungkinan terulang di selatan Lebanon.

Israel Beralih ke Tentara Bayaran

Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini mengeksplorasi berbagai pilihan tak konvensional untuk mengatasi kekurangan pasukan ini, terutama setelah undang-undang wajib militer untuk Haredim yang disahkan pada pertengahan Juli terbukti tidak cukup untuk menutupi kekurangan tenaga kerja militer.

Banyak dari pilihan ini berfokus pada penggunaan puluhan ribu tentara bayaran, yang dibantu oleh badan intelijen barat dan perekrutan pejuang tak konvensional, termasuk milisi Yahudi.

Selama tujuh dekade terakhir, pemerintahan Israel cenderung enggan mendorong migrasi massal atau naturalisasi orang Yahudi Afrika, khususnya kelompok “Falasha” dari Ethiopia, ke Israel yang penuh dengan rasisme, dengan alasan status mereka yang dianggap lebih rendah dibandingkan dengan Yahudi Ashkenazi dan Sephardic.

Akibatnya, hanya sekitar 80.000 orang Yahudi Ethiopia yang memegang kewarganegaraan Israel, dengan 20.000 di antaranya lahir di negara penjajah tersebut. Namun, hari ini, dalam upaya yang sangat membutuhkan pasukan, Kementerian Pertahanan telah mulai memberikan amnesti kepada Falasha yang saat ini dipenjara karena mencoba memasuki Israel secara ilegal atau melebihi batas waktu visa mereka.

Laki-laki berusia antara 18 hingga 40 tahun ini dipercepat proses kewarganegaraannya dengan syarat mereka bergabung dengan militer. Organisasi Zionis “Al-Harith” juga aktif di Ethiopia, merekrut dan melatih orang Yahudi Ethiopia dengan janji kewarganegaraan, peluang kerja, dan tempat tinggal di Israel setelah perang. Diperkirakan pada Oktober 2024, lebih dari 17.000 orang Falasha, yang hanya sekitar 1.400 di antaranya perempuan, telah direkrut.

Bantuan Jerman dalam Mengeksploitasi Pencari Suaka sebagai Tentara Bayaran

Inisiatif lain yang dijalankan oleh pemerintahan Netanyahu melibatkan kerjasama dengan badan intelijen Jerman dan organisasi Zionis di Jerman untuk merekrut pencari suaka dari Afghanistan, Libya, dan Suriah. Selama tujuh bulan terakhir, Asosiasi Inisiatif Nilai dan Asosiasi Jerman-Israel (DIG) telah bekerja untuk merekrut pengungsi dari negara-negara mayoritas Muslim yang dilanda perang untuk menjadi tentara bayaran bagi Israel.

Para pengungsi ini ditawari gaji bulanan antara 4.000 euro (lebih 66 juta rupiah) hingga 5.000 euro (atau lebih 83 juta rupiah), dan kewarganegaraan Jerman yang dipercepat. Banyak dari mereka yang bergabung dalam perjuangan ini. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 4.000 imigran dinaturalisasi hanya antara bulan September dan Oktober saja.

Perubahan kebijakan ini menandai pergeseran besar dalam posisi Berlin, yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam kesepakatan tukar tahanan antara Israel dan faksi Palestina atau Lebanon, akan tetapi kini secara vokal dan material mendukung tujuan militer Israel, dengan alasan kewajiban moral terhadap negara penjajah tersebut.

Kebijakan Jerman yang mendukung genosida di Gaza dan teror di Lebanon ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, selama kunjungannya ke Lebanon dan kemudian dalam pidatonya di Bundestag pada akhir September.

Babak Baru dalam Strategi Militer Israel

Keterpaduan Israel pada tentara bayaran baik dari dalam maupun luar negeri, menandakan evolusi signifikan dalam strategi militernya. Pendekatan ini menunjukkan betapa sulitnya situasi yang dihadapi militer Israel saat menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di garis depan. Dengan penentangan yang semakin besar dari dalam negeri, dan tekanan internasional yang meningkat terhadap tindakan Israel, pemerintah Israel kini memiliki sedikit pilihan. Perekrutan tentara bayaran, meskipun kontroversial, bisa menjadi strategi penting bagi Israel dalam menghadapi bulan-bulan yang penuh tantangan.

Meskipun mendapat kritik keras baik dari masyarakat domestik maupun internasional, Israel terus melanjutkan agenda militernya, mencari solusi alternatif untuk mempertahankan kekuatan tempurnya di tengah perlawanan yang semakin besar. Perekrutan tentara bayaran, meskipun kontroversial, bisa menjadi strategi kunci bagi Israel saat menghadapi masa-masa sulit yang akan datang.

Dukungan Kuat Jerman untuk Israel

Jerman telah lama menganggap keamanan Israel sebagai perpanjangan dari keamanan nasionalnya sendiri. Seperti yang ditegaskan oleh Kanselir Olaf Scholz, Jerman berkomitmen untuk mendukung hak Israel dalam membela diri dan siap memberikan segala bantuan yang diperlukan untuk memastikan hak tersebut terwujud. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada pernyataan politik, tetapi juga tercermin dalam tindakan militer yang nyata.

Pemerintah Jerman tidak hanya menyatakan dukungan verbal, tetapi juga memberikan dukungan militer yang signifikan. Kapal perang Jerman yang beroperasi di bawah pasukan UNIFIL di Laut Tengah baru-baru ini menembak jatuh drone yang tidak dikenal dan memberikan bantuan logistik kepada Marinir Israel. Operasi ini termasuk membantu penculikan seorang kapten angkatan laut Lebanon yang diduga memiliki hubungan dengan Hezbollah, semakin memperdalam aliansi militer antara Berlin dan Tel Aviv.

Kemitraan militer ini, serta peran aktif Jerman dalam mengumpulkan intelijen untuk melawan serangan roket Hezbollah, semakin memperkuat dukungan Berlin terhadap Tel Aviv. Beberapa analis berpendapat bahwa dukungan Jerman terhadap Israel juga dipengaruhi oleh keinginan untuk menebus masa lalu Nazi negara tersebut, yang mendorong mereka untuk mendukung Israel baik dalam aspek militer maupun diplomatik.

Setelah dimulainya Operasi Al-Aqsa Flood, Jerman memberlakukan langkah-langkah lebih ketat terhadap pemohon kewarganegaraan dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim. Dalam langkah kontroversial ini, pemerintah Jerman mengharuskan pemohon untuk berjanji untuk tidak mengkritik Israel atau menunjukkan simpati terhadap Palestina sebagai syarat untuk naturalisasi. Persyaratan ini menjadi tes litmus bagi siapa pun yang ingin memperoleh kewarganegaraan Jerman, dan menimbulkan kecaman dari organisasi hak asasi manusia.

Pada awal November 2024, Jerman memperkenalkan undang-undang wajib militer bagi pemohon kewarganegaraan Arab dan Muslim, dengan klaim untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Namun, wajib militer ini tidak mencakup pelayanan di militer Jerman. Sebaliknya, undang-undang ini tampaknya dimaksudkan untuk memperkuat pasukan militer Israel. Langkah baru ini memunculkan kekhawatiran di kalangan para pengungsi tentang di mana dan kepada siapa mereka akan ditempatkan untuk bertempur, meninggalkan banyak dari mereka ragu-ragu dengan potensi konflik asing yang dapat mereka hadapi.

Intelijen Israel Beralih ke Sekutu Tak Konvensional dan Tentara Bayaran

Menghadapi kekurangan pasukan yang parah, Israel kini beralih kepada sekutu tak konvensional dan tentara L melawan kelompok tersebut jika ketegangan regional meningkat, seperti yang terjadi pada Perang Lebanon 1982.

Selain itu, Israel juga memperdalam kolaborasi dengan badan intelijen Eropa dan perusahaan perekrutan tentara bayaran swasta seperti Blackwater, yang dipimpin oleh Zionis terkenal Eric Prince. Para kontraktor militer swasta ini kini direkrut untuk bergabung dengan tentara penjajah Israel, menyoroti ketergantungan Israel yang semakin besar pada tentara bayaran untuk menutupi kekurangan pasukan domestik.

Meskipun praktik ini sudah dimulai sejak 2023, upaya perekrutan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Spanyol El Mundo pada akhir November 2023, seorang tentara bayaran Spanyol berusia 28 tahun, Vidio Diaz Flores, mengaku telah direkrut oleh Blackwater dengan bayaran sekitar 4.000 euro per minggu untuk bertempur di Palestina. Israel berusaha untuk merahasiakan inisiatif perekrutan seperti ini, terutama setelah lima “pekerja asing” tewas dalam serangan roket perlawanan yang menyasar pemukiman Metula.

Ketergantungan Israel yang semakin besar pada tentara bayaran ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis sumber daya manusia dalam militer mereka. Pada saat yang sama, otoritas Israel berusaha menutupi penggunaan tentara bayaran ini untuk menjaga citra tentara penjajah Israel sebagai tentara yang tak terkalahkan.

Strategi Terdesak: Tentara Bayaran dan Perekrutan Internasional di Tengah Krisis

Ketergantungan Israel pada tentara bayaran semakin mengingatkan pada strategi militer Amerika Serikat pasca-2003 di Irak, yang juga bergantung pada kontraktor swasta untuk mengimbangi penurunan jumlah pasukan. Penggunaan tentara bayaran ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi sementara untuk kekurangan pasukan, tetapi juga sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, karena banyak dari tentara bayaran ini tidak memegang kewarganegaraan Israel, yang membuat mereka kurang rentan terhadap proses hukum Israel jika terjadi masalah di medan perang.

Strategi ini juga menunjukkan perjuangan Israel untuk mempertahankan citra militer Israel sebagai kekuatan militer yang tangguh dan mandiri. Ketika Israel terus menghadapi tekanan internal dan eksternal yang meningkat, celah-celah dalam citra militer mereka semakin terlihat. Ketergantungan yang semakin besar pada pejuang asing dan upaya perekrutan yang tersembunyi ini mungkin membantu Israel dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan pertanyaan serius tentang kelangsungan strategi ini dalam jangka panjang.

Seiring Israel melanjutkan operasinya, mampukah mereka mempertahankan kekuatan militernya tanpa merusak citra di panggung internasional? Ketergantungan pada tentara bayaran dan aliansi tak konvensional ini mencerminkan krisis yang lebih dalam dalam tubuh militer Israel. Sebuah krisis yang tidak mungkin cepat terselesaikan di tengah kecaman internasional terhadap kejahatan genosida yang belum berhenti hingga saat ini.

Genosida Berlanjut

Sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat dan sejumlah kawasan di Lebanon. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Senin (11/11), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 43.603 orang dan 102.929 lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan. Lebih 10.000 orang dinyatakan hilang, di tengah kerusakan besar-besaran pada bidang kesehatan dan infrastruktur, serta krisis kelaparan yang merenggut nyawa puluhan anak-anak.

Sementara itu, kekejaman Israel juga meningkat di Tepi Barat termasuk Yerusalem timur, di mana lebih 779 penduduk Palestina dibunuh Israel, termasuk 146 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023. Lebih 5.600 penduduk Palestina terluka akibat kekerasan dan kejahatan tentara dan pemukim ilegal Israel.

Israel juga melakukan pembantaian di Lebanon, dengan rutin menyerang wilayah selatan Lebanon dan bahkan menyerang Beirut, ibu kota Lebanon. Israel membunuh 3.243 penduduk Lebanon dan lebih dari 14.134 terluka akibat serangan Israel sejak 8 Oktober 2023.

(T.FJ/S: The Cradle, Mondoweiss)