Gaza, NPC – Pemerintah Palestina di Jalur Gaza, sebagaimana dilansir RT Arabic, pada Kamis (04/06/2026), memperingatkan adanya emisi karbon besar yang dihasilkan dari pemboman Israel di wilayah tersebut, yang diperkirakan mencapai 33,2 juta ton setara karbon dioksida.
Biro Pusat Statistik Palestina dalam pernyataan bersama dengan Otoritas Kualitas Lingkungan, pada hari Kamis, menyebutkan bahwa emisi karbon akibat serangan Israel di Jalur Gaza mencapai 33,2 juta ton. Angka tersebut dinilai sangat besar dan setara dengan total emisi tahunan beberapa negara.
Biro Statistik menjelaskan dalam pernyataan yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bahwa emisi tersebut setara dengan polusi yang dihasilkan oleh sekitar 7,6 juta mobil berbahan bakar bensin dalam satu tahun penuh, serta jumlah yang dapat diserap oleh hutan seluas 133 ribu kilometer persegi dalam satu tahun.
Disebutkan bahwa dampak ekologis ini terbagi antara operasi militer langsung yang menghasilkan sekitar 1,9 juta ton emisi, serta “biaya karbon” sebelum dan sesudah konflik, termasuk pengangkutan puing dan proses rekonstruksi bangunan serta rumah yang hancur.
Lembaga tersebut juga menyoroti bahwa kerusakan jaringan air di Gaza menyebabkan kenaikan tajam harga air, khususnya air yang didistribusikan menggunakan truk tangki. Harga satu meter kubik air dilaporkan naik menjadi sekitar 211 shekel pada 2025, dibandingkan 30 shekel pada 2023, yang menunjukkan memburuknya krisis air dan meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
Selain itu, Gaza mengalami hampir runtuhnya sistem sanitasi akibat kerusakan lebih dari 90 persen infrastruktur, hancurnya seluruh instalasi pengolahan limbah, serta rusaknya jaringan dan 47 stasiun pompa. Dengan terus terputusnya listrik dan bahan bakar, layanan sanitasi berhenti total, menyebabkan limbah mengalir ke jalan-jalan, meningkatkan risiko lingkungan dan kesehatan, serta memicu penyebaran penyakit.
Krisis Kemanusiaan Semakin Parah, Israel Masih Lakukan Serangan di Tengah Gencatan Senjata
Sementara itu, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), pada Kamis (04/06/2026), memperingatkan bahwa krisis pendanaan yang semakin serius telah memaksa sejumlah organisasi kemanusiaan di Jalur Gaza mengurangi bahkan menghentikan berbagai layanan vital bagi penduduk sipil.
PBB juga menegaskan bahwa sebagian besar dari sekitar 2,1 juta penduduk Jalur Gaza masih hidup dalam kondisi mengungsi. Banyak keluarga terpaksa berpindah tempat berulang kali akibat konflik yang berkepanjangan, sementara kebutuhan mereka terhadap bantuan pangan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan dasar lainnya terus meningkat.
Peringatan terbaru dari OCHA muncul di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Hingga awal Juni 2026, jumlah korban jiwa akibat perang yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah melampaui 72.900 orang, sementara lebih dari 173.000 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Sebagian besar korban merupakan penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Berdasarkan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, tentara Israel masih terus membombardir Gaza dan telah membunuh 936 penduduk Palestina dan melukai 2.903 lainnya dalam serangan yang hampir terjadi setiap hari.
Kerusakan infrastruktur juga terus memperparah krisis. Ratusan ribu rumah dan bangunan dilaporkan hancur atau mengalami kerusakan berat, sementara banyak rumah sakit, sekolah, fasilitas air bersih, dan jaringan listrik tidak lagi berfungsi secara normal. Kondisi tersebut membuat jutaan warga Gaza semakin bergantung pada bantuan internasional untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari.
Berbagai badan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional berulang kali memperingatkan bahwa tanpa peningkatan pendanaan dan akses bantuan yang memadai, risiko kelaparan, kekurangan air bersih, penyebaran penyakit, serta memburuknya kondisi kesehatan masyarakat di Gaza akan semakin meningkat dalam beberapa bulan mendatang.